Sisi negative adalah menggantikan kekuataan harga diri melalui kekerasan sekaligus memutuskan rantai ikatan kolektivitas suku dayak, dan kedua sisi positif adalah lahirnya hukum adat sebagai penyelesaian sengketa atau perselisihan. Dan tentu paling kuat adalah memutuskan rantai kolektivitas kesatuan bersama-sama melawan musuh  atau pendatang;
Ke [4] Akibat berjalannya waktu, dominasi hukum positif Negara, modernitas, dan alienasi Agama Kaharingan Dayak, maka peran hukum adat menjadi tidak memadai lagi. Sementara disisi lain ada kelemahan Suku Dayak Borneo selalu mengalah dan diam tidak boleh mengganggu orang lain [maaf yang kadang ditafsirkan pedatang orang lamban, pemalas, lugu, dan bodoh- mohon maaf].
Pada titik inilah masyarakat Dayak menjadi termarjinalisasi dan teralienasi pada tanah airnya sendiri. Mungkin hampir semua sejarah mencatat para pendatang atau perantau di semua Negara didunia ini lebih unggul dibandingkan warga Negara asli. Di Australia yang paling menonjol suku atau pribumi Australia adalah Aborigin-Australia atau Ambon-Australia, Negara Amerikapun juga sama imigran menjadi lebih unggul;
Ke [5] Akibat kondisi pada no [1,2,3, dan 4] maka kondisi kekinian  kondisi modernitas dan investasi pada tambang, kelapa sawit disertai pembakaran hutan, pengusaan tanah lahan oleh manusia non Borneo sampai ribuan Hektar maka 2/5 tanah Borneo sekarang sudah krisis sebagai paru-paru dunia.
Kemudian adanya larangan Ladang Berpindah {Bahuma, Berladang] Suku Dayak dengan membakar Hutan diproses hukum dipenjara, ditangkap dll, padahal sejak mereka tinggal 1000 tahun pada masa lalu mereka memang membakar hutan itupun 1 keluarga hanya membakar paling banyak 3Ha, apinya dilokalisir dengan air atau disapu batas tanah yang boleh dibakar dengan tidak dibakar jadi bohong besar kalau dikatakan Dayak Pembakar Hutan. Itupun lahan di pulihkan kembali ditanam padi tahun 1 sampai ke 3 pada tahap berikutnya adalah tanaman karet, kebon buah-buahan dan seterusnya. Tidak ada Dayak perusak hutan. Investor Sawit, Tambang, dan proyek raksasa lah yang merusak hutan tanah air Borneo;
Ke [6] Para Punggawa Kepala Daerah [Bupati, Walikota, dan Gubernur] dengan hasil pilkada sekalipun dia masih punya darah leluhur dayak, apalagi jika punggawanya bukan darah dayak mungkin mengalami terjebakan oleh system demokrasi nasional yakni mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, teman keluarga, Â dan partai politiknya. Akibatnya sangat jelas; Â jika bisa maka mengelaurkan izin tambang sebanyak banyaknya, izin lahan sawit perkebunan dengan harapan atau dalih PAD [penghasilan asli daerah], atau mungkin komisi uang, dan demi uang kemudian rela memakan sesama dayak.
Lalu mengapa setelah 74 tahun dan 12 hari Indonesia Merdeka, dalam sejarah mencatat pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 09.00 sampai 15.15 Pertama Kalinya Dalam Sejarah  Dayak Demo Depan Istana Negara Negara.
Alasan [1] Merasa dimarjinalkan dalam pembangunan Nasional dan kurang diperhatikan oleh Pemerintah pada nasib anak suku Bangsa Dayak Borneo. Maka kedatangan 170 warga Dayak dari 5 Provinsi di Borneo secara swadaya dengan biaya masing masing dikoordinatorkan oleh GDN [Gerakan Dayak Nasional] dengan menginap dianjungan Kalbar Taman Mini Indonesia Indah.
Gerakan ini bertujuan ingin adanya keterlibatan Suku Bangsa Borneo dalam ruang leadership kesamaan di public atau Negara sebagai kebanggan mereka bagian dari NKRI harga mati. Selama 74 tahun, dan 12 bulan Indonesia mereka belum ada Bangsa Dayak menjadi menteri, atau pejabat Negara selevel menteri. Â Untunglah sekalipun hanya berjumlah kecil dan dengan semua keterbatasan akhirnya demo ini diterima oleh Bagian Kantor KSP [Kantor Staf Kepridenan] sebagai perwakilan para pendemo.
Ke [2] Maka demo Suku Dayak  tergabung  pada tanggal 29 Agustus 2019 adalah langkah awal yang seharusnya tidak perlu dilakukan, jika Negara dan bangsa di kelola dengan baik, dalam marwah Persatuan Indonesia, sekaligus kebermanfaatan manusia pada martabat mereka dengan baik dan cerdas. Setahu saya Dayak itu pantang mengemis, meminta-minta, dan menjual harga dirinya dengan melakukan tindakan demo diluar system budayanya. Buat mereka tidak usah diganggu budaya dan kehidupan mereka, terus-terusan diambil tanah air, dan hak adat mereka atas nama investasi, pembangunan, tambang, dan sawit. Namun demikian saya menduga dulu bekerja di tanah air mereka, kebon milik mereka, tetapi kini mereka bekerja pada kebon milik orang lain sebagai buruh kuli. Keteraliensi inilah yang membuat mereka melakuan tindakan tersebut;
Ke [3]  Masalah cara kebudayaan mereka, dan Agama Kaharingan belum penuh  diakui oleh Negara, membuat mereka merasa dikesampingkan, kurang adil, kemudian tercerabut dalam akar budaya, yang mestinya diakomodasikan oleh Negara dengan baik, dan bijaksana.
