Merdeka di Era Digital

Ketiga, era digital telah menyadarkan masyarakat untuk mencari celah mengimbangi kekuatan politik yang dikendalikan segelintir elite. Akhirnya ketergantungan masyarakat terhadap elite politik di era digital berkurang drastis. Kekuatan politik dan konglomerasi yang terpusat tidak lagi menjadi faktor paling menentukan dalam perubahan sistem dan struktur sosial ekonomi.

Maka akan lebih mendidik mengakui bahwa era digital saat ini telah memberi arti kepada perubahan sosial budaya. Proses demokrasi  saat ini  sedikit demi sedikit mampu menggeser "status quo" ekonomi. 

Watak perekonomian Indonesia yang dulu beraroma "imperialisme" sudah bergerak pupus. Sebenarnya kedigjayaan era digital ini bukan cuma fenomena di Indonesia saja tetapi seluruh negara-negara berkembang sehingga implikasinya terhadap perubahan sosial budaya secerah yang terjadi di negara-negara maju.

Era digital telah mengurai kerumitan masyarakat Indonesia sehingga mulai berdaya untuk tidak lagi terjabak dalam proses-proses perubahan yang hanya berfungsi ritual. Karena itu kenyataan ini pun menyeret Pemerintah untuk tidak lagi menjalankan fungsi secara minimal agar tidak kehilangan fungsi substansialnya. Era Pemerintah prosedural telah usang. 

Tuntutan politik substansial menjadi pilihan satu-satunya untuk memecahkan berbagai persoalan sosial ekonomi. Kesenjangan, permusatan aset produktif, kemiskinan dan pengangguran yang meluas tidak saja memerlukan relaksasi pengembangan mekanisme pasar, tetapi juga keputusan-keputusan politik yang tepat yang hanya bisa ditempuh dengan menjunjung tinggi substansi demokrasi. 

Jika di era digital ini masih nekat mengambil keputusan ekonomi politik yang "anti digital" pasti akan menggiring sistem ini tergelincir lebih dalam lagi dibanding yang pernah dirasakan di era-era sebelumnya.

Era digital itu dibangun dengan biaya yang sangat besar. Karena itu tidak berlebihan jika kado terbesar kemerdekaan Indonesia tahun ini adalah era digital.  Maka akan tidak proporsional jika merayakan kemerdekaan masih sebatas ritual dan prosedural. Kelompok besar masyarakat mulai ke tengah maka itulah kemerdekaan. Telah lahir kesadaran bahwa status quo ekonomi   adalah ganjalan yang memicu kesenjangan dan kepincangan penguasaan aset produktif. 

Di hari kemerdekaan ini Indonesia perlu merumuskan visi digitalnya. Salah satu yang dapat dijadikan stategi dalam membangun visi digital adalah---meminjam istilah Anthony Giddens---dengan menempuh "jalan ketiga". 

Pola pikir Anthony Giddens tentang  "jalan ketiga" merupakan alternatif untuk menutupi kelemahan demokrasi yang berkembang saat ini yang telah melahirkan kelompok kecil yang menguasai aktivitas perekonomian dunia dari hulu sampai ilir serta di sisi lain ketidakmampuannya mengangkat kelompok besar untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi.

"Jalan ketiga" menginspirasi pelaku ekonomi dari kalangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) untuk merangsek ke tengah aktivitas pasar belum mengandung prinsip keadilan serta jauh dari  sempurna. "Jalan ketiga" dapat dijadikan pisau analisa untuk mendelegitimasi struktur pasar yang telah bersifat monopoly powers sebagai implikasi dari liberalisasi ekonomi.

Penguasaan teknologi informasi sebagai prasyarat memasuki era digital itu penting untuk ikut andil dalam proses delegitimasi struktur pasar yang bersifat monopoly powers mengingat komitmennya terhadap UKM sangat rendah. Monopoly powers kental dengan inefesiensi ekonomi berhadapan dengan ekonomi digital yang sangat efisien.