Kendati sudah berjalan hampir 13 tahun dan masyarakat Kota Salatiga nyaris melupakannya, namun, para aktifis anti korupsi ternyata masih berharap agar kasus korupsi proyek pengadaan buku Balai Pustaka yang merugikan negara Rp 7,4 miliar kembali dibuka serta ditetapkan tersangka baru.
“ Kasus ini melibatkan banyak pejabat, kalau yang sudah dibui hanya lima orang rasanya belum sepadan dengan jumlah kerugian yang ada,” kata YB Maryoto , Koordinator Gerakan Elemen Masyarakat Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Gema KKN) Kota Salatiga, Jumat (19/5) siang.
YB Maryoto yang sejak kasus ini mencuat memang aktif melakukan pengawalan terhadap proses penyidikan yang melibatkan Walikota, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Salatiga dan beberapa pejabat lainnya itu. Dirinya antusias membuat pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Bareskrim Mabes Polri serta Polda Jateng.
“ Penanganan korupsi buku BP ini sangat unik, pengaduan ke KPK oleh KPK dilimpahkan ke Mabes Polri, selanjutnya Mabes Polri melimpahkan ke Polda Jateng. Eh, setelah beberapa lama , belakangan dilimpahkan ke Polres Salatiga,” ungkap YB Maryoto setengah tertawa seraya menambahkan dulu pihaknya khawatir bila selanjutnya perkara dilimpahkan ke Polsek.
Korupsi berjamaah di Salatiga sendiri, terjadi di tahun anggaran 2003/ 2004, di mana Walikota saat itu, alm H. Totok Mintarto yang didukung segenap pihak terkait menyetujui adanya proyek pengadaan buku pelajaran untuk SD/MI, SLP/Mts dan SMA/SMK senilai Rp 17,6 miliar. Ada pun rekanan yang ditunjuk adalah penerbit BP melalui Kepala Pemasaran Jawa Tengah/ DIY , Murod Irawan.
Dalam perjalanannya, duit rakyat sebesar Rp 17,6 miliar dijarah hingga Rp 7,4 miliar, tentunya dibagi rata sesuai kapasitasnya. Semakin tinggi jabatannya di pemerintahan, baik eksekutif mau pun legislatif, maka jatah yang diterima juga menyesuaikan. Sedangkan anggota dewan yang tak mempunyai jabatan, untuk menyetujui proyek tersebut, menerima imbalan @ Rp 25 juta, bila digunakan membeli es dawet, bakal mampu menghilangkan haus ribuan orang.
Lho, kenapa para wakil rakyat juga kecipratan ? Alasannya sederhana, proyek buku BP senilai belasan miliar tersebut tidak termasuk prioritas APBD 2003.Terkait hal itu, perlu adanya pendekatan agar legislatif mau menerima perubahan APBD, sehingga pengadaan buku BP diamini. Agar mulus, 13 anggota dewan diperintahkan mengikuti seminar yang diadakan oleh Kepala Pemasaran Jawa Tengah/ DIY , Murod Irawan di Bali.
Selain 13 anggota dewan, ikut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan anak buahnya. Konon seminar yang berlangsung mulai tanggal 2 Agustus- 5 Agustus 2003 semuanya ditanggung oleh Murod Irawan, lengkap dengan uang sakunya. Isi seminar, tak penting- penting amat, wong tujuannya agar proyek disetujui.
Siapa Murod Irawan
Sekembalinya dari Pulau Dewata, para wakil rakyat akhirnya menggelar rapat guna membahas perubahan APBD tahun 2003. Tempatnya, di Hotel Amanda, Bandungan, Kabupaten Semarang. Rupanya sengaja dipilih lokasi yang adem agar peserta rapat tidak kegerahan. Dalam pembahasan perubahan APBD yang berlangsung tanggal 1- 5 September 2003, akhirnya disepakati adanya proyek senilai Rp 17,6 miliar yang diamblik dari tahun anggaran 2003 serta 2004.
Lucunya, saat para wakil rakyat berkutat dalam rapat pembahasan perubahan anggaran APBD, bahkan sempat terjadi deadlocksegala (untuk formalitas), ratusan ribu buku BP sudah tiba di Salatiga. Buku- buku tersebut disimpan di beberapa gudang, salah satunya di bangunan bekas pabrik yang disewa Murod Irawan. Aneh kan, anggaran masih dibahas tetapi barangnya telah didrop.