Muhammad Aliem
Muhammad Aliem Pegawai di BPS Kab. Gowa

Saya masih dalam tahap belajar menulis. Semoga bisa berbagi lewat tulisan.. Kunjungi saya di www.basareng.com

Selanjutnya

Tutup

Regional Pilihan

Pilkada dan Pengentasan Kemiskinan

14 Maret 2018   09:17 Diperbarui: 14 Maret 2018   10:13 315 2 0
Pilkada dan Pengentasan Kemiskinan
sulsel.pojoksatu.id

Pemilihan Kepala Daerah akan digelar di Sulsel. Pergantian tampuk kepemimpinan akan segera berlangsung. Para kontestan telah menyiapkan program unggulan dalam menjalankan roda pemerintahan jika terpilih nanti. Salah satu tugas terberat adalah menurunkan angka kemiskinan yang merangkak naik dalam waktu setahun terakhir.

Jutaaan rakyat Sulsel akan menentukan pilihan di Pilkada Gubernur mendatang. Euforia kontestan dan pendukungnya telah mewarnai media cetak, radio, televisi, dan media sosial. Baliho berisi gambar bakal calon telah tersebar hingga ke daerah pelosok. Jargon dan rencana program kerja digaungkan dalam berbagai kesempatan guna menarik simpati masyarakat. Obral janji manis dilakukan demi mendapatkan suara di pemilihan nanti.

Masyarakat Sulsel berharap banyak kepada sang pemimpin yang memenangkan pertarungan di Pilkada. Diantaranya adalah menunggu komitmen serius dalam usaha pengentasan kemiskinan. Keseriusan mereka sangat dinanti untuk menurunkan angka kemiskinan yang kembali merangkak naik pada September 2017. Untuk itu, para bakal calon wajib mengetahui karakteristik kemiskinan di Sulsel, baik jumlah maupun wilayah tempat tinggal masyarakat miskin.

Mengenali Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel merilis tingkat kemiskinan Sulsel periode September 2017 sebesar 9,48 persen atau berjumlah 825,97 ribu jiwa. Jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan  jika dibandingkan dengan September 2016 maupun Maret 2017. Penduduk miskin lebih banyak di wilayah pedesaan yaitu sebanyak 659,47 ribu jiwa dibandingkan yang tinggal di wilayah perkotaan yang berjumlah 166,50 ribu jiwa.

Angka kemiskinan ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS mengukur kemiskinan dengan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Seseorang dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). 

Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang riil dikonsumsi masyarakat. Paket komoditi makanan diwakili oleh 52 komoditi dasar yang kemudian disetarakan dengan 2100 kkalori per orang per hari. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah penjumlahan nilai kebutuhan minimum untuk komoditi bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di daerah perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan Sulsel pada September 2017 mengalami kenaikan 6,90 persen dibandingkan Maret 2017 menjadi Rp 294.358,- per orang per bulan. Sulsel merupakan daerah dengan nilai garis kemiskinan terendah di Indonesia. Garis kemiskinan berbeda-beda antar daerah di Indonesia. Dilihat dari komponen pembentuknya, komoditi makanan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan. Beras menjadi komoditi makanan yang paling penting bagi penduduk miskin.

 Pengentasan Kemiskinan

Masyarakat diharapkan memilih calon yang memiliki program pengentasan kemiskinan yang terukur dan tentu saja masuk akal. Usaha pengentasan kemiskinan memang tidak mudah. Pemerintah pusat dan daerah telah menyalurkan pelbagai program pro rakyat yang bertujuan untuk mengurangi penduduk miskin. Sektor penyerap tenaga kerja dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran, seperti industri,sektor pariwisata dan menambah proyek padat karya. Pemerintah juga diharapkan memberikan kemudahan bagi usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat tumbuh dan menopang perekonomian. 

Daerah pedesaan menjadi wilayah dengan penduduk miskin terbanyak di Sulsel. Harapan dengan digelontorkannya dana desa sedikit menyisakan rasa cemas karena korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa. Mayoritas masyarakat pedesaan berprofesi sebagai petani. Struktur PDRB Sulsel juga masih dominan di sektor pertanian.

Diharapkan bakal calon lebih memperhatikan nasib para petani, tidak menjadikannya sebagai obyek yang dirugikan. Mereka membutuhkan ketersediaan bibit, pupuk, alat pertanian modern yang harganya terjangkau. Dan tentu saja kepastian harga jual komoditas pertanian yang lebih menguntungkan petani.

Selain itu, pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian utama. Dengan pendidikan yang berkualitas, anak-anak dapat menimba ilmu dan memutus rantai kemiskinan. Walaupun nantinya mereka tetap memilih profesi petani, tetapi tentunya menjadi petani yang telah dilengkapi ilmu pengetahuan dan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian yang berdaya saing tinggi. Sehingga kesejahteraan petani tidak menjadi ilusi semata.

Mari berpartisipasi aktif dalam Pilkada karena suara yang diberikan akan menjadi penentu kemajuan Sulsel. Semoga Gubernur terpilih dapat menekan angka kemiskinan dan hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata, serta memangkas tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.(*)