Surat Terbuka untuk Menteri Perhubungan RI

Yth. Menteri Perhubungan

Bapak Budi Karya Sumadi

di. Jakarta

• LATAR BELAKANG

Penulis sebagai warga negara Indonesia, merasa bangga mempunyai Menteri Perhubungan seperti anda, kenapa bangga? karena jika penulis amati setiap pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh anda, mengisyaratkan bahwa anda adalah seorang Menteri Perhubungan yang memiliki pandangan serius terhadap pembangunan transportasi umum di Indonesia. Seperti yang saya kutip dari media Bisnis.com, anda mengatakan pada tanggal 30/05/2017 "LRT itu lebih efisien tiga kali lipat dari bus dan bus lima kali lipat lebih efisien dari kendaraan pribadi, sehingga layanan bus ini harus diselenggarakan secepatnya dengan tingkat pelayanan yang baik"sumber berita

Sebagai Menteri yang bertanggung jawab mengurusi transpotasi, sudah seharusnya urusan tata kelola angkutan atau transportasi umum menjadi salah satu agenda prioritas anda. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kalau masalah transportasi (baca: kemacetan) di Indonesia sudah menjadi "penyakit" yang tidak kalah menakutkan dari ancaman terorisme. 

Macet Parah (sumber gambar: geotimes.co.id)

Bagaimana Indonesia tidak macet, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah perkembangan kendaraan bermotor terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, terutama pada sepeda motor dan kendaraan pribadi. Tahun 2015 saja jumlah mobil penumpang sudah sebanyak 13.480.973 (sumber data), angka tersebut terus mengalami kenaikan. Sedangkan kenaikan jumlah kendaraan tidak sejalan dengan penambahan ruas jalan, akibatnya terjadilah kepadatan atau kemacetan.

Data Perkembangan Jumlah Kendaraan (sumber: BPS)

Kenapa dalam paragraf sebelumnya saya mengatakan kalau kemacetan tidak kalah menakutkan dari bahaya terorisme? Masih ingatkah tragedi "kemacetan maut" yang terjadi pada tahun 2016 di Brebes, Jawa Tengah yang memakan korban jiwa hingga belasan orang? (berita: 12 Orang Meninggal Dunia Akibat Terjebak Maut Macet Horor di Brebes) Jadi kita semua tidak bisa menganggap sepele masalah kemacetan ini. 

Apabila penulis memperhatikan Pemerintah Presiden Joko Widodo, pemerintah memang sedang terfokus pada pembangunan infrastruktur,  -walapun banyak juga pihak yang menilai bahwa pembangunan masif yang dilakukan Presiden Jokowi dibiayai oleh hasil pinjaman atau hutang, it's okitu urusan ekonomi dan politik, mari kita kembali ke pembahasan transportasi masal! - Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintahan Jokowi salah satunya adalah pembagunan transportasi, sebut saja pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Dalam berbagai kesempatan yang saya amati di media, anda (Pak Menteri) dan Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heryawan sangat optimis bahwa Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Biasa beroperasi tahun 2018. Saat ini tahun 2017 artinya kurang lebih hanya 1 (satu) tahun lagi Bandara kebangaan masyarakat Jawa Barat bisa digunakan. 

• MASALAH

Hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Harus betul-betul menjadi solusi transportasi masyarakat Indonesia, dalam arti solusi yang mampu mempercepat pertumbuhan perekonomian Bangsa Indonesia khususnya perekonomian masyarakat Jawa Barat.

Jangan sampai hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal khusunya oleh masyarakat Jawa Barat. Atau lebih parahnya lagi, dengan hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Malah membuat transportasi di Indonesia semakin bermasalah, sebut saja macet!