Kompas.com - 08/12/2017, 20:49 WIB, Â dengan judul ""Masalah Korupsi Bukan Masalah Hukum, tetapi Kultur Karakter..."", Mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah mengatakan, korupsi sebenarnya bukan masalah hukum. Korupsi adalah masalah karakter orang. Hal tersebut disampaikan Chandra dalam acara diskusi bertema "Membaca Sejarah, Merayakan Antikorupsi: Diskusi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia", di Cemara 6 Galeri, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).
"Masalah korupsi bukan masalah hukum, tetapi kultur karakter orang. Budaya kita tertib enggak," kata Chandra. Menurut dia, kalau hanya mengandalkan hukum untuk mengatasi korupsi tidak akan menyelesaikan masalah. Aturan sebenarnya dibuat hanya untuk ultimum remedium. "Kalau orang bisa bergerak tanpa diatur (hasilnya) baik, malah enggak dibuat aturan. Kalau kita tahu sama-sama sesuatu (yang) enggak baik, enggak dibuat aturan," ujar Chandra.
Tetapi saya lebih jauh dari apa yang dituliskan dalam berita kompas tersebut bahwa Masalah Korupsi Bukan Masalah Hukum, tetapi Kultur Karakter.... Jika saya meminjam episteme Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia, dari sejarah akhli waris logika Kebudayaan Yunani Kuna, memiliki sejarah panjang tentang peradaban Polis atau ide Republik.
Kerangka Logika, Retorika, dialektika sebagai segitiga kemampuan  "Paideia" dalam seluruh sejarah warisan Yunani Kuna, sampai saat ini masih melekat dalam peradaban seluruh manusia. Tak kurang Heidegger sebagai pewaris logika sangat mengaggumi pemikiran Platon, kemudian menciptakan  pemikiran metode phenomenon of mood (Stimmung).
Bahkan tokoh  kontemporer Alfred North Whitehead (15 February 1861--30 December 1947) menyatakan "seluruh ilmu barat adalah catatan kaki dari pemikiran Platon". Artinya seluruh ilmu saint  barat  fondasinya, dan dipakai di Indonesia adalah Pemikiran Platon, atau struktur ilmu ("Magisterium").
Tulisan ini adalah tulisan lanjutan sebelumnya tentang model episteme Paideia khususnya Sofistik upaya mencari  bakat alami ["Kalos Kagathos"] atau kemampuan olah daya logika manusia khususnya bagi para punggawa di Indonesia.  Bakat alami ["Kalos Kagathos"] ini adalah semacam proses pencarian Akhli Waris Homerik di Indonesia untuk mencari keberutamaan manusia yang pantas dan layak menjadi pemegang polis punggawa (kota negara) di Indonesia  yang demokratis dan mencintai keadilan.
Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia adalah seluruh  manusia yang terlibat dalam  pengelola negara (governance) pada semua level di Indonesia. Mulai lurah, atau kepala kampung sampai Presiden, atau (order) tatanan legislative, eksekutif, dan yudikatif pada semua level dan jenjang kekuasan.
Berikut ini kondisi idial untuk punggawa Indonesia, dengan melakukan trans-substansi Akhli Waris Homerik:
Pertama (1) Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia harus memiliki kompetensi semacam metode perencanaan pikiran yang tak terbatas. Adalah Akhli Waris Homerik adalah akhli waris pembudayaan kalangan penyair penerus cita-cita Homeros, Hesiodos, Solon, Theognis, Simonides, dan Pindaros tentang karakter manusia atau mirip adopsi dalam pertunjukan wayang di Indonesia, atau ada dalam syair Tembang macapat (mocopat) yaitu tembang atau lagu Jawa Kuna, sampai model  Perang Baratayuda Jayabinangung. Dan implikasi tokoh-tokoh representasi watak manusia yang mencul spontan, dan abadi.
Model Homeros pusisi dan karakter manusia atau wayang, semua seluk beluknya adalah model pendidikan terbukti mampu menjadi sarana pengajaran yang handal dan unggul dalam memaknai kaidah hidup manusia. Termasuk tokoh-tokoh heroic maupun etika utilitarian masuk dalam diskursus ini gagasan ini.
Ada nilai keagungan intelektual, kemandirian, cosmopolitan, dan serba bebas, termasuk busana yang dipakai sampai perdagangan bisnis, guru, orator, sastarwan, disukai banyak orang, dan keterpesonaan orang lain pada ketegakan jiwanya. Itulah jiwa sosiologi pengetahuan manusia.
