Mohon tunggu...
Nina Bobo
Nina Bobo Mohon Tunggu... -

meramaikan saja.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ini Bukti KPK Berpolitik Soal Korupsi E-KTP

21 November 2017   01:12 Diperbarui: 21 November 2017   02:09 3247
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Hiruk pikuk ektp semakin sexy dan semakin mempertontonkan kekonyolan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sori jika Aku berfikiran sedikit berbeda dengan kebanyakan masyarakat lainya, ini demokrasi, berbeda boleh dong, masa sama melulu,..."apa Aku punya alasan untuk berfikiran beda,? Crotkidooot alesanku, !

Pertama, : Tetangga ku Namanya bung Ari, dia kerja di kementrian keuangan (ini asli), Dia bilang, untuk meng'anggarkan anggaran sebesar 1 milyar aja Menteri keuangan tahu, Dirjen anggaran juga tahu, jadi kalau ada anggaran yang segede Rp. 5,9 Trilyun terus ada yang bilang Menteri gak tahu ya itu bohong,

Jadi benar apa kata Mantan Menteri Dalam Negri Gamawan Fauzi yang bilang :

Sebelum (proyek e-KTP) diajukan (ke Komisi II DPR), dibahas dulu di tempat Wapres bersama Ibu Sri mulyani juga. Jadi kalau ada yang bilang Ibu Sri Mulyani tidak ikut, itu bohong," ujar Gamawan di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (20/10/2017.Tribunews).

Aku mau bilang, ya iya lah,.. masa ya iya dong, anggaran segede gitu (Rp,5,9 Trilyun) masa gak di bahas dulu,

Kedua : Aku baca di dakwaan KPK itu ada 51 Anggota DPR-RI periode 2009-2014 menerima uang haram tersebut, bujug,..berarti satu Komisi (Komisi II) terima semua dong.

Aku mau bilang, ya iya lah ,..masa ya iya dong...kalau enggak terima semua ya nanti ada yang iri.

Ketiga : Aku baca lagi, Jubir KPK (Febry Diansyah) bilang, "ada 14 orang yang mengembalikan uang ke KPK, tidak hanya mengembalikan mereka juga kooperatif memberi informasi. Dari sana kami ungkap pihak lain yang diduga terlibat," Senin (6/3/2017.tribunnews).

Jadi menurut ku, bukti KPK berpolitik di dalam kasus e-KTP itu apa ya....? Apa ada yang bisa bantu memecahkan dan memberikan bukti kalau KPK itu berpolitik soal kasus korupsi eKTP? ada baiknya Kita kembali ke judul dulu biar enak. "ini bukti KPK berpolitik soal Korupsi eKTP."

Sejak 10 Februari 2017 KPK telah menerima pengembalian uang senilai Rp 250 miliar dari berbagai pihak terkait korupsi berjamaah e-KTP, dengan rincian 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang. btw....kemana mereka dan statusnya apa mereka saat ini.?

Cetaaaaaaaarrrrr,......"

Bravo KPK

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun