Komite Hak Disabilitas DIY juga pernah melakukan audit terhadap fasilitas-fasilitas umum tersebut untuk diserahkan kepada pemangku kebijakan agar menjadi bahan evaluasi dan melibatkan teman-teman disabilitas dalam perencanaan pembangunan tersebut.
Salah satu masukan adalah bisang transportasi umum. Bangunan halte sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi para penyandang disabilitas, misalnya ditambah pula running text. Namun disisi lain untuk berbicara kru atau petugas yang ada di bus  masih banyak yang belum memahami.
Meski sudah ada peningkatan, masih ada banyak yang perlu ditingkatkan terutaa pemahaman dari semua ASN dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak disabilitas yang sudah diatur dalam Undang-undang dan Petariran daerah di DIY. Ke depan perlu melibatkan disabilitas dalam membuat kebijakan dan perencanaan pembangunan terkait sarana dan prasarana umum agar lebih tepat sasaran.
