Political Dinasty: Relevankah Jelang Hajatan Politik Terbesar pada 2024 Mendatang?

Selain itu masih ada kasus korupsi lain imbas dari politik dinasti yang telah berlangsung. Seperti pada kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyeret nama mantan Bupati Kukar periode 1999-2010 yakni Syaukani Hasan Rais. 

Dalam perkaranya, Syaukani sendiri telah terjerat kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2003 hingga 2004.

Tak cukup sampai di situ, sang anak yakni Rita Widyasari yang kemudian mengisi jabatan Syaukani pada 2010, juga terjerat pada kasus korupsi terkait suap dan gratifikasi pada 2017 silam.

Dari dua kasus di atas, besar kemungkinan jika politik dinasti benar terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Dengan adanya sistem tersebut, maka dimungkinkannya seseorang mendapatkan jabatan yang prestisius dengan modal memiliki massa yang luas imbas dari reputasi orang tua atau kolega yang pernah memimpin sebelumnya.

Tidak Ada Ruang Bagi Mereka yang lebih berkompeten untuk bergabung dengan pemerintahan

Ini adalah masalah klasik yang terjadi dalam sistem politis dan birokrasi. Jika kita memperhatikan keadaan saat ini, telah banyak kasus di mana mereka yang telah menyelesaikan pendidikan. Ia akan dengan mudah mengisi suatu jabatan tertentu dengan cara mengandalkan kolega atau keluarga yang memiliki jabatan di kantor atau perusahaan tertentu. 

Lebih dari itu, jika kita menarik lebih jauh, akan terasa nyata saat beberapa golongan politik tertentu mendapatkan jatah tertentu untuk mengisi jabatan tertentu. 

Dengan demikian, dampak nyata akan dirasakan oleh mereka yang memiliki kemampuan atau keterampilan dalam bidang tertentu namun tak memiliki pengaruh apa-apa di pemerintahan. Benarkah demikian?

Budaya Korupsi akan terus ada bahkan dari golongan paling bawah

Inilah imbas yang paling nyata dirasakan oleh suatu negara akibat dari rusaknya sistem pengelolaan pemerintahan akibat dari sistem yang kurang sehat. Jika berbicara lebih jauh, tentang membahas hal anggaran.

Di Indonesia sendiri banyak kasus korupsi yang justru terjadi baik di pusat dan daerah yang berasal dari anggaran yang harusnya sampai ke tangan rakyat. Contoh yang pernah terjadi di antaranya muncul kala kasus Hambalang mencuat ke publik pada saat era pemerintahan  SBY.