Filsafat Pilihan

Pencarian Ahli Waris Homerik di Indonesia

6 Juni 2018   14:51 Diperbarui: 13 Juli 2018   14:02 573 1 0
Pencarian Ahli Waris Homerik di Indonesia
homerus-apollo-daito-5b484f9cf133442b2f3771a4.jpg

Kompas.com - 08/12/2017, 20:49 WIB,  dengan judul ""Masalah Korupsi Bukan Masalah Hukum, tetapi Kultur Karakter..."", Mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah mengatakan, korupsi sebenarnya bukan masalah hukum. Korupsi adalah masalah karakter orang. Hal tersebut disampaikan Chandra dalam acara diskusi bertema "Membaca Sejarah, Merayakan Antikorupsi: Diskusi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia", di Cemara 6 Galeri, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).

"Masalah korupsi bukan masalah hukum, tetapi kultur karakter orang. Budaya kita tertib enggak," kata Chandra. Menurut dia, kalau hanya mengandalkan hukum untuk mengatasi korupsi tidak akan menyelesaikan masalah. Aturan sebenarnya dibuat hanya untuk ultimum remedium. "Kalau orang bisa bergerak tanpa diatur (hasilnya) baik, malah enggak dibuat aturan. Kalau kita tahu sama-sama sesuatu (yang) enggak baik, enggak dibuat aturan," ujar Chandra.

Tetapi saya lebih jauh dari apa yang dituliskan dalam berita kompas tersebut bahwa Masalah Korupsi Bukan Masalah Hukum, tetapi Kultur Karakter.... Jika saya meminjam episteme Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia, dari sejarah akhli waris logika Kebudayaan Yunani Kuna, memiliki sejarah panjang tentang peradaban Polis atau ide Republik.

Kerangka Logika, Retorika, dialektika sebagai segitiga kemampuan  "Paideia" dalam seluruh sejarah warisan Yunani Kuna, sampai saat ini masih melekat dalam peradaban seluruh manusia. Tak kurang Heidegger sebagai pewaris logika sangat mengaggumi pemikiran Platon, kemudian menciptakan  pemikiran metode phenomenon of mood (Stimmung).

Bahkan tokoh  kontemporer Alfred North Whitehead (15 February 1861--30 December 1947) menyatakan "seluruh ilmu barat adalah catatan kaki dari pemikiran Platon". Artinya seluruh ilmu saint  barat  fondasinya, dan dipakai di Indonesia adalah Pemikiran Platon, atau struktur ilmu ("Magisterium").

Tulisan ini adalah tulisan lanjutan sebelumnya tentang model episteme Paideia khususnya Sofistik upaya mencari  bakat alami ["Kalos Kagathos"] atau kemampuan olah daya logika manusia khususnya bagi para punggawa di Indonesia.   Bakat alami ["Kalos Kagathos"] ini adalah semacam proses pencarian Akhli Waris Homerik di Indonesia untuk mencari keberutamaan manusia yang pantas dan layak menjadi pemegang polis punggawa (kota negara) di Indonesia  yang demokratis dan mencintai keadilan.

Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia adalah seluruh  manusia yang terlibat dalam  pengelola negara (governance) pada semua level di Indonesia. Mulai lurah, atau kepala kampung sampai Presiden, atau (order) tatanan legislative, eksekutif, dan yudikatif  pada semua level dan jenjang kekuasan.

Berikut ini kondisi idial untuk punggawa Indonesia, dengan melakukan trans-substansi Akhli Waris Homerik:

Pertama (1) Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia harus memiliki kompetensi semacam metode perencanaan pikiran yang tak terbatas. Adalah Akhli Waris Homerik adalah akhli waris pembudayaan kalangan penyair penerus cita-cita Homeros, Hesiodos, Solon, Theognis, Simonides, dan Pindaros tentang karakter manusia atau mirip adopsi dalam pertunjukan wayang di Indonesia, atau ada dalam syair Tembang macapat (mocopat) yaitu tembang atau lagu Jawa Kuna, sampai model  Perang Baratayuda Jayabinangung. Dan implikasi tokoh-tokoh representasi watak manusia yang mencul spontan, dan abadi.

Model Homeros pusisi dan karakter manusia atau wayang, semua seluk beluknya adalah model pendidikan terbukti mampu menjadi sarana pengajaran yang handal dan unggul dalam memaknai kaidah hidup manusia. Termasuk tokoh-tokoh heroic maupun etika utilitarian masuk dalam diskursus ini gagasan ini.

Ada nilai keagungan intelektual, kemandirian, cosmopolitan, dan serba bebas, termasuk busana yang dipakai sampai perdagangan bisnis, guru, orator, sastarwan, disukai banyak orang, dan keterpesonaan orang lain pada ketegakan jiwanya. Itulah jiwa sosiologi pengetahuan manusia.

Kedua (2): Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia memiliki modalitas tentang memperjuangkan keadilan. Dan itu semua bisa diwujudkan seusai pemikiran Yunani Kuna melalui pencarian Bakat alami ["Kalos Kagathos"], keutamaan manusia paling tinggi yang dapat dicapai manusia atau kesimbangan jiwa, raga manusia, terrencana berkaitan dengan pendidikan. Sekali lagi dengan tujuan mencintai keadilan.

Punggawa atau aristokrasi ini harus dijaring dalam sistem politik yang benar, untuk membawa Republik Indonesia, dengan tidak hanya menyalin tradisi dan sistem pendidikan politik yang sudah ada. Pencarian tokoh-tokoh individu, bukan dengan warisan darah garis keturunan, atau dinasti kekuasaan, tetapi harus adanya keadilan pada sistem bagi semua warga negara berbakat tanpa kecuali.

Dengan cara ini memungkinkan menemukan manusia unggul yang dapat berpikir bertindak dan menghasilkan kerja yang melampaui waktunya. Atau menghasilkan manusia yang lahir sebelum waktunya. Yang oleh Horkheimer, Adorno and Pollock dari The Frankfurt School sebagai negara yang maju rasio dan peradaban (progress). Ini hanya dihasilkan jika para Punggawa atau aristokrasi mampu dan berkeyakinan pada tak terbatasnya kekuatan pikiran, dan tindakan (moral) dalam mengembangkan keutamaan Sophia (kebijaksanaan), dan keadilan (dikaiosune).

Akhirnya wajib ada suatu mekanisme melalui pencarian bakat alami ["Kalos Kagathos"], maka dalam beberapa waktu yang tidak lama maka Indonesia memiliki utang seperti ["Perikles"] akibat sistem politik dan pendidikan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lahir sebelum waktunya demi kejayaan NKRI.

Jika tidak atau (jika diandaikan tidak memiliki) maka sejarah mengajarkan takdir atau nasib NKRI kedepan akan tetap tidak berubah, dan malahan mundur, bahkan bisa saja bubar. Tidak ada dalam sejarah negara polis bertahan (jika diandaikan) tanpa keunggulan intelektual jiwa rasional.

Ketiga (3) : Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia (jika diandaikan) memiliki aristokrasi intelektual maka ungkapan Heraklitos bahwa hukum senantiasa bersandar pada daya intelektual, dan penguasa bumi memiliki kompetensi sama dengan Dewa, untuk menguraikan kerumitan konflik tata kelola negara atau polis.

Artinya pada posisi ini Indonesia wajib memiliki mekanisme mendidik warga negaranya, dengan pertama-tama mencari dan mendidik Punggawa atau aristokrasi untuk pemimpin rakyat atau menjadi pemimpin polis, dan paham betul kewajiban universal umat manusia. Artinya  Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia tidak hanya patuh pada konstitusi (Pancasila, UUD 1945) sebagai landasan politiknya, tapi mampu bila perlu membentuk (revisi) konstitusi.

Atau Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia tidak hanya bermodal pengalaman, tetapi wawasan pengetahuan kodrat hakaki manusia dan kehidupan manusia yang paling primodial. Atau dalam Akhli Waris Homerik dikenal dengan nama ["Themistokles"] atau kemampuan multiple intelligences, memiliki ilham  yang melampaui (beyond).

Keempat (4) harus ada sistem model politik, dan tatanan untuk menghasilkan para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia agar kejayaan bangsa bisa lebih baik dibandingkan masa sebelumnya, baik pada norma etis, dan cita-cita baru tentang karakter terbaik paling baik hasil proses pendidikan intelektual (prinsip formal, dan material), memperkenalkan berbagai jenis keunggulan pikiran, bahasa, pengolahan jiwa dalam music, dan memahami perbedaaan dalam persatuan (Bhinneka Tunggal Ika) atau kemampuan para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia memahami seluruh masyarakat bukan sebagai identita tunggal, tetapi manusia sebagai anggota masyarakat atau tidak mengabaikan kodrat manusia dan jalan menuju cita-cita kemerdekaan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2