Biaya dan Manfaat Ekonomi Pengelolaan Industri Hutan Produksi

Industri-industri bubur kertas telah berkembang pesat di Indonesia setelah investasi besar-besaran pada sektor ini di akhir 80-an. Total produksi dari dalam negeri telah meningkat dari 3 juta ton per tahun pada 1997 menjadi 5,6 juta ton per tahun hingga 2002.

 Sebagian besar kawasan hutan yang dikelola oleh negara telah dialokasikan melalui izin hutan tanaman industri dan hampir 100 juta dolar AS dana modal dalam negeri dialokasikan guna mempromosikan pengembangan berbagai hutan tanaman insdustri di Indonesia. Jumlah keseluruhan yang dialokasikan bagi pengembangan beberapa perkebunan hingga 2002 adalah 5,38 juta hektar dan sekitar 41%nya terkonsentrasi di kepulauan Sumatera. 

Sebagian besar lahan yang diberikan sebagai konsesi terdiri atas lahan tandus bekas hutan tebangan, rimba karet, hutan-hutan bakau, beberapa kepemilikan karet skala kecil, perkebunan sawit, padang rumput dan kebun- kebun agrikultur serta pemukiman desa. Perusahaan -- perusahaan perkebunan hutan diharapkan untuk menghasilkan bahan baku mentah untuk kebutuhan industri bubur kertas nasional, baik untuk kebutuhan ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Ekspor bubur kertas dan kertas menghasilkan 2 triliun dolas AS sebagai cadangan ekspor dalam negeri pada tahun 1997.

Meskipun Pemerintah Indonesia dapat secara mudah menghitung penambahan pendanaan dan pembiayaan-pembiayaan yang telah dicapai dalam investasinya pada industri bubuk kertas dan perusahaan-perusahaan terkait, manfaat dan biaya ekonomi masih tetap menjadi hal yang belum jelas. 

Biaya keuangan hanya merupakan porsi kecil dari total biaya aktual, sehingga mengarah kepada persepsi akan adanya manfaat bersih yang lebih besar daripada yang sebenarnya. Biaya-biaya sebenarnya adalah biaya-biaya yang langsung dikeluarkan dalam rangka investasi dan biaya, yang dibebankan kepada masyarakat lokal, Indonesia dan duniam dari area hutan yang luas dialokasikan bagi proyek-proyek. 

Walaupun beberapa studi telah mencoba mendalami aspek-aspek ekonomi dan keuangan industri bubur kertas dan kertas serta menganalisa Hutan Tanaman Industri di Indonesia. Namun belum ada studi yang mempelajari dampak perkebunan Hutan Tanaman Industri untuk negara. Antara tahun 1984-1996, pemerintah telah mengalokasikan 1,4 juta hektar kepada perusahaan industri kertas di Sumatera, untuk memanen (tebang habis) kawasan-kawasan tersebut guna memproduksi kayu untuk bubur kertas dan mengembangkan perkebunan kayu. 

Konsesi ini diberikan kepada kelompok yang saat ini sedang mengembangkan dan membangun industri kertas dan bubur kertas untuk mempertahankan produksinya. Sejak tahun 1984 ke atas, industri bubur kertas dimaksud telah memulai oprasinya dan meningkatkan kapasitas terpasang untuk memanfaatkan sumber besar yang ada untuk produksi bubur kertas mereka.

 Permintaan dan penawaran terintegrasi sebagai akibat dari suatu kenyataan bahwa industri dan perusahaan pemegang konsesi hutan tanaman industri adalah dalam kelompok yang sama. Sehingga konsekuensinya adalah volume kayu untuk bubur kertas untuk bubur kertas yang dihasilkan bergantung pada jumlah yang diharapkan oleh industri bubur kertas. Sehingga volume penawaran akan seimbang dengan tingkat permintaan. 

Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa harga tidak ditentukan oleh kekuatan pasar, tetapi oleh permaksimuman keuntungan dari kelompok yang mengelola rantai produksi secara terintegrasi. Karena sistem kerja yang digunakan adalah monopsoni, kayu untuk bubur kertas harganya jauh kebih rendah, sehingga menghasilkan biaya transaksi dibawah harga optimal.