Dalam rangka pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, melalui Wahidin Halim selaku Gubernur Provinsi Banten menandatangani kesepakatan pinjaman daerah dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 851,7 miliar. Dana pinjaman daerah tersebut digunakan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di daerah penanganan Covid-19.
Apakah pinjaman dana tersebut benar-benar direalisasikan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi ini?, mengingat banyak masyarakat yang terdampak kesulitan ekonomi karena Covid-19. Pada kenyataannya dana yang seharusnya digunakan untuk PEN malah digunakan untuk pembangunan Sport Center dan proyek fisik yang sebenarnya tidak terlalu penting.
Dengan dalih tidak memengaruhi ekonomi masyarakat, pembangunan sport center akan melakukan konsep pola padat karya yang menyerap tenaga kerja sebanyak 7.500 orang. Proyek ini memakan dana sebesar Rp 430 miliar yang berarti anggaran yang dialokasikan mencapai 50,52 persen dari dana pinjaman PEN Rp 851,7 miliar.
Alasan tersebut terkesan tidak logis dan mubazir karena mengingat kondisi masyarakat Banten yang terpuruk di masa Pandemi hingga mengakibatkan meninggalnya warga Serang karena kelaparan. Ini seharusnya menjadi kecaman dan bahan evaluasi yang serius, bukan menghambur-hamburkan dana untuk keperluan yang sebenarnya bisa dilakukan di masa mendatang. Apakah pemerintah tertutup hatinya atau seolah-olah tidak mengetahui kondisi masyarakat saat ini?
Seharusnya pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap masyarakatnya, bukan hanya menjamin perlindungan namun pemerintah pun semestinya peka terhadap permasalahan sosial terutama urusan perekonomian.Â
Padahal pemerintah dipilih oleh masyarakat untuk menjamin kehidupannya agar lebih baik, bukan bertindak sewenang-wenangnya tanpa memikirkan kepentingan publik. Hal ini sebenarnya sudah menyalahi peran pemerintah sebagai pengatur negara supaya masyarakat hidup tentram dan nyaman. Lantas apa yang harus dilakukan demi menangani PEN di masa pandemi? Masyarakat yang semakin tertekan sedangkan pemerintah semakin berkuasa. Apakah ini yang dinamakan Demokrasi Tidak Serius?
*Penulis merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Sutan Ageng Tirtayasa.
