Gambar : Detik.com
Pada tanggal 18 Pebruari 2015, pukul 14.20 WIB, akhirnya, Presiden Jokowi mengakhiri kisruh perpolitikan yang tengah sengit berlangsung selama sebulan terakhir ini terkait dengan pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Cakapolri, dengan membatalkan Pelantikan (BG), dan sekaligus menunjuk Komjen Badrodin Haiti (BH), sebagai Calon Tunggal Kapolri yang baru. Pada waktu yang bersamaan, terkait dengan ditersangkakannya dua komisioner KPK oleh Polri, yaitu Abraham Samad, dan Bambang Widjajanto,  Presiden memberhentikan sementara kedua komisioner tersebut dan menunjuk tiga Pelaksana Tugas KPK sebagai gantinya yaitu, Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi.
Taktik Jokowi dengan melempar bola panas berupa pencalonan BG Â atas usulan Kompolnas yang ditenggarai atas instruksi Megawati+Surya Paloh, Â yang dijadikan tersangka oleh KPK, pasca ditentukan sebagai calon tunggal Kapolri untuk di fit and proper test oleh DPR RI, terbukti sangat akurat, karena semua pihak yang berkepentingan dengan pemilihan Kapolri dengan sangat kentara telah memperlihatkan keberpihakan dan beragam motivasi siapa yang mementingkan pihak dan golongannya sendiri dan siapa yang lebih memihak kepada rakyat yang sudah geram kepada para koruptor yang semaking mengganas aktivitasnya.
DPR RI, yang terdiri dari dua kubu koalisi yaitu KIH, sebagai pendukung Presiden dan KMP sebagai oposisi, dengan kompaknya segera menyetujui usulan Presiden dengan meloloskan BG di fit and proper test, dan sekaligus meminta Presiden harus segera melantik BG sebagai Kapolri definitif.  Hal ini sangat mengagetkan, ternyata semua wakil rakyat dengan gamblang dan gagahnya mendukung seorang tersangka korupsi untuk menjadi Kapolri, dan ini merupakan fakta bahwa para wakil rakyat hanya menyuarakan kepentingan para elitnya sendiri yang mayoritas diduga koruptor dibidang legislatif.
Polri, sebagai lembaga hukum merespon penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK dengan melakukan aksi balas dendam, dengan menjadikan dua komisioner KPK yaitu Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjajanto (BW) sebagai tersangka yang sangat jelas berupa kriminalisasi untuk melumpuhkan KPK. Selanjutnya BG sendiri, yang diminta mundur dari pencalonan untuk meredakan konflik KPK-Polri sebagai opsi terbaik demi kebaikan dan keutuhan bangsa, menolak dan tetap ngotot untuk terus maju karena sudah diloloskan DPR-RI.
Selanjutnya, Putusan Praperadilan oleh Hakim Tunggal Sarpin, yang menerima gugatan Praperadilan dan membebaskan status BG sebagai tersangka sangat cacat dan sesat hukum, karena bertentangan dengan KUHAP yang berlaku, tetapi sekedar opini pribadi Sarpin tanpa ada dasar hukumnya sama sekali.
Dari ketiga hal diatas, sebetulnya Jokowi sudah memberikan kesempatan untuk menjadi pahlawan pro rakyat kepada :
- DPR RI dengan menolak usulan Presiden Jokowi, karena BG berstatus tersangka KPK.
- Polri, menerima keputusan KPK, dan BG mengundurkan diri demi untuk keutuhan dan kesatuan NKRI
- Hakim Sarpin, dengan membuat putusan semata berdasarkan KUHAP yang berlaku.
Dengan fakta tersebut, Jokowi melihat bahwa Instansi yang bisa dipercaya sebagai partner untuk mewujudkan Nawa Cita yang pro rakyat yaitu anti korupsi hanya diperlihatkan oleh KPK saja, sedangkan lembaga Negara lainnya sangat pro koruptor dengan menggunakan kewenangan yang mereka miliki.
Atas dasar itu semua, akhirnya Presiden Jokowi membuat keputusan yang brilian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan membatalkan pelantikan BG, memilih BH sebagai Cakapolri serta menunjuk tiga pimpinan baru KPK, menggantikan AS dan BW yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK.
Tentu saja keputusan ini tidak akan memuaskan semua fihak, dan akan muncul resistensi dari para koruptor yang bisa berupa politisi anggota DPR, Polri, Pengusaha bahkan dari para menterinya sendiri, dan saya percaya sudah diperhitungkan dan diantisipasi dengan cermat oleh Presiden Jokowi.
Bravo Presiden Jokowi. Lanjutkan. Kami rakyat Indonesia siap mendukungmu.
Gambar : FB/Jack Wawuntu
Sumber :