Perpajakan Internasional

Sistem Perpajakan Internasional

Sistem saat perpajakan internasional perusahaan  diwarisi awal abad XX. Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengeksploitasi kompleksitas, celah dan ketidakcukupan aturan pajak internasional untuk tujuan pengoptimalan pajak dan mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah atau tanpa pajak. Pada saat yang sama, perusahaan mengeluh tentang tindakan anti-penghindaran pajak yang tidak terkoordinasi yang mengekspos mereka pada ketidakpastian dan risiko pajak berganda.

Secara  rinci berbagai bentuk strategi perencanaan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan mengkaji tantangan reformasi pajak perusahaan internasional saat ini dan masa depan. Penilaian konservatif  atas hilangnya pendapatan pajak tahunan   karena penghindaran pajak di surga pajak oleh perusahaan multinasional.

Perombakan perpajakan perusahaan multinasional sekarang menjadi prioritas dalam negosiasi yang sedang berlangsung di OECD di mana beberapa skenario reformasi sedang diperiksa. Tujuan utamanya adalah   menghindari pajak berganda dan non-pajak dan untuk memberikan aturan sederhana untuk mencegah pergeseran keuntungan. Ini membutuhkan aturan yang harmonis. Penting juga untuk memiliki analisis ekonomi kuantitatif tentang konsekuensi dari berbagai skenario yang dipertimbangkan.

Didasarkan  pada model ekuilibrium umum kuantitatif yang dikembangkan oleh Laffitte, dkk (2019), yang memungkinkan untuk memperkirakan dampak dari berbagai reformasi yang saat ini sedang dibahas di OECD terhadap pendapatan pajak dan daya tarik relatif negara. Perkiraan ini memperhitungkan reaksi perusahaan untuk mengatur perubahan, dalam hal tempat penjualan, produksi dan strategi transfer keuntungan.

 Aturan  untuk mendistribusikan keuntungan untuk mendistribusikan kembali sebagian ke pasar tujuan (pilar OECD 1) akan memiliki dampak yang dapat diabaikan pada pendapatan pajak dan dampak yang sedikit positif pada daya tarik sebagian besar non-negara. Mengadopsi tarif pajak efektif minimum (pilar 2) akan mengurangi pergeseran laba dan menghasilkan keuntungan pendapatan pajak yang substansial untuk semua negara, dengan sedikit pengaruh pada daya tariknya.

Dan  merekomendasikan penerapan tarif pajak perusahaan minimum efektif global dan memikirkan kembali proposal saat ini di bawah Pilar 1. Ini membuat penentuan bea kena pajak lebih kompleks tanpa mengubah distribusinya secara signifikan. Sebaliknya, kami mengusulkan untuk mengalokasikan sebagian kecil dari keuntungan keseluruhan ke negara tujuan penjualan dan menggunakan langkah-langkah anti-penyalahgunaan yang efektif. Akhirnya, reformasi pajak membutuhkan pembentukan pelaporan negara-demi-negara yang ketat dan selaras dari aktivitas internasional perusahaan.

 Sistem pajak saat ini memperlakukan perusahaan multinasional (MNEs) sebagai kumpulan badan hukum yang terpisah, masing-masing menggunakan akuntansi terpisah. Karena anak perusahaan dan cabang asing diperlakukan secara terpisah dari perusahaan induknya, laba mereka dicatat berdasarkan negara per negara. 

Namun transaksi intragrup berdampak pada di mana laba perusahaan multinasional dilaporkan dan pajaknya dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan multinasional dapat menyesuaikan harga transaksi antara anak perusahaannya (disebut "harga transfer") untuk mentransfer keuntungan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah.

 Prinsip kewajaran (arm's length principle/ ALP) bertujuan   mencegah perusahaan multinasional terlibat dalam jenis transfer ini: ALP menetapkan  harga transaksi intra-grup harus identik dengan harga yang akan dikenakan untuk transaksi serupa antara pihak independen. Meskipun diterima secara luas di sebagian besar negara, ALP menimbulkan masalah serius.