Naskah yang diterbitkan itu berasal dari berbagai bahasa daerah dengan perincian 117 naskah berbahasa Jawa, 68 naskah berbahasa Sunda, 33 naskah berbahasa Melayu, dan 1 naskah berbahasa Madura. Jenis cerita yang diterbitkan mencakup cerita rakyat, cerita wayang, ringkasan hikayat, cerita nasihat, dan buku pengetahuan umum.
Pada tanggal 22 September 1917, tugas Komisi Bacaan Rakyat dialihkan ke lembaga baru bernama Kantoor voor de Volkslectuur atau Kantor Bacaan Rakyat---lembaga yang kemudian menjadi cikal bakal Penerbit Balai Pustaka. D.A. Rinkes menjadi pemimpin pertama Kantor Bacaan Rakyat ini. Dialah yang merumuskan kategori bacaan yang baik untuk rakyat.Â
Sejumlah tema yang dianggap baik itu, di antaranya pelajaran keterampilan, pertanian dan ilmu alam, serta budi pekerti yang bersifat sekuler. Balai Pustaka juga menerbitkan naskah-naskah dari berbagai bahasa daerah. Tema yang paling sering diangkat genre cerita rakyat, seperti cerita panji, hikayat, dan cerita rakyat lainnya yang harus ditulis ulang senada dan sejalan dengan kepentingan pemerintah kolonial.
Balai Pustaka mendapatkan sokongan finansial penuh dari Pemerintah Hindia Belanda. Harga buku-buku Balai Pustaka dapat ditekan serendah mungkin dengan subsidi Pemerintah Belanda sebear 100.000--400.000 gulden setiap tahun. Bukan hanya itu, Balai Pustaka juga mampu membangun unit percetakan dan manajemen penerbitan modern.
Rinkes kemudian menghimpun penulis, editor, penerjemah, dan korektor pribumi yang kompeten. Dia mendirikan departemen penjualan, membuat gudang, dan mendirikan dua ribu perpustakaan lagi. Rinkes juga membeli bahan pencetakan sendiri, lalu mendirikan percetakan di tanah bekas kantor percetakan pemerintah pada tahun 1921. Di sana dia juga mendirikan kantor redaksi dan administratif. Balai Pustaka pada masa Rinkes benar-benar mengalami kemajuan yang berarti.
Dari Balai Pustaka ini kemudian lahir generasi bumiputra yang menguasai editorial dan manajemen penerbitan modern. Di antara mereka tersebut nama Nur Sutan Iskandar---pribumi pertama yang direkrut BP sebagai korektor dan Sutan Takdir Alisjahbana.
Penerbitan Buku Pasca-kemerdekaan
Pasca-kemerdekaan aktivitas penerbitan bumiputra semakin marak. Belanda hengkang dan perusahaan penerbitan milik Indo-Belanda diambil alih pemerintah Indonesia meskipun agak telat dilakukan. Dua perusahan penerbitan yang dinasionalisasi adalah Balai Pustaka dan Pradnya Paramitha.
Penerbitan pasca-kemerdekaan dapat dibagi ke dalam fase Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Berdasarkan jenisnya dapat disebutkan (1) penerbitan swasta (termasuk penerbitan LSM atau lembaga penelitian); (2) penerbitan pemerintah; dan (3) penerbitan perguruan tinggi. Cikal bakal penerbitan perguruan tinggi berhubungan dengan sejarah pendiri Pusat Grafika Indonesia atas bantuan pemerintah Belanda.
Ada peran Ikapi dalam dinamika ini dan asosiasi lain seperti GATBI dan PPGI. Ada peran Kemendikbud yang terasa mengatur kebijakan perbukuan di Indonesia sampai berdirinya Pusat Perbukuan.Â
Dan saya perlu menyudahi artikel ini karena sudah terlalu panjang.
Tipuan Literasi
Dinamika perbukuan Indonesia sungguh bertumbuh kembang, terutama pada masa Orde Baru dan pasca Reformasi. Kita akan sampai pada zaman baru perbukuan yaitu Era Digital. Perbukuan Indonesia pada masa kini pun tergambar tidak sedang baik-baik saja. Namun, jejak sejarah harus meyakinkankan kita dan optimistis bahwa Indonesia mampu menjadi kekuatan buku, paling tidak di ASEAN.
