Pemerintah berencana menaikkan dana bantuan sosial (Bansos) pada tahun 2019. Ini kabar gembira bagi penduduk kurang mampu. Namun tidak sedikit yang menghubungkan kebijakan ini dengan Pemilihan Presiden tahun depan.
Mengutip Kompas.com (18/08), Anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat 2 kali lipat pada tahun depan menjadi Rp 34,4 triliun, dari sebelumnya Rp 17 triliun. Tahun 2019 mendatang dipilih oleh pemerintah untuk menaikkan dana bantuan sosial. Selain itu, gaji pokok pegawai negeri juga dinaikkan sebesar lima persen.
Kebijakan ini memang dinilai cukup populis menjelang pesta demokrasi pemilihan presiden. Niat baik pemerintah mestinya diterima dengan baik pula. Meskipun banyak kalangan yang menganggap kenaikan ini berbau politis karena dilakukan pada tahun politik. Tetapi bagi kalangan menengah ke bawah, penerima bantuan sosial, berita ini menjadi angin segar untuk dapat meningkatkan daya beli.
Bantuan sosial untuk rakyat miskin dan rentan miskin terbukti mampu mengurangi beban masyarakat. Apalagi di tengah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Aneka bantuan sosial dimaksudkan untuk mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan. Tak hanya melalui PKH, pemerintah juga mengalokasikan triliunan rupiah dalam bentuk program lainnya.
Selain PKH, penyaluran bantuan sosial beras sejahtera diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kontribusi beras terhadap garis kemiskinan sebesar 20,95 persen di perkotaan dan 26,79 persen di perdesaan. Pengaruh yang cukup besar terhadap garis kemiskinan yang menjadi penentu jumlah penduduk miskin.
Bantuan sosial dan jaring pengaman sosial memang sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan nasional yang turun dari tahun ke tahun tidak lepas dari usaha serius pemerintah dengan pelbagai program pengentasan kemiskinan. Tidak hanya satu program, tapi multidimensi. Karena kemiskinan juga multidimensi.
Pada rilis angka kemiskinan Maret 2018, BPS mencatat penyaluran program beras sejahtera pada triwulan pertama 2018 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Masyarakat miskin dan rentan miskin yang menjadi penerima bantuan sangat terbantu dengan program tersebut. Menurut data Bulog, Realisasi distribusi bantuan sosial program beras sejahtera pada januari 2018 sebesar 99,65 persen, pada Februari 2018 sebesar 99,66 persen dan pada Maret 2018 sebesar 99,62 persen.
BPS juga mencatat dana bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada triwulan pertama tahun 2018. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen. Pada periode triwulan pertama 2017 terjadi keterlambatan penyaluran bantuan sosial beras sejahtera, sehingga jumlah orang miskin pada waktu itu meningkat meskipun secara persentase mengalami penurunan.
Bantuan sosial beras sejahtera terbukti mampu mengurangi beban penduduk miskin dan rentan miskin. Penerima bantuan bisa bertahan di tengah lonjakan harga beras yang cukup tinggi. BPS mencatat kenaikan harga beras sebesar 8,57 persen pada periode September 2017 - Maret 2018. Kenaikan harga ini turut memengaruhi kinerja pemerintah dalam usaha pengentasan kemiskinan. Akibatnya, penurunan kemiskinan menjadi tidak secepat periode Maret 2017 - September 2017.
Gelontoran dana bantuan sosial yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, namun sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah. Evaluasi terhadap program mesti lebih sering dilakukan demi keberhasilan program itu sendiri.
Yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat penerima bantuan sosial PKH untuk menggunakan bantuan secara tepat guna. Dana PKH digunakan untuk keperluan mendasar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak membelanjakan dana itu untuk keperluan rokok dan pulsa yang bukan kebutuhan pokok.
