Oleh: Ayu Dewi Lingga Buana
Di Indonesia, pemilu sendiri sudah dilaksanakan sejak lama dan masih dilaksanakan hingga saat ini dalam pemilihan kepala Negara hingga kepala daerah. Politisasi birokrasi dalam pemilu di negara ini sudah tidak asing lagi jika menjadi ajang perebutan kekuasaan para pejabat dan pemerintah yang saling menggunakankan strateginya untuk mencapai tujuannya dan merebut sebuah kekuasaan. Dan salah satu dampaknya pada masa sekarang ini, banyak sekali masalah dan isu-isu miring terhadap pelaksanaan pemilu dari kecurangan surat suara, pendukung atau kubu yang rasis hingga massa yang menyebabkan kericuhan dimana-mana.
Fenomena politisasi birokrasi ini sudah terjadi sejak lama dan banyak kita lihat dalam persaingan politik di Indonesia, sudah menjadi rahasia umum bagi para politisi bersaing dalam perebutan kekuasaan. Masalah ini menjadi persoalan yang hampir menyebarluas di Indonesia. Birokrasi sering kali terlibat dalam politik pada pelaksanaan pemilu. Keterlibatan birokrasi dalam politik ini salah satunya dilakukan oleh suatu kalangan massa atau individu yang menjadi perantara atau tim sukses pada salah satu calon lalu menjadi pendukung salah satu calon tersebut.
Menurut Harold Crouch, bureucratic-polity atau pemerintahan birokrasi di Indonesia mengandung 3 ciri utama. Pertama, lembaga politik yang dominan adalah birokrasi. Kedua, lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan lemah, sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol kekuatan birokrasi. Ketiga, massa di luar birokrasi secara politik dan ekonomis adalah pasif, yang sebagian adalah merupakan kelemahan partai politik dan secara timbal balik menguatkan birokrasi. Analisis ini menjelaskan kepada kita, bahwa kepentingan penguasa negara yang diwakilkan lewat institusi birokasi mengalami penguatan bukan hanya karena ketidakberdayaan masyarakat dalam mengontrol birokrasi, tetapi juga karena ketidakmampuan birokrasi sendiri untuk melepaskan diri dari cengkeraman penguasa negara.
Melihat konsepsi Weber, yaitu Ideal Type birokrasi lahir berdasar atas pengalaman Eropa Barat, dimana Weber menggambarkan perkembangan birokrasi yang seiring dengan perkembangan modernisasi masyarakat. Peningkatan monetisasi ekonomi, munculnya ekonomi kapitalis, perkembangan rasionalitas dan demistifikasi dalam masyarakat, demokratisasi, dan modernisasi sosial-ekonomi pada umumnya menimbulkan masalah administratif yang semakin lama semakin banyak dan semakin kompleks. Akibatnya muncullah keharusan dilakukannya pembagian kerja yang jelas dalam masyarakat. Dalam konteks inilah kemudian muncul birokrasi sebagai tanggapan terhadap kebutuhan jaman. Jadi, birokrasi negara muncul untuk menanggapai perluasan dan kompleksitas tugas-tugas administratif pemerintahan.
Politisasi birokrasi bukan solusi yang tepat untuk memperbaiki birokrasi dikehidupan masyarakat. Birokrasi yang dibantu oleh kekuatan partai politik tidak hanya menjadi semakin politis dan bisa di hindari oleh masyarakat, tapi juga dapat menyebabkan pengabaian terhadap politik yang sebenarnya ada dalam bagian dari kehidupan.
Menurut saya, dengan adanya fenomena politisi birokrasi, hal ini sangat memiliki dampak bagi masyarakat terhadap kehidupan sehari-hari. Bukan hanya seperti dampak yang positif saja, melainkan dampak negatif yang membuat masyarakat terasa seakan – akan selalu terlibat didalam politik. Politisasi birokrasi ini juga menjadi mudah untuk bergerak, karena sistemnya yang masih labil. Reformasi yang terjadi pada birokrasi pun dinilai belum berjalan secara optimal. Dalam hal ini menjadi sebuah tanda tanya besar bahwa apa fungsi dari sebuah reformasi yang tidak merubah apa-apa? Dan bagaimana akan terciptanya kesejahteraan dari sebuah perubahan dan peningkatan akan pemikiran pada masyarakat tentang kehidupannya yang selalu terlibat dalam politik birokrasi. Reformasi sistem birokrasi yang berjalan secara optimal seharusnya menjadi hal yang harus dapat dicapai dalam kurun waktu yang tidak lama, tidak menunggu saat periode sebuah pemilu yang membutuhkan waktu yang cukup lama.
Dalam hal ini, politisasi birokrasi yang terjadi pada pemilu maupun diluar pemilu sebaiknya kita sebagai masyarakat yang baik kita harus menyikapinya dengan lebih bijaksana. Karena apa yang sudah ada tidak mudah untuk diubah dan setiap perubahan pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangannya, karena sebagian kesamaan dari adanya sistem ini yaitu untuk mencapai kepentingan bersama. Oleh karena itu, menjadi sikap yang bijak jika kita tidak terlalu menutut kepada para kandidat presiden atau kepala daerah untuk terlalu terpaku pada peningkatan kesejahteraan, namun lebih baik jika kita menuntut mereka agar bisa memperbaiki sistem pemerintahan dari dalam akan secara tidak langsung memberikan kesejahteraan yang lebih kepada masyarakat daripada menutut kesejahteraan itu tanpa perubahan (birokrasi).
Seperti juga dikemukakan Adig Suwandi dalam bukunya Moeljarto Tjokrowinoto yang berjudul “Birokrasi Dalam Polemik” yang mengatakan bahwa menghilangkan kebijakan politisasi birokrasi ditubuh birokrasi adalah agenda utama yang perlu direalisasikan dalam upaya mereformasi tubuh birokrasi.
Kita sebagai masyarakat sebaiknya memberikan sebuah usul atau pendapat kepada pemerintah agar terciptanya suatu perubahan pada system birokrasi yang belum berjalan secara optimal dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.
*Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Sultan ageng Tirtayasa
