Redefinisi Keadilan Untuk Papua

Redefinisi Keadilan Untuk Papua

Berita pada BBC Indonesia, 1 Desember 2017. Doa bersama aspirasi kemerdekaan Papua dibayangi penembakan di tempat terpisah. 1 Desember yang ditetapkan OPM sebagai hari deklarasi kemerdekaan Papua Barat itu bersumber dari pengibaran bendera di Belanda pada tahun 1961.  OPM atau Organisasi Papua Merdeka didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Indonesia di tanah Papua, yang dulu dikenal sebagai Iran Jaya. 

Organisasi yang resmi dilarang oleh pemerintah Indonesia ini memperjuangan kemerdekaan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerekan  Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) nampaknya belum mereda  seperti pada berita  Viva.co.id pada Jumat, 23 Maret 2018 bahwa Mayjen Lek Paksa TNI Tunduk Aturan Perang Ala OPM. Dua hari sebelumnya Viva.co.id Rabu, 21 Maret 2018  dengan judul| Tantang TNI Berperang, Ini Sasaran Tembak OPM. 

Salah satu wilayah NKRI mengalami ketidakstabilan atau perdamaian khusunya di Bumi Cenderawasih Papua. Upaya negara sudah banyak dilakukan seperti laporan Kontributor (1) Kompas.com. 15/11/2017, dengan judul "TPN OPM Sebut Perang Terbuka di Area Freeport, TNI Anggap Itu Tindakan Pengecut", (2) Kompas.com 15/11/2017, dengan judul "TPN OPM Klaim Menembak Personel Brimob Polda Papua", (3) Kompas.com  13/11/2017, dengan judul "Komandan KKB Klaim 3.000 Anggotanya Kuasai Tembagapura di Papua".

Lalu bagaimana episteme sehingga Papua sebagai bagian NKRI ini memungkinkan terciptanya kedamaian di Bumi Cendrawasih.  Misalnya Kompas.com  08/01/2018, dengan judul "Kurang 2 Tahun Lagi, 400 Kilometer Jalan Trans-Papua Selesai Dibangun", atau  detikFinance 3 Mar 2018 bapak Presiden Jokowi Bangun Jalan Perbatasan Papua, Tembus 890 Km, Otonomi khusus, hak-hak warga Papua diberikan, peneriman CPNS bahkan tiap Kabinet selalu ada minimal 1 orang menteri dari Putra/i Papua. Jauh lebih baik jika dibandingkan takdir Suku Dayak Kalimantan yang sudah merdeka hampir  78 tahun belum pernah menduduki Menteri atau sejenisnya, (maaf,  tidak ada maksud Sara hanya sebagai perbandingan saja). Artinya usaha pemerintah sudah maksimal, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki negara dengan segala keterbatasannya. Lalu mengapa krisis (kekerasan) di Tanah Papua tidak menjadi final dan selesai.

Saya menjelaskan dari satu episteme untuk menjelaskan hal ini. Tentu saja banyak hal yang bisa dipakai untuk menganalisis kondisi ini. Saya akan menggunakan satu pendekatan yakni tentang redefinisi dengan tema soal keadilan.

Saya akan memakai konsep Diskursus (dialog antara Kephalos, Polemarkhos, Simonidos), pada  buku Republik Platon. Berikut ini trans-substansi makna dialog tersebut:

Pertama pada teks seperti ...[330c] And that is generally the case with those who have not earned it themselves.  But those who have themselves acquired it have a double reason in comparison with other men for loving it. For just as poets feel complacency about their own poems and fathers about their own sons, so men who have made money take this money seriously as their own creation and they also value it for its uses as other people do. So they are hard to talk to since they are unwilling to commend anything except wealth."

Narasi ini membahas tokoh Kephalos yang tidak cocok dengan bapaknya dalam mengelola harta. Dia lebih mengagumi dan respek pada Kakeknya. Ayahnya memiliki pabrik senjata dan pegawai 25 orang, namun dalam era pemerintahan demokrasi Athena, harta mereka di rampas kaum pendatang (asing). 

Trans-substansi makna narasi ini jelas ada kemungkinan persepsi atau logika orang Papua bahwa penguasa (Jakarta atau Indonesia) adalah mengambil harta kekayaan budaya mereka (mencerabut akar budaya) orang papua. Atau ada perasaan semacam Papua dijadikan atau melayani kepentingan bisnis (misalnya PT. Freeport Indonesia) atau adanya ketidakadilan di kampung halaman mereka. Atau dalam buku Platon disebutkan sebagai keutamaan keadilan (dikaiorune) dan rasa hormat pada keadilan atau keadilan bukan persoalan "do ut des" (saling memberi dan menerima sebagai korelasi transaksional), tetapi juga menyangkut martabat manusia universal.

Maka alasan kedua adalah seperti dalam Diskursus buku Republik Platon pada teks [331c] said I. "But speaking of this very thing, justice, are we to affirm thus without qualification  that it is truth-telling and paying back what one has received from anyone, or may these very actions sometimes be just and sometimes unjust. I mean, for example, as everyone I presume would admit, if one took over weapons from a friend who was in his right mind and then the lender should go mad and demand them back, that we ought not to return them in that case and that he who did so return them would not be acting justly---nor yet would he who chose to speak nothing but the truth.