Setelah Poitikus PKS Mardani Sera menggagas #2019gantipresiden pada Februari lalu di sebuah acara debat di stasiun tv swasta, hingga akhirnya gerakan ini kini viral di sosial media dan membentuk kelompok gerakan tersebut dan mendeklarasikan untuk pertama kali pada 6 mei 2018 lalu.
sebagai penggagas, Mardani mengatakan gerakan ini diusung untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik serta antitesis dari gerakan yang sudah bergulir yaitu 'Dua Peroide'.
seiring berjalannya waktu kegiatan tersebut juga banyak mendapat dukung dari masyarakat umum serta banyak masyarakat menggunakan kaos #2019GantiPresiden serta melakukan deklarasi di beberapa daerah hingga akhirnya muncul juga hal serupa #2019jokowi2periode.
setelah semakin besar deklarasi yang dilakukan oleh gerakan #2019gantipresiden muncul polemik di masyarakat yang berawal dari larang memakai kaos yang bertuliskan #2019gantipresiden sehingga menjadi kegaduhan di kalangan masyarakat akbiatnya gerakan tersebut semakin lama semakin besar.
hingga baru-baru ini yang dang viral di media sosial tentang arogansi beberapa kelompok untuk menggagalkan atau membatalkan deklarsi dan mendapatkan pengawal yang ketat #2019gantipresiden dibeberapa tempat hingga terjadi persekusi.
Indonesia sebagai Negara Demokrasi dan Hukum, padahal menurut Undang undang gerakan tersebut tidak melanggar konstitusi dan UU, jika merujuk kepada UU gerakan tersebut seharusnya dilindungi Negara tapi nyatanya yang mendapatkan perlindungan kelompok yang melakukan arogansi hingga melakukan persekusi dan kebal hukum, apa yang selah dengan hukum di indonesia mereka yang melakukan persekusi malah tidak di tindak sama sekali hingga pembiaran.
sementara di beberapa tempat dengan tagar tandingan tidak mendapatkan pengawal ketat dan larangan dari berbagai pihak sehingga dengan nayaman mereka melakukan gerakan tersebut.
katanya Negara kita saat ini menjunjung tinggi toleransi dalam segala aspek tapi sekarang nyata yang mendukung Pemerintah dengan nyaman menikmati toleransi sementara yang menjadi oposisi akan mendapatkan arogansi serta persekusi.
setelah melihat kasus tersebut peran Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) seakan mati sebab sampai saat ini belum ada pernyataan dari BPIP kasus persekusi yang dialami oleh beberapa pendukung gerakan #2019gantipresiden.
apa yang salah dari gerakan #2019gantipresiden padahal gerakan ini tidak melanggar undang-undang dan konstitusi, apalagi banyak yang mengaitkan gerakan tersebut sebagai makar, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa sudah merespons tak ambil pusing dan menganggap urusan mengganti presiden adalah kehendak rakyat dan Tuhan, tapi kenapa masih banyak saja yang menentang hingga terjadinya persekusi.
walaupun ini tahun politik, gerakan tersebut yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan kampanye hitam, sementara Panwaslu juga menggangap kerakan tersebut tidak melanggar, Ketua Bawaslu Abhan menambhkan, sejauh ini kasus #2019gantipresiden belum bisa disebut pelanggaran karena belum diatur dalam PKPU, maka saya kira belum ada aturan larangan,".Â
salam Damai Anak Perbatasan.
