Sesuai dengan kata dasarnya, maka sejatinya sebuah kebijakan adalah bijak itu sendiri. Kebijakan akan tumpul dan hampa ketika tidak bijak, apalagi menyengsarakan. Sebagaimana harus dikembalikan kepada kata dasarnya, maka bagi Puan Maharani, setiap kebijakan itu harus bijak. Bijak seperti apa?
Bagi Puan Maharani, kebijakan yang bijak itu adalah "hadiah" dan "sangsi" diposisikan pada tempatnya masing-masing. Seseorang mendapatkan hadiah ketika positif, dan sebaliknya mendapatkan sangsi ketika melakukan hal yang negatif. Artinya, kita harus bisa membedakan kapan waktunya "memeluk", dan kapan waktu "mencubit". Tidak bisa karena sakingsayangnya kita selalu "memeluk", bahkan ketika membuat sesuatu yang salah, dan begitu pula sebaliknya.
Ada asas keadilan dalam arti proporsionalitas. Kita tidak bisa memberikan uang saku dengan nilai yang sama untuk anak kita yang beda tingkatan sekolahnya. Untuk SMA, harus lebih tinggi dibandingkan untuk yang SMP. Begitu juga sesuai dengan tingkatannya. Kalau adil hanya diartikan sama, boleh saja, tapi ketika ada asas proporsionalitas maka itulah namanya bijak. Hal yang sama dijadikan pertimbangan oleh Puan Maharani ketika berniat untuk mencabut subsidi LPG 3 Kg.
Seperti kita ketahui, Puan Maharani mengadakan rapat koordinasi bersama Gubernur BI, Menteri ESDM, dan Menteri Sosial, untuk mencari formulasi yang tepat dan bijak dalam mengintegrasikan subsidi listrik dan LPG ke Bansos. Artinya, dengan adanya pengintegrasian ini, data tentang siapa yang layak dan patut untuk menerima subsidi benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan, terutama ketika faktanya, saat ini banyak subsidi dari pemerintah juga iku dinikmati oleh mereka yang tidak layak menerimanya. Tentu ini tidak adil, karena menafikan prinsip proporsionalitas.
Sehingga dengan dengan mengintegrasikan subsidi energi (seperti LPG dan listrik) ke Bansos, nantinya diharapkan subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran; untuk mereka yang benar layak mendapatkan karena penerima Bansos tentu saja sudah memenuhi syarat untuk sekaligus menerima subsidi.
Inilah kebijakan yang bijak. Bukan soal akan ada yang "teriak-teriak", tapi persoalan pentingnya adalah ketepatan dalam memberikan keputusan. Kalau memang mampu dan dari segi ekonomi keluarganya tidak patut untuk menerima subsidi, untuk apa dibantu dengan subsidi ketika pada saat yang bersamaan lebih banyak jumlah mereka yang lepih pantas menerima tapi justeru tidak mendapatkan? Apalagi ketika subsidi itu diterima oleh mereka yang sebenarnya sangat mampu secara ekonomi. Inilah persoalan prinsipnya.
Tentu ini berisiko, atau setidaknya akan ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa kebijakan ini tidak populis. Tapi setidaknya, dengan pertimbangan yang mudah dan bersedia untuk menyadarinya, siapapun akan paham bahwa ini hanya bertujuan untuk kebijakan yang bijak dan demi rakyat yang pantas untuk menerima kebijakan tersebut. Begitulah cara pandang Puan Maharani dalam konteks kebijakan.