Guru Sejahtera, Manusia Unggul Tercipta

Tulisan ini sebenarnya numpang moment, karena sekarang lagi ramai soal Mas Menteri Milenial Nadiem di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari menghapus UN, Merdeka Belajar, Guru Penggerak sampai cara berpakaian di kampus UI saya ikuti.

Bahkan seorang kompasianer menulis Mas Menteri Nadiem berhasil membaca visi Pak Jokowi dengan direstuinya penghapusan UN. Walaupun akhirnya direvisi menjadi hanya merubah konsep UN menjadi Asessment Minimum untuk jenjang SMP dan SMA. Dari kelas akhir menjadi kelas tengah dan tentu saja tidak ada urusannya dengan kelulusan.  Hal tersebut dianggap sebagai perubahan yang dinginkan agar kualitas pendidikan Indonesia lebih baik minimal 5 tahun kedepan.

Menurut penulis, jika tema besar yang diusung adalah peningkatan kualitas pendidikan sebagai tulang punggung menciptakan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul maka seharusnya ada satu fokus perubahan pada lima tahun periode kabinet kerja sekarang yaitu peningkatan kualitas Guru. Dan dalam hal ini bukan hanya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang berperanan, namun seluruh lembaga negara dan stake holder atas terwujudnya Guru Indonesia berkualitas. Semenjak menempuh pendidikan calon Guru, menjadi Guru dan pensiunan Guru.

Dalam hal pendidikan calon Guru harus diperhatikan input mahasiswa dan kualitas kurikulumnya serta para dosen dan pengajarannya. Sebelum itu maka harus diperhatikan lembaga pendidikannya, akreditasinya termasuk kelengkapan sarana prasarana pembelajarannya.  Lalu bagaimana kualitas sertifikasi Gurunya. Kesemua sistem dalam menghasilkan Guru berkualitas sangat saling terkait. 

Ujungnya bisa jadi adalah kesejahteraan Guru. Dengan meningkatkan kesejahteraan profesi Guru menjadi yang terbaik minimal sama dengan profesi berkelas lainnya maka mata rantai terwujudnya Guru berkualitas akan saling menguat. Sebut saja dalam hal input mahasiswa calon Guru. 

Sampai saat ini masih sedikit siswa kelas 12 yang jika ditanya profesi yang akan dipilih setelah lulus adalah akan menjadi Guru. Mengapa? karena profesi Guru dianggap kesejahteraanya masih belum menjamin. Sehingga bisa jadi mayoritas input mahasiswa calon guru adalah level 2 atau 3 bahkan hanya tersisa yang asal kuliah saja.

Memang tidak  mudah untuk membenahi semua sekaligus. Tentu perlu tahapan. Dan tahapan yang pertama harus kita lalui mau tidak mau, suka tidak suka adalah input calon Guru dengan cara mengajak generasi muda bertalenta untuk menjadi Guru dan memilih profesi Guru sebagai karir mereka. Bahwa menjadi Guru adalah profesi mulia, bahwa kesuksesan bukan hanya dari berapa banyak penghasilan yang kau dapatkan dari profesimu tetapi berapa besar sumbangsih dan peranmu bagi masyarakat dengan menjadi Guru yang berkualitas. 

Selain itu secara bersamaan diperlukan terobosan atas struktur anggaran pendidikan 20 % yang mengarah pada fokus kesejahteraan Guru. Berdasarkan laporan Dirjen GTK Kemendikbud dalam diskusi Nasib Guru bersama Komisi X yang diadakan Fraksi PKS, terungkap bahwa kue terbesar alokasi anggaran 20 %  dana APBN untuk Pendidikan sesuai amanat UU Sisdiknas adalah bukan pada Kemendikbud melainkan Pemerintah daerah. 

Diperlukan juga insentif bagi Guru secara merata di berbagai wilayah Indonesia dengan berbagai kondisinya, terdepan, terluar, terdalam, perkotaan atau pedesaan yang memenuhi hajat kesejahteraan Guru. Mungkin jika terobosan kebijakan ini yang diperjuangkan oleh pemerintah pusat dan daerah maka akan lebih mengena pada jantung persoalan pendidikan kita yaitu meningkatkan kesejahteraan Guru.