Asran Siara
Asran Siara Penulis

Nasionalis Religius

Selanjutnya

Tutup

Kotak Suara

Jokowi Empat Tahun Menjabat Gagal Penuhi Janji Politik, Kapan Minta Maaf ke Publik?

9 November 2018   17:38 Diperbarui: 9 November 2018   17:45 262 1 0
Jokowi Empat Tahun Menjabat Gagal Penuhi Janji Politik, Kapan Minta Maaf ke Publik?
Calon Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf - Foto/ISTIMEWA

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan dambaan bagi seluruh negara di dunia. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan pemimpin melaksanakan pembangunan. 

Proses memajukan suatu negara adalah bagian dari proses perubahan yang terencana, mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangannya adalah, pejabat publik seperti apa yang mampu memajukan dan membawa Indonesia seperti cita-cita luhur para pendiri bangsa ini?

Masyarakat diperhadapkan pada perilaku pejabat publik yang moralitasnya rendah? Perilaku tersebut sebenarnya telah menodai bahkan menghancurkan etika pejabat publik. Karena suatu tuntutan etika pejabat publik adalah berbuat baik, dan jangan berbohong atau menyimpang dari kebaikan sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. 

Etika dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap tata aturan serta norma-norma kebaikan dalam masyarakat. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Etika juga diartikan sebagai bersikap dan berbuat untuk kebaikan yang dilandasi oleh watak dan karakter yang juga baik (virtues). Berbohong dan kamuflase pencitraan pejabat adalah tantangan terbesar yang dihadapi saat ini.  

Martabat seorang pejabat negara atau pejabat publik ditakar dari sejauh mana dia memegang janji politik dan menjaga harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam multidimensi. 

Sehingga, tatkala seorang pemimpin diteriaki pembohong dan pendusta oleh rakyat, maka martabatnya jatuh ke taraf lebih rendah dari rakyat yang meneriakinya.

Tapi tantangannya adalah moralitas pejabat publik yang rendah saat dikritik. Mengelak dari tiap kritik atau bahkan lebih jauh berkamuflase dan menganggap semua kritik terhadapnya tidaklah benar. Merasa suci dan tak sedikit pun merasa ada secuil dosa dalam dirinya. Jangan harap ada kata maaf yang terlontar dari moralitas pejabat seperti ini.

Sekaitan dengan hal tersebut, bagaimana dengan pejabat di level kepemimpinan nasional. Bagi penulis, penting untuk mengupas ini, lantaran masyarakat akan diperhadapkan pada gelaran demokrasi untuk membedah integritas dan moralitas pejabat publik.

Banyak kritik terhadap Joko Widodo selaku calon presiden petahana. Mulai dari janji swasembada pangan, menurunkan harga sembako, buy-back indosat, hapus ujian nasional, membatasi bank asing, pertumbuhan ekonomi 8 persen, dan tidak bagi-bagi kursi Menteri ke pertai pendukungnnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga janji tak berada dibawah bayang-bayang Megawati, janji tolak utang luar negeri, dan sebagainya masih banyak lagi. Masyarakat tentu sudah memiliki catatatn akan kesemuanya tersebut.

Melihat realitas hari ini, pernahkah Joko Widodo minta maaf atas kegagalannya memimpin atau paling tidak kegagalannya penuhi janji politiknya?

Seorang pemimpin yang meminta maaf kepada rakyatnya belum tentu salah. Akan tetapi, seorang pemimpin yang jelas tidak tepati janji, wajib hukumnya meminta maaf kepada khalayak ramai sebagai bentuk moralitas dan keteladanan bangsa yang berbudi luhur.

*dikutip dari berbagai sumber