Kudeta Militer di Myanmar, Masyarakat vs Militer

Apa yang terjadi di Myanmar?

Pada tanggal 1 Februari 2021, pihak militer merebut kendali pemerintahan Myanmar setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau yang biasa disingkat NDL yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang juga merupakan State Counsellor atau penasihat negara. Dilansir dari beberapa sumber, pihak angkatan bersenjata yang mendukung oposisi, menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai penipuan. Pihak militer Myanmar saat ini telah mengumumkan keadaan darurat di negara selama setahun.

Sementara itu, Komisi Pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Kudeta sendiri terjadi saat sesi baru parlemen akan dibuka. 

Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NDL), Aung San Suu Kyi saat ini berada dalam tahanan rumah yang keberadaan nya tidak diketahui oleh pihak manapun selain pihak militer Myanmar dan didakwa memiliki walkie-talkie yang diimpor secara olegal. Sejumlah pejabat Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang lain saat ini juga tengah ditahan, tanpa terkecuali Presiden Myanmar Win Myint.

Siapa yang menjadi pemimpin di Myanmar?

Kepemimpinan dan kekuasaan di Myanmar saat ini diserahkan kepada panglima tertinggi Min Aung Hlaing. Beliau adalah seorang sosok yang selama ini memiliki pengaruh politik yang sifnifikan, berhasil mempertahankan kekuatan Tatmadaw atau militer Myanmar, meskipun saat itu negara Myanmar dalam transisi menuju demokrasi. Sosok Min Aung Hlaing merupakan sosok militer yang menerima kecaman dan sanksi internasional atas dugaan perannya dalam serangan militer terhadap etnis minoritas di Rohingya. 

Seusai kudeta militer terjadi, beliau mengeluarkan Public Comment atau komentar publik pertamanya yang berupaya membenaarkan tindakannya dengan menyebutkan bahwa militer berada di pihak rakyat dan akan membentuk demokrasi yang benar dan adil. Beliau juga menyebutkan bahwa militer akan mengadakan pemilihan demokrasi yang bebas dan adil, seusai keadaan darurat 1 tahun selesai.

Aksi demonstrasi rakyat Myanmar

Aksi demonstrasi inilah yang menjadi topik yang ingin saya bicarakan didalam blog ini, karena hal ini terkait dengan Teori Utilitarianisme yang digagas oleh ahli hukum dan filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) dan juga Teori Libertarianisme yang digagas oleh John Locke (1632-1704). 

Sebelumnya saya akan membahas terkait demonstrasi yang terjadi di Myanmar terlebih dahulu. Aksi demonstrasi masyarakat Myanmar terjadi menanggapi adanya kudeta ini. Demonstrasi terbesar yang terjadi yakni peristiwa yang disebut dengan Saffron Revolution pada tahun 2007 saat ribuan biksu bangkit untuk melakukan protes kepada rezim militer. Aksi demonstrasi kali ini dilakukan termasuk oleh guru, pengacara, murid, pegawai bank, dan juga pegawai pemerintahan. Tak luput juga beberapa selebriti dan public figure di Myanmar juga ikut serta dalam aksi demonstrasi ini.

Pada tanggal 11 Februari 2021 malam, panglima tertinggi Min Aung Hlaing menyerukan agar para pegawai negeri kembali bekerja usai melakukan pemogokan nasional. Pada tanggal 12 Februrari 2021, Min Aung Hlaing mengancam akan memberlakukan "tindakan efektif" kepada para demonstran jika mereka tidak berhenti melakukan aksinya dan kembali bekerja. "Tindakan efektif" yang dimaksudkan beliau adalah penangkapan, penculikan, perintrogasian, dan tak luput pembunuhan yang dilakan oleh pihak militer Myanmar.