Bagaimana Jika Indonesia Darurat Keuangan Negara?

Bagaimana Jika Indonesia Darurat Keuangan Negara?

Saya ambil berita yang ditulis oleh detikNews, Sabtu, 10 Jul 2021 06:49 WIB dengan judul 6 Fakta Ngeri Lebanon Didera Krisis Ekonomi Bagai Neraka. Situasi krisis ekonomi di Lebanon semakin parah hingga membuat negara ini disebut bagai 'neraka' oleh warganya sendiri. Hiperinflasi dan kelangkaan berbagai kebutuhan pokok membuat situasi di Lebanon semakin tak tertahankan bagi warganya.

Seperti dilansir Associated Press, Jumat (9/7/2021), sekitar 6 juta warga Lebanon tengah menghadapi realita baru di mana keseharian mereka diwarnai kelangkaan dan kekurangan berbagai bahan pokok termasuk obat-obatan, bahan bakar dan suku cadang untuk mobil. Lebanon diketahui sangat bergantung pada impor.

Pandemi virus Corona (COVID-19) semakin mempersulit situasi, dengan rumah-rumah sakit di Lebanon yang dulunya menjadi salah satu yang terbaik di kawasan, harus ikut berjuang. Krisis ekonomi dan finansial diketahui membuat aliran listrik hanya bertahan selama beberapa jam setiap harinya, memicu kelangkaan bahan bakar diesel yang dibutuhkan untuk generator dan memicu kurangnya perlengkapan medis serta obat-obatan. [sumber detikNews, Sabtu, 10 Jul 2021 06:49 WIB]

Pertanyaannya adalah "Bagaimana Jika Indonesia Darurat Keuangan Negara". Untuk menjawab hal ini ada beberapa pemikiran yang mungkin; bahawa  "Kekuasaan pemerintah tidak dapat direduksi untuk mempertahankan rezim, karena dalam keadaan darurat ini membutuhkan tindakan luar biasa/dapat  yang merusak supremasi hukum. Hal ini diperlukan untuk menciptakan kerangka legislasi yang menjamin transformasi berjalan logis, empiric, bahkan melampaui hal itu.  

Keadaan darurat keuangan memerlukan dua jenis wewenang: wewenang untuk menyatakan keadaan darurat dan wewenang untuk mengatur keadaan darurat.  tulisan ini meminjam gagasan dan pemahaman Schmitt atau Carl Schmitt pada kasus "Financial Emergency Act 1931" tentang keadaan darurat membutuhkan, dalam kaitannya dengan pasar, perbedaan antara kekuasaan konstituen dan kekuasaan regulasi. 

Seorang diktator yang berdaulat tidak diperlukan untuk menyatakan keadaan darurat - perwakilan kekuasaan yang sah sudah cukup untuk membenarkan perbedaan antara keadaan biasa dan luar biasa. 

Kemudian intervensinya di bidang ekonomi akan terbatas pada pengaturan kelembagaan dan penciptaan lembaga intermediasi, lembaga anti krisis yang secara fundamental berbeda dengan birokrasi yang terlembagakan dengan struktur tertutupnya.

Sejarah mengajarkan pemerintah modern terlalu lambat untuk menanggapi keadaan darurat keuangan, bahkan hal ini dapat mengacaukan  pemerintah atau seluruh sistem pemerintahan. 

Kita ingat sejarah bank Century, Krisis 1998,  pada keadaan darurat keuangan menghalangi lembaga-lembaga untuk membela diri melalui prosedur hukum yang normal. Pada saat yang sama, ia muncul secara tak terduga dan memengaruhi keadaan ekonomi sebagai suatu sistem, dan bukan cabang-cabangnya secara individual. 

Pemerintah tidak dapat menggunakan instrumen hukum, tetapi pada saat yang sama tidak mau mengambil risiko baru dengan menyombongkan diri mereka sendiri kekuasaan darurat, sehingga mereka ragu untuk membuat keputusan yang efektif.