Bapas Surakarta
Mohon Tunggu...Konsultan - Bapas Kelas I Surakarta
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta merupakan Unit Pelaksa Teknis (UPT) di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Area tugas (wilayah kerja) Bapas Surakarta meliputi se-Eks Karisidenan Surakarta Yaitu: Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen.
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Ikuti Entry Meeting BPK, Bapas Surakarta Berkomitmen Wujudkan WTPSurakarta - Bapas Kelas I Surakarta mengikuti Entry Meeting BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2022 secara virtual, Selasa (31/01). Entry Meeting diawali dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Dr. Yuspahruddin. Dalam arahannya, Kakanwil menyampaikan untuk memberikan laporan yang diminta oleh BPK secara cepat dan jelas.
"Siapkan dan berikan data yang diminta oleh pemeriksa dengan cepat, sampaikan informasi dengan benar agar tujuan pemeriksaan ini dapat terwujud, komunikasikan setiap permasalahan, hambatan, kendala secara terbuka sehingga tercipta solusi yang dapat memecahkan setiap persoalan secara tuntas dan baik," ucap Kakanwil.
Dalam pemeriksaan ini ada empat Unit Kerja yang akan menjadi sampel pemeriksaan BPK yaitu Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Lapas Kelas I Semarang, Balai Diklat Semarang dan Rutan Kelas IIB Boyolali.
Selanjutnya sambutan BPK RI diwakili oleh Iwan Gunawan selaku Wakil Penanggung Jawab II. Iwan menyampaikan tentang tugas dan wewenang BPK dalam melakukan kerjanya serta lingkup pemeriksaan data yang akan diminta oleh BPK yaitu Neraca, LRA, LO, LPE, CaLK.
Iwan juga menyampaikan tentang perkembangan opini pemeriksaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan salah satu Kementerian terbaik karena selalu mempertahankan 13 kali opini BPK yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Bapas Surakarta melalui Kabapas Susana Tri Agustin didampingi Kaur Keuangan, Tri Joko Santoso beserta staf keuangan Laely Frimas Pratiwi, mengikuti entry meeting dan berkomitmen untuk melaksanakan tugas Dan fungsi maksimal dan terbaik demi terwujud opini Wajar Tanpa Pengecualian Kementerian Hukum Dan HAM RI oleh BPK RI.
