Bambang Trim
Bambang Trim Wiraswasta/Penulis

Tukang Buku Keliling | Ketum Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia (Penpro) & Pendiri Institut Penulis Indonesia (institutpenulis.id)

Selanjutnya

Tutup

Media Artikel Utama

Ketika Buku Tak Ber-ISBN

5 Desember 2018   06:58 Diperbarui: 6 Desember 2018   18:09 1099 12 8
Ketika Buku Tak Ber-ISBN
(Foto: Christin Hume on Unsplash)

Seorang teman via WA bertanya kepada saya apakah saya akan hadir dalam acara "Temu Wicara ISBN 2018" yang diselenggarakan PNRI atau Perpustakaan Nasional RI (sering juga disebut Perpusnas) tanggal 5 Desember 2018 ini. 

Saya menjawab belum mengetahui undangan tersebut dan lagi pula pada hari tersebut, saya harus terbang ke Samarinda dalam rangka Sosialisasi UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan dan Uji Publik RPP tentang Pelaksanaan Sistem Perbukuan bersama anggota Komisi X DPR-RI dan tim dari Puskurbuk, Kemendikbud. 

Pada acara soal ISBN itu, PNRI ingin lebih memasyarakatkan penggunaan ISBN (International Standard Book Number) di kalangan penerbit. Sejumlah pembicara direncanakan hadir yaitu dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud (Puskurbuk), Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), dan Komite Buku Nasional (KBN). 

Tersebab saya tidak dapat hadir, artikel ini saya tuliskan sebagai buah pikiran terkait ISBN. Saya mengenal ISBN kali pertama sejak kuliah di Prodi D-3 Editing, Universitas Padjadjaran (1991). 

Waktu itu saya ingat membaca perihal ISBN, bahkan saya buat kliping, dari majalah grafika yang diterbitkan oleh Pusat Grafika Indonesia (Pusgrafin). Dari artikel itu saya tahu banyak tentang sejarah ISBN, maksud penggunaannya, serta arti 10 digit angka yang tertera pada ISBN. 

ISBN semacam sistem penomoran buku secara internasional, umur penciptaannya lebih tua daripada saya atau tepatnya tahun 1966. Ia lahir dari negeri dengan sejarah industri buku yang juga tua yaitu Inggris dan diciptakan oleh seorang pedagang buku bernama W.H. Smith. 

Awalnya disebut Standard Book Numbering, lalu sistem ini diadopsi oleh International Standardization Organization (ISO) menjadi ISBN seperti yang kita kenal sekarang. 

Kepentingan ISBN pada masa itu adalah karena ribuan, bahkan lebih buku telah terbit dan perlu diidentifikasi. Ada begitu banyak buku berjudul sama sehingga jika tidak teridentifikasi bakal terjadi kesalahan pengiriman buku. 

Perkembangan komputer juga memicu kebutuhan identifikasi buku secara komputerisasi sehingga memerlukan kode-kode angka untuk pengidentifikasian. Jadi, maksud awal penggunaan ISBN adalah untuk memudahkan distribusi buku secara internasional. 

Kesepuluh digit ISBN bukan sembarang angka. Angka-angka itu merepresentasikan negara asal buku (Indonesia memiliki nomor 979), penerbit di negara itu, dan jumlah buku yang diterbitkan (urutan keberapa). 

Menggunakan rumus penjumlahan tertentu, jumlah digit ISBN habis dibagi 11 sehingga pada akhir ISBN ada yang disebut digit pengontrol. 

Pengaturan ISBN secara internasional berpusat di Berlin, Jerman. Adapun pengaturannya secara nasional berpusat di Perpustakaan Nasional RI sebagai badan/lembaga yang ditunjuk organisasi ISBN internasional. Tahun 2007, ISBN berubah format dengan menambahkan tiga digit awal (978) dalam sistem penomorannya untuk mengadopsi sistem EAN pada barkod. 

Dianggap "Nomor Sakti"

ISBN merebak penggunaannya di Indonesia sekitar tahun 1980-an seiring juga diberlakukannya penilaian buku-buku proyek yang mewajibkan pencantuman ISBN. 

Pada masa lalu, pengurusan ISBN sempat dikenakan biaya per nomornya dan ini memicu protes dari beberapa penerbit sehingga pernah anggota Ikapi mengusulkan agar Ikapi juga mengajukan diri ke lembaga ISBN internasional untuk menjadi lembaga pemberi ISBN. 

Memang dasarnya ISBN itu diberikan secara gratis. Akhirnya, ketentuan pembayaran ini pun dicabut oleh Perpusnas. 

Berdasarkan nomor identifikasi tersebut, ISBN hanya boleh diajukan oleh sebuah penerbit dengan memenuhi syarat-syarat khusus identifikasi seperti penyertaan kover buku dan halaman awal buku (preliminaries). 

Dengan syarat ini, lembaga seperti Perpusnas sebenarnya sudah memiliki basis data primer perbukuan, yaitu 1) judul buku; 2) nama penulis/pengarang; 3) nama penerbit; 4) jenis/klasifikasi buku; 5) tahun terbit buku; 6) kota asal buku diterbitkan; dan 7) nama pelaku perbukuan yang lain (jika dicantumkan). 

Bersamaan dengan itu dapat pula dibuat Katalog Dalam Terbitan (KDT) yang mencantumkan klasifikasi buku (berdasarkan Klasifikasi Dewey), ukuran buku, ketebalan buku, dan nama editornya. 

Logikanya semua buku apakah itu buku bagus atau buku jelek, buku bermutu atau buku tidak bermutu, tetap akan mendapatkan nomor ISBN apabila diajukan. Perpusnas RI tidak berwenang atau bertanggung jawab memeriksa kelayakan isi buku untuk mengeluarkan ISBN. 

Namun, apa yang sempat terjadi di kalangan akademisi, terutama para pendidik seperti dosen dan guru, ISBN malah dianggap "nomor sakti". 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3