Republik harus menjadi rezim campuran. Cicero meninjau berbagai bentuk pemerintahan di mana negara melindungi hukum. Dia pertama-tama menganalisis monarki dari argumen mitologis  pemerintahan monarki, oleh Zeus, dari masyarakat para dewa harus ditiru di antara manusia. Bagi Cicero, kesatuan kekuasaan adalah prinsip efisiensi, tetapi royalti menempatkan orang-orang dalam perbudakan yang hanya dapat dilunakkan oleh kebajikan raja.Â
Jika seorang raja belum tentu bisa meniru Zeus, manajemen negara tampaknya di sisi lain terlalu rumit untuk orang banyak, sehingga media yang bahagia, aristokrasi, diperlukan. Namun, hanya demokrasi yang menjamin kebebasan semua orang dan pembagian kekuasaan, sebagai imbalannya irasionalitas massa dapat menyebabkan anarki. Cicero menyimpulkan , Â dilihat dari kemurniannya, ketiga sistem ini tidak layak mereka berisiko terbawa ke dalam tirani, oligarki, atau lisensi massa. Oleh karena itu ia memohon untuk sebuah rezim campuran, seperti di Roma:
"Jika tidak ada, ia menjelaskan, di kota, keseimbangan sebanyak hak dari fungsi dan tuntutan, sedemikian rupa sehingga hakim memiliki kekuatan yang cukup., Â dewan otoritas yang cukup besar, kebebasan rakyat yang cukup, rezim tidak dapat memiliki stabilitas" (Republik Cicero). Di republik, gubernur, presiden, perdana menteri kanselir, kaisar, atau Raja memerintah untuk kepentingan yang diperintah, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, apalagi KKN, dan mencuri uang negara. Bagaimana dengan Indonesia?***
