Mohon tunggu...
Ayu Ritmalina
Ayu Ritmalina Mohon Tunggu...
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

moviefreak

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pembuat Gaduh Harus Ditegur Presiden

22 September 2018   18:44 Diperbarui: 22 September 2018   18:53 606 14 6 Mohon Tunggu...

Ruang publik, khususnya jagat media massa dan media sosial beberapa hari lalu sempat diramaikan oleh pejabat negeri ini. Terjadi polemik antara Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, dengan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.

Pangkal soalnya terkait impor beras. Budi Waseso sempat mengatakan bahwa saat ini tidak perlu lagi impor beras. Ia berasumsi terdapat cadangan beras yang dinilai telah mencukupi, yakni sebesar 2,4 juta ton di gudang-gudang Bulog.

Sedangkan Kementerian Perdagangan telah memberikan izin impor beras sebanyak 2 juta ton untuk tahun 2018 ini.  Adapun impor beras tersebut diambil berdasarkan keputusan Rakortas, yang dihadiri Menko bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Dirut Bulog sendiri, dan disepakati mereka bersama.

Kalaupun Budi Waseso tidak ingin impor, kenyataannya ia sendiri pernah berkirim surat kepada Kemendag minta perpanjangan waktu izin impor. Surat itu ia tandatangani sendiri dan disetujui oleh Menteri Perdagangan.

Dirut Bulog Budi Waseso juga meragukan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahkan menolak menggunakan data BPS sebagai patokan. Padahal, Presiden Jokowi menegaskan, data pemerintah berpatokan pada data BPS.

Keributan pejabat di muka publik itu menuai reaksi dari Ombudsman selaku komisi pengawas layanan publik. Salah seorang komisionernya bahkan meminta Presiden menegur pejabat bermuka dua (setuju di dalam, tapi menentang di luar). ( suaramerdeka.com )

Harus diakui bahwa polemik perbedaan pendapat atau kegaduhan antar pejabat akan berdampak luas di masyarakat. Pemerintah akan kehilangan kepercayaan publik. Karena pejabat yang harusnya kompak, malah berbeda pendapat di luar. Apalagi bila pejabat itu terang-terangan menentang Presiden yang sudah jelas menegaskan untuk menggunakan data BPS. ( sindonews.com )

Sikap muka dua pejabat juga harus diwaspadai. Bukan tidak mungkin, ada kepentingan luar yang bermain di situ. Audit terhadap Bulog juga sepertinya menjadi langkah yang tak terhindarkan. Karena menurut Budi Waseso, gudang Bulog sudah penuh karena menampung stok 2,4 juta ton beras. Padahal, menurut data mereka sendiri, kapasitas gudang Bulog mencapai 4 juta ton. Lantas, kemana 1,6 juta ton sisanya? 

Wallahualam.

VIDEO PILIHAN