Filsafat Moral tentang Kekerasan

Filsafat Moral Kekerasan

Dikutib dari Kompas.com - 22/08/2019, 16:06 WIB atau tayangan di Kompas.com dengan judul "Cukup Sudah, Hentikan Kekerasan di Papua". RENTETAN penahanan dan intimidasi terhadap masyarakat Papua yang terjadi di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, minggu lalu menambah daftar panjang kekerasan terhadap mereka. 

Kekerasan di dalam konflik yang menyudutkan masyarakat Papua telah berlarut dan memiliki pola berulang dari waktu ke waktu. Amnesty Internasional telat mencatat 69 kasus dugaan pembunuhan di Papua sepanjang Januari 2010 hingga Februari 2018. Yang menyedihkan, aparat negara menjadi dua pelaku utama dalam tindak kekerasan, yakni 34 kasus oleh aparat kepolisian dan 23 kasus oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Kekerasan, baik langsung maupun struktural, harus segera dihentikan dan perbaikan hubungan pemerintah pusat dengan rakyat Papua yang selama ini timpang harus segera dilakukan jika pemerintah ingin menghilangkan konflik di Papua.

Tulisan ini adalah paradox kekerasan dalam padangan filsafat sebagai diskursus public. Kekerasan telah bersama manusia selamanya dalam dunia ini. Kekerasan bersifat abadi. Perang memang merupakan salah satu    penunggang Kekerasan. Salah  satu  pasukan yang hampir primitif yang bertanggung jawab untuk membunuh begitu banyak manusia. 

Mencoba mengurangi kekerasan itu penting. Tapi itu bukan satu-satunya pertarungan. Setiap kebijakan melihat berkurangnya di luar titik tertentu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekerasan dapat secara lebih efektif meningkatkan kehidupan melalui cara lain (misalnya, dengan memerangi malaria, kabut asap kebakaran hutan lahan, kekeringan di Indonesia atau pemanasan global).

Bisa mengurangi kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan menghapus aparatur penegak hukum. Tetapi kekerasan negara adalah pengungkit yang bermanfaat untuk prioritas kebijakan lainnya. Berusaha mencapai tujuan lain (seperti kesetaraan ekonomi atau ketertiban umum) seringkali bernilai risiko kekerasan negara.

Proses pertukaran ini harus dilakukan oleh masing-masing badan politik, karena kesediaan untuk mentolerir risiko berbeda antara negara. Kanada, Amerika, dan Swiss, misalnya, semua telah menerima tingkat kekerasan senjata yang lebih tinggi pada negara-negara maju lainnya dengan imbalan lebih banyak kebebasan untuk memiliki dan menggunakan senjata api.

Orang pada umumnya memiliki hak untuk memiliki apa pun yang mereka inginkan. Orang-orang  memiliki hak untuk tidak ditembak secara acak. Dengan senjata, kedua hak ini bisa bertentangan atau paradoks. 

Semakin banyak orang yang memiliki senjata, semakin besar kemungkinan saya akan ditembak secara acak. Masyarakat harus bersatu dan menegosiasikan pertukaran antara kedua hak yang mereka dapat (secara kolektif) raih. Yang aneh tentang pertukaran yang dinegosiasikan ini adalah   mereka dapat terlihat konyol, bahkan  dalam satu (tanyakan pada setiap liberal Amerika bagaimana perasaan mereka tentang hak senjata. 

Tentu saja mungkin untuk memiliki nilai-nilai sedemikian rupa sehingga tidak ada jumlah kepemilikan senjata api yang dapat dibenarkan jika mengarah pada kematian. Seperti halnya mungkin untuk memiliki nilai-nilai sehingga tidak ada jumlah penggunaan yang memabukkan diizinkan jika itu mengarah pada kematian.