Dalam ilmu provokasi politik, tenggelamkan, guremkan yang ditujukan  pada parpol peserta pemilu setara dengan ganti presiden pada pemilu  mendatang. Masih demokratis. Masih mengikuti prosedur pemilu.
Kalau ada professor yang bilang, tahun 2019 bukan ganti presiden tapi  milih presiden. Ya, agak beda lah. Kalau memmilih presiden masih netral.  Bisa memilih presiden yang sekarang, bisa juga presiden yang baru.  Kalau ganti presiden sudah pasti, datang ke TPS mencoblos presiden yang baru.
Beda lagi dengan gerakan pembubaran parpol peserta pemilu. Saya  menyebutnya gerakan lucu-lucuan. Apalagi dilakukan oleh aktivis yang  masih gelendotan dengan pemerintah. Kalau masih dilakukan oleh bukan  politisi masih oke lah. Tapi kalau politisi yang masih aktif jelas  offside.
Kalau ada yang nanya, ganti presiden siapa presidennya?  Masih bisa dijawab seiring jalannya waktu. Tapi coba tanyakan, dengan  cara apa kalian membubarkan parpol? Nggak boleh ikut pemilu? Mau  ditabokin bolak-balik oleh KPU. Ditambah lagi cuma teriak di jalanan  atau di medsos. Kenapa nggak datang ke Menkumham atau Mendagri atau  sekalian ke Pak De kalian. Bawa setumpuk yang kalian sebut bukti.  Berani? Mingkem. Gerakan pembubaran parpol hanya akan berhasil kalau  parpolnya suka rela bunuh diri.
Ya, logika Bong emang logika  dalam tempurung. Sama dengan alasan yang membela pasukan sorak yang  nyorakin Anies-Sandi kemarin. Bong bilang, wajar Anies-Sandi disorakin  karena Anies-Sandi jadi gubernur memakai cara-cara yang nggak bener.  Pertinyiinnyi, kalau nggak bener kenapa KPU kasih stempel sah. Kenapa  Presiden melantik? Kalau mau disorakin, sekalian sorakin KPU dan  Presiden.
Bong mesti belajar dengan cara yang dilakukan oleh  kelompok yang menolak pelantikan Iwan Bule jadi penjabat gubernur Jabar.  Mereka tidak pernah protes kepada Iwan Bule, tapi yang diprotes adalah  Mendagri dan Presiden dengan cara yang beradab, melalui prosedur yang  dimungkinkan oleh undang-undang
Makanya nggak heran, di DPR  Nasdem parpol pendukung pemerintah ikutan gabung dengan Gerindra, PKS,  dan Demokrat mendukung hak angket pelantikan Iwan Bole. Cara yang  beradab bukan hanya disukai kawan tapi juga dihormati lawan. Itu!
