Eselon III dan IV Punah, ke Depan Jumlah PNS Ramping

Kecepatan teknologi informasi dan industri tak mengenal waktu dan ruang. Era demi era berlalu dengan meninggalkan cerita yang terus berubah karena adanya percepatan di segala hal. Cara pandang pun mesti segera diubah sesegera mungkin dan mengikuti perubahan jika tidak ingin tergilas. Semua bertujuan adanya percepatan layanan dan jasa yang akurat, cepat dan presisi.

Masih ingat dengan yang terjadi dengan dunia transportasi kita yang sesungguhnya belum lama terhitung eksis di Indonesia. Kegamangan hadir dengan munculnya aplikator transportasi berbasis online. Siapa yang sangat terkejut saat itu? 

Tentunya para penguasa penyedia sarana layanan transportasi publik konvensional saat itu yang terlihat sedang tidur lelap dan tiba-tiba dibangunkan dengan paksa bahwa sudah hadir di depan mata kompetitor yang sudah siap dengan infrastruktur teknologinya dan dirasa sangat berpeluang menggeser eksistensi transportasi konvensional seperti taksi dan ojek motor pangkalan. Tanpa menunggu waktu lama aplikator transportasi online pun merajai pangsa yang memang sudah terbuka dari awal.

Ada contoh lagi yang lebih menyesakkan dada namun mau tak mau harus tetap dilaksanakan. 2017, 1300 karyawan Jasa Marga dialih fungsikan karena diaktifkannya e-Toll. Masih teringat dimana layanan yang dilakukan secara manual ketika menggunakan jasa tol. 

Terkadang antrian sangat panjang dan memakan waktu dalam proses transaksi. Perbedaan waktu layanan bisa berbanding 5 kali lipat dari sebelum aktifnya e-Toll. Teknologi dirasakan menyuguhkan efektifitas dan efisiensi jika ingin dibandingkan secara pengeluaran selain keunggulan kecepatan bertransaksi.

Lantas bagaimana dengan perangkat birokrasi kita yang ada sekarang? Rupanya ini disadari juga oleh Jokowi bahwa sudah saatnya kecepatan kemajuan teknologi merambah ke dunia birokrasi kita. Pernyataan Jokowi tentang peniadaan eselon III dan IV agak mengagetkan namun bisa juga dikatakan terlambat. 

Lebih baik terlambat daripada tidak melakukan. Negara tetangga sudah merambah ke Artificial Inteligence Singapura pertama di Asia. Pemerintah Singapura merilis framework tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bagi sektor publik dan swasta untuk mengatasi masalah etika dan tata kelola utamanya ketika menggunakan solusi AI. Lebih efektif dan banyak memangkas biaya bahkan kebocoran dalam hal yang tidak seharusnya terjadi karena publik bisa menikmatinya secara transparan.

Jadi ke depan, bukan tidak mungkin pekerjaan secara manual akan semakin berkurang dan tidak lagi ada keterlibatan manusia secara total. Sekali lagi hal ini mau tidak mau harus segera dilakukan jika tak ingin kalah dengan negara lainnya. Sehingga negara tidak lagi lagi gemuk dengan jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil ) dan anggaran penggajian kedepan. 

Efektivitas hilangnya eselon III dan IV diharapkan menambah kecepatan pengambilan keputusan dan menghasilkan kebijakan tepat serta membangun transparansi yang juga bisa dinikmati masyarakat. 

Ke depan, Jumlah dan Formasi PNS yang ramping dengan dukungan teknologi yang cepat diharapkan bisa merubah cara pandang birokrat serta memiliki daya dampak luar biasa dengan terobosan inovasi-inovasi . (Isk)