Musyawarah secara garis besar dapat diartikan sebagai sebuah konsultasi atau proses menimbang-nimbang, yang mana pada pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah proses demokrasi tentunya perlu untuk dilakukan untuk mencapai sebuah mufakat. Dalam konteks demokrasi permusyawaratan dapat dikatakan bahwa sebuah proses demokrasi yang dilakukan perlu dilakukan permusyawaratan diakrenakan akan terdapat banyak aspek yang perlu untuk dipertimbangkan baik buruknya, sampai efek dari dampak yang nantinya timbul akibat dari diambilnya sebuah keputusan tersebut.
Dalam sebuah negara tentunya proses musyawarah sangat diperlukan untuk menimimilasir dampak juga karena banyak elemen-elemen penting yang perlu diminta pertimbangan, dimana keputusan yang diambil tidak menjadi berat sebelah atau hanya menguntungkan sebelah pihak.
Sayangnya pada proses demokrasi permusyawaratan kadang banyak hal-hal dan poin yang sengaja dilanggar hanya untuk mendapatkan keuntungan berlebih sehingga ada sekelompok golongan yang dirugikan, orientasi yang diambil biasanya hanya bertuju pada keuntungan maksimal dan tanpa ada pertimbangan kerugian oleh pihak lain, sehingga pada ujungnya akan ada sekolompok golongan yang nantinya akan dirugikan ketika keputusan tersebut disahkan.
Pada zaman ini, kritik dan saran mengenai permasalahan tersebut acap kali dibuat pada media yang menari sehingga mampu memancing perhatian banyak orang. Film merupakan bentuk media visual yang sering digunakan dalam menyampaikan sebuah kritik. Salah satu film mengenai permasalahan demokrasi musyawarah yang dewasa ini sering diperbincangkan adalah “Karpet Merah Oligarki”.
"Karpet Merah Oligarki" merupakan episode pertama dari serial "Demi 1%". Watchdoc mengerjakan secara kolaborasi dengan Greenpeace Indonesia (@greenpreaceid), Fraksi Rakyat (@fraksirakyat_id) dan Bersihkan Indonesia (@bersihkanindonesia). Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja menjadi karpet merah oligarki. Tudingan itu tak berlebihan jika disandingkan dengan proses pembuatannya yang penuh kontroversi. Pembahasannya dikebut, bahkan di masa pandemi Covid-19 yang mana telah banyak korban kematian yang berjatuhan.
Permasahan yang ada pada video tersebut adalah pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan banyak pihak, mulai dari kaum buruh sampai dengan masyarakat biasa. Pengesahan UU Cipta Kerja dinilai terlalu tergesa-gesa sehingga banyak aspek yang ketika nantinya disahkan akan menyebabkan kerugian pada sektor pekerja. Seperti salah satu contoh merugikan yang ada dalam UU Cipta Kerja adalah tidak adanya batasan waktu pekerja, sehingga bisa saja pekerja nantinya dieksporasi jam kerjanya oleh perusahaan, selain itu tidak adanya jaminan pesangon dan penganggkatan pegawai tetap juga menjadi salah satu minus dari disahkannya UU Cipta Kerja ini, dengan disahkanya poin-poin tersebut, tentunya akan merugikan kaum pekerja dimana pekerja lebih dieksploitasi dan tidak ada kontrak kerja sehingga perusahaan bisa semena-mena.
Selain itu pada UU Cipta Kerja yang akan disahkan ada sebuah poin dimana pemerintah akan bisa bebas mendatangkan tenaga kerja asing tanpa batasan, dimana hal tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, peluang kerja yang harusnya disiapkan dan disimpan guna penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal malah diakusisi oleh tenaga kerja asing, yang mana dampaknya akan menimbulkan tingkat pengguran yang makin meninggi, serta populasi kehidupan yang nantinya akan sulit untuk dikontrol.
Maka dari itu dapat dilihat dan ditarik kesimpulan bahwa pentingnya demokrasi permusyawaratan dalam proses perumusan kebijakan harusnya menjadi poin utama dan haiglight dalam pengesahan Undang-Undang, khusunya di Indonesia yang masyarakatnya multikultural dengan berbagai latar belakang yang berbeda, yang mana hal tersebut kiranya menjadi landasan penting dalam penetuan pengesahan sebuah kebijakan atau Undang-Undang yang nantinya juga akan digunakan dan dijadikan patokan juga landasan dalam berkehidupan bernegara.
Bakhrul Mukhid Fadilah Ramadani
OFF E30
