Kritik Keadilan Perpajakan (10)
Apakah pajak bisa adil? Dan apakah itu bisa masuk akal? Pertanyaan tentang keadilan pajak menggelisahkan masyarakat ketika pajak dan pungutan sosial menjadi begitu signifikan sehingga dapat mengancam keseimbangan kota dan kebebasan warga negara. Tetapi tidak ada gunanya memperdebatkan pentingnya jabatan publik tanpa mempertanyakan alasan-alasan yang menyebabkan Negara membengkak hingga kadang-kadang menjadi impoten. Dengan demikian tepat untuk menunjukkan proses yang menyebabkan Negara memonopoli kehidupan sipil, untuk menyucikan konsep barang publik, dengan akibat mencekik warga negara dengan pajak yang berlebihan dan seringkali tidak adil.
Tidak puas dengan mencela sistem yang tidak adil, penulis kembali ke sumber hukum dan keadilan untuk meletakkan prinsip-prinsip keadilan fiskal yang baru.
Memang ada cara yang akan mengembalikan keseimbangan keadilan pajak daripada menyerahkannya pada kehendak berbahaya pembuat undang-undang. Keadilan dapat diukur dengan tolok ukur tanggung jawab nyata dan kebebasan yang diberikan kepada setiap orang untuk mencapai tujuan mereka, untuk mencapai tujuan mereka sendiri dengan mencapainya. Dalam perspektif ini, peran masyarakat akan didefinisikan ulang dan lebih terbatas. Keadilan pajak akan menemukan kriteria yang berguna dan adil untuk pengukurannya. Kaitan yang tidak dapat dipatahkan antara pajak dan kebaikan bersama tidak dapat membuat kita lupa bahwa kebaikan bersama tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memungkinkan orang hidup bersama dengan baik.
Sejak krisis 2008, masalah pajak telah menjadi pusat perdebatan publik di banyak negara dan dikombinasikan dengan ketidaksetaraan yang terus memburuk. Ketidakadilan fiskal telah menjadi isu politik utama: muncul ketika pembayaran retribusi diterjemahkan menjadijumlah yang dianggap terlalu tinggi dalam kaitannya dengan wajib pajak lain atau ketika mereka tampak bertentangan dengan prinsip-prinsip tertentu.
 Hubungan dengan keadilan pajak telah lama didekati dari sudut moralitas, yang didefinisikan sebagai seperangkat norma sosial yang mendorong orang untuk membayar pajak mereka, atau sebagai kemampuan untuk mengklaim martabat tertentu. Dan ini dapat dipahami dari perspektif rasionalitas kognitif, pembayar pajak yang seharusnya bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan  atau antisipasi material: individu dalam situasi berharap untuk kemajuan pendapatan mereka akan cenderung mengingkari prinsip redistribusi. Hubungan dengan pajak juga telah dianalisis berdasarkan peran lembaga, yang membantu menjelaskan kekhususan nasional tertentu.
Pada kontribusi ini, Â analisis representasi perpajakan yang didasarkan secara eksklusif pada norma-norma sosial: seperti halnya dalam hubungan dengan kebijakan redistributif, mungkin ada pemisahan antara prinsip-prinsip umum yang kami patuhi. dan pengalaman tunggal yang kita rujuk. Perasaan ketidakadilan tidak diungkapkan dalam istilah yang sama di semua bidang masyarakat: mereka yang paling diberkahi dengan modal budaya mengevaluasi fakta sosial dengan mengacu pada sistem prinsip yang relatif abstrak, sedangkan untuk kelompok yang didominasi, Rasa keadilan berkembang menurut representasi sosial tidak tertulis yang dikonstruksi menurut situasi faktual tertentu;
Pertama, orang  terkaya cenderung menerima pajak dengan lebih baik dan banyak lobang pajak yang dapat disiasati. Harus dikatakan  orang kaya sering diuntungkan dari celah pajak. Kedua, semakin jauh warga negara  tinggal dari kota besar, semakin cenderung menganggap pajak tidak adil. Mereka yang tinggal di daerah pedesaan memiliki kesan dikucilkan seperti halnya penduduk kota besar tanpa diuntungkan oleh layanan publik yang sama. Retribusi lebih dulit diterima dan dipahami. Diskursus akademik telah percaya dimana tidak yakin negara menang dalam jangka panjang dari upaya penghidaran pajak.
Siapa bilang demokrasi bilang kesetaraan. Oleh karena itu dua masalah. Yang pertama berkaitan dengan etika publik; karena kita tidak dapat memisahkan pungutan dari pengeluaran yang mengkondisikannya, karena setiap keputusan demokratis mengenai pengeluaran publik adalah "untuk rakyat". Oleh karena itu perlu untuk mengurangi secara proporsional dengan biaya yang diperlukan. Sayangnya, pengeluaran publik yang "diperlukan" tidak mungkin dinilai secara objektif, karena kebutuhan berbeda antara warga negara, dan untuk warga negara yang sama, selama hidupnya. Belum lagi keseimbangan yang mustahil antar generasi.
Masalah kedua - hampir matematis yang satu ini - adalah kesetaraan pungutan wajib sehubungan dengan jumlah pendapatan dan aset. Kesenjangan yang diamati antara pendapatan dan antara aset, selama empat puluh tahun terakhir, tumbuh tajam, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di hampir semua negara di planet ini, terutama di negara-negara berkembang.
