Kritik Publik Terhadap Perubahan Sistem Layanan Transjakarta

Mempertanyakan Sistem Baru Layanan Transjakarta sebagai Transportasi publik di Jakarta.

Transportasi publik di Jakarta masih belum dapat diakses  layanannya secara baik oleh warga penggunanya. Beberapa waktu kemarin buruk akses layanan  masih mendapat kritik dari para pengguna transportasi publik di Jakarta. Kritik terhadap  dampak dari perubahan kebijakan layanan Transjakarta yang menyulitkan dan merugikan pengguna Transjakarta. Misalnya saja terjadinya antrean panjang hingga mengakibatkan pengguna atau penumpang  berdesak-desakan di halte Transjakarta.

Sejak beberapa hari kemarin Transjakarta  menerapkan sistem satu kartu satu penumpang dan juga tap in serta tap out saat penumpang masuk dan keluar dari halte Transjakarta. Sistem baru ini menyebabkan penumpang harus menunggu dan antri panjang karena harus lakukan tap in dan tap out yang membutuhkan waktu lebih dari sebelumnya. Terutama apabila kartu mereka bermasalah dengan sistem baru ini langsung terblokir dan harus melakukan atur ulang (reset) kartu pada gate  di halte yang tersedia.

Masalah lainnya juga adalah, jika masyarakat ingin mengakses atau menggunakan layanan Transjakarta, penumpang perlu memiliki kartu pengguna dengan saldo minimal Rp 5.000. Pengenaan Saldo minimal ini tentu merugikan para pengguna karena saat membeli kartu misalnya juga tidak berisi sesuai jumlah harga pembelian di kartunya. Nah sekarang ditambah lagi harus ada saldo minimal Rp 5.000 tentu itu memberatkan dan merugikan masyarakat pengguna Transjakarta.  Penetapan saldo minimal ini harus terbuka pengelolaannya oleh manajemen Transjakarta sebab jumlah pengguna atau kartu di pengguna yang jumlah sangat banyak. Jika saja ada 1 juta unit kartu pengguna Transjakarta, sudah  ada Rp 5.000.000.000 uang masyarakat yang mengendap di dalam pengelolaan manajemen Transjakarta. Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaannya juga bunganya kemana? 

Tentu perubahan sistem layanan Transjakarta  ini harus ada evaluasi agar tidak merugikan penggunanya.  Jika memang ingin membuat sistem baru dengan tap in dan tak out harus disiapkan dan diantisipasi secara baik hingga tidak terjadi penumpukan atau antrean panjang penumpang. Begitu pula dengan penetapan uang pada kartu pelanggan saldo minimal Rp 5.000 harus ada transparansi karena itu uang masyarakat.

Jakarta, 7 Oktober 2022
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi.