Mohon tunggu...
Banu Zahid
Banu Zahid Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa

Pikiran adalah kekuatan

Selanjutnya

Tutup

Politik

Capim KPK dan Kesejahteraan Rakyat

25 Juli 2019   19:55 Diperbarui: 25 Juli 2019   19:55 40
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto by: Aji Ashari

"Korupsi adalah usaha untuk menghancurkan generasi dan kesejahteraan rakyat" 

Pasca keputusan kpu tensi politik belum sepenuhnya usai, partai-partai yang lolos di kursi dpr belum tuntas soal pembahasan siapa yang akan menjadi ketua mpr? dan siapa pula yang akan menduduki kursi bergengsi sebagai ketua dpr?. 

Dinamika politik tahan air memang mudah dibaca dan tak terduga pula seperti langkah kuda dalam permainan catur. Dua pekan ini masih dalam lingkaran yang sama yaitu soal siapa yang akan menjadi lima pimpinan kpk untuk periode selanjutnya? Tak jauh berbeda dengan alur-alur menjadi ketua-ketua yang lain dilembaga negara. 

Walaupun kpk sendiri di desain sebagai lembaga independen dan non-pemerintah, tetapi tak jarang juga yang berkepentingan sekitar lingkaran-lingkaran kuda tersebut. Bola panas itu kini mendekati panitia seleksi sebagai ad hok resmi untuk mencari dan menguji orang-orang bergengsi yang akan banyak bicara soal korupsi. Publik tentunya mengharapkan pada pansel agar memilih delapan nama yang benar-benar integritas sebelum diserahkan ke dpr untuk dipilih lima orang nantinya.

 Peranan pimpinan kpk sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga-lembaga negara. Karena kpk menjadi instrumen rakyat dalam mencegah terjadinya pelanggaran korupsi. Negara seperti Indonesia dalam perkara korupsi masih banyak (lihat laporan tahunan kpk) sehingga kpk menjadi harapan untuk rakyat agar hak-hak nya tidak dirampas oleh tikus berdasi. 

Menjadi mengherankan kenapa masih terjadi korupsi secara masif? Apakah pengawasan kpk dinilai tidak berpengaruh? Atau hukuman pidananya kurang menakutkan? Dan apakah desain sistem politiknya yang memungkinkan untuk terjadinya tindak pidana korupsi?. 

Semua itu sudah banyak dibahas dalam ruang-ruang kampus maupun internal kpk sendiri. Artinya kita harus mengakui masih memiliki celah entah dari sistem politik, hukuman atau yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Pada dasarnya tindakan tikus berdasi ini sangat merugikan negara, baik keuangan, pertumbuhan ekonomi dan yang paling terkena dampak langsung adalah kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan rakyat atau kerugian sosial adalah unsur yang jarang diperhatikan baik oleh kpk maupun pimpinan kpk sebagai lokomotif pencegahan tindak pidana korupsi. Misalkan dalam satu kasus, anggap saja telah terjadi korupsi pada pembangunan jembatan di daerah x, walaupun secara hukum kerugian negara hanya 1 miliyar, tetapi berapa banyak kerugian sosialnya?. 

Pertama negara mengeluarkan anggaran dalam hal ini lewat kpk untuk memproses perkara itu dari penjemputan naik pesawat, uang makan, kesehatan, dan uang-uang yang lainnya untuk keperluan perkara sampai masuk berkas ke pengadilan. 

Kedua jembatan itu misalkan roboh akibat materialnya di korupsi, negara mengeluarkan uang lagi untuk membuat yang baru. Bayangkan dua kali pembuatan dengan dana yang besar dan memakan waktu lagi. Akibatnya masyarakat terkena imbas, aktivitasnya terganggu yang seharusnya lewat jembatan cukup 10 menit putar arah menjadi 30 menit, uang bensin bertambah, uang minum dan bayangkan jika terjadi selama 6 bulan atau 1 tahun. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun