Bahrul H. Al-Amin
Bahrul H. Al-Amin

Penikmat novel dan sepakbola

Selanjutnya

Tutup

Kotak Suara

Gerakan KPU ''MenCoklit'' dan Data Pemilih Disabilitas

12 Januari 2018   13:20 Diperbarui: 12 Januari 2018   16:26 4400 0 0
Gerakan KPU ''MenCoklit'' dan Data Pemilih Disabilitas
Ilustrasi. Sumber: www.pngtree.com

Komisi Pemilihan Umum telah meresmikan peluncuran Gerakan Pencocokan dan Penelitian (menCoklit) serentak pada 5 Januari 2018 lalu. Gerakan ini diharapkan menjadi bukti awal kesigapan seluruh jajaran KPU dalam menghadapi rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 Juni tahun 2018 mendatang, terutama pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Gerakan menCoklit serentak yang akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2018 sengaja digagas oleh KPU demi mengundang partisipasi aktif dan antusias masyarakat.

Pada hari itu, seluruh anggota KPU pada setiap tingkatan turut mendampingi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam proses Coklit. KPU juga memobilisasi peliputan dari media, sehingga tahapan pemutakhiran data pemilih lebih terasa kemeriahannya. Secara substansi, KPU ingin menggugah kesadaran publik bahwa tahapan tersebut sangat penting demi suksesnya seluruh tahapan pemilihan hingga hari pencoblosan.

Tidak hanya bertujuan untuk menyempurnakan data pemilih, gerakan menCoklit juga dapat dijadikan momentum yang krusial bagi KPU untuk menggali data pemilih disabilitas secara utuh, sesuai dengan jaminan hak memilih bagi para pemilih disabilitas yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 5 UU No. 7 tahun 2017 telah menjamin bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama sebagai Pemilih, bahkan sebagai calon anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD maupun sebagai penyelenggara Pemilu. Negara menjamin peluang dan akses bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensinya dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

UU No. 8 tahun 2016 menjamin pemenuhan sejumlah hak para penyandang disabilitas, termasuk salah satunya hak politik. Dalam pasal 13 disebutkan hak politik untuk penyandang disabilitas di antaranya hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik; memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam Pemilu; berperan serta secara aktif dalam sistem Pemilu pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraanya; memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu; dan hak memperoleh pendidikan politik.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pasal 4 berdasarkan pada 11 asas, antara lain penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, serta perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Ragam penyandang disabilitas dimuat dalam pasal 4 yang meliputi penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Kondisi disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda dan multi dalam waktu yang lama dengan ditetapkan oleh tenaga medis.

Selanjutnya, dalam pasal 77 pemerintah diwajibkan menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau walikota dan kepala desa yang salah satunya ialah mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih.

Pemerintah telah menjalankan kewajibannya tersebut dan sejalan dengan itu pasal 7 PKPU No. 2 tahun 2017 memuat ketentuan penyediaan data pemilih, yang salah satunya bersumber dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disediakan oleh pemerintah. Sumber data pemilih lainnya yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir. Selanjutnya KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu terakhir dengan DPT yang disediakan oleh pemerintah, dengan cara menambahkan pemilih pemula ke dalam DPT Pemilu terakhir.

Dalam siaran pers KPU tentang hasil analisis DP4 yang disampaikan oleh Pemerintah kepada KPU, tertuang klasifikasi dan data jumlah pemilih disabilitas yang akan memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Serentak Kepala Daerah tahun 2018. Klasifikasi disabilitas yang ada pada DP4 terdiri dari enam kelompok, antara lain cacat fisik, tunanetra, tunarungu, cacat mental/jiwa, cacat fisik dan mental, dan jenis cacat lainnya. Total pemilih disabilitas yang akan memberikan hak suaranya sebesar 530.976 pemilih, dengan rincian sejumlah 210.009 pemilih cacat fisik, 20.316 tunanetra, 28.868 tunarungu, 32.112 cacat mental, 11.180 cacat fisik dan mental, dan 228.491 pemilih cacat lainnya.

Ini berarti dari total jumlah pemilih dalam DP4 yang sebesar 160,756,143 pemilih, terdapat 0,33 persen pemilih disabilitas. Meski tidak terlampau besar, akan tetapi dengan spektrum keragaman klasifikasi disabilitas yang ada, maka penyelenggara pemilu tetap perlu mengantisipasi dan memastikan pemilih disabilitas memperoleh akses dalam setiap tahapan pemilihan.

Data pemilih disabilitas perlu disikapi dengan bijaksana dalam hingar bingar gerakan menCoklit. Akurasi KPU dalam menggali data pemilih disabilitas akan menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. Dalam hal ini, KPU perlu memastikan PPDP yang menjadi ujung tombak gerakan menCoklit benar-benar menjalankan fungsinya dengan benar.

Pasalnya, selama ini penyandang disabilitas di Indonesia masih rentan menerima diskriminasi dan stigma yang merendahkan. KPU perlu memastikan agar PPDP tidak melanjutkan perlakuan diskriminatif dan stigma merendahkan terhadap pemilih disabilitas. Bila pun terpaksa seorang pemilih disabilitas dicoret dari daftar pemilih, PPDP harus memastikan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5 PKPU No. 2 tahun 2017 memang menyebutkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus memenuhi syarat di antaranya tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Akan tetapi, ketentuan tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Sejalan dengan itu, menurut pasal 11, sebelum PPDP memutuskan mencoret pemilih yang terganggu jiwa atau ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter, dan mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.

Pencatatan keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas ini menjadi salah satu poin paling krusial bagi KPU untuk menggali data disabilitas secara utuh per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bila pencatatan ini dilakukan dengan akurat, maka akan tersedia cukup banyak waktu bagi KPU untuk menyiapkan TPS yang akses terhadap pemilih disabilitas, sesuai dengan klasifikasi disabilitasnya.

Kita berharap momentum gerakan KPU menCoklit serentak dapat bernar-benar menyentuh substansi pemutakhiran data pemilih, terutama dalam menggali data pemilih disabilitas secara utuh. Oleh karena itu, KPU perlu membenahi kembali kesiapan PPDP sebagai ujung tombak tahapan pemutakhiran data pemilih.  Pada saat Coklit nanti, anggota KPU RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota pun perlu turut memantau proses Coklit terhadap pemilih disabilitas. KPU harus memastikan bahwa PPDP melakukan pencatatan yang tepat atas jenis klasifikasi disabilitas sesuai dengan kenyataannya.

Dengan langkah-langkah yang bijak dan tepat, kita berharap proses Coklit nanti dapat menghasilkan data pemilih yang akurat. Data pemilih yang akurat akan sangat membantu target KPU untuk meningkatkan persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2018 di seluruh daerah.

*Penulis saat ini bekerja sebagai staf tenaga pendukung KPU Kota Depok. Tulisan ini tidak mewakili lembaga tempat penulis bekerja