Konstitusi Negara yang Selalu Diubah

Dalam catatan sejarah kuno, Konstitusi Dimulai pada zaman Yunani, yaitu zaman Aristoteles, yang berhasil menyatukan begitu banyak konstitusi dari berbagai negara. Awalnya dipahami sebagai kumpulan aturan dan kebiasaan, kebiasaan murni peradaban, kemudian menjadi penting sebagai kumpulan aturan dan peraturan kaisar.

 Selain peraturan kekaisaran, konstitusi juga memuat pernyataan atau pendapat para ahli/negarawan hukum dan peradaban setempat, termasuk hukum. Selama masa peradaban, konstitusi Roma bertahan hingga Abad Pertengahan, menyulut inspirasi kehidupan demokrasi, representasi yang cukup kuat untuk menghasilkan demokrasi perwakilan dan nasionalisme, dari sini sebagai cikal bakal konstitusionalisme modern di satu negara.

Negara yang sah dan yang diakui harus memiliki konstitusi, karena konstitusi sudah menjadi salah satu syarat terpenting untuk mendirikan dan membangun negara yang merdeka. maka dari itu, konstitusi penting bagi sebuah negara. Konstitusi dapat disebut sebagai kerangka kehidupan Politik yang dibangun untuk pertama kalinya ketika peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menginginkan kehidupan bernegara konstitusi. 

Asas legalitas dan asas ketatanegaraan merupakan sifat yang harus dimiliki oleh suatu negara hukum, sedangkan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan bentuk perjanjian legalitas tertulis. 

Dengan demikian, prinsip negara hukum terpenuhi secara konstitusional, sehingga konstitusi merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi dalam negara hukum seperti Indonesia, yang suatu saat akan menggambarkan keadaan demokrasi saat itu. 

UUD 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia merupakan hukum tata negara yang tertinggi. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pengesahan selanjutnya UUD 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945  juga terus dikembangkan dan diubah.

Perkembangan konstitusi di Indonesia juga dipengaruhi oleh sistematik politik pada saat itu, pada awalnya UUD 1945 dijadikan undang-undang dasar, namun tidak diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pada masanya. 

Akhirnya UUD 1945 sebagai undang-undang dasar di Indonesia telah  dikembalikan dan sedang diubah sampai sekarang. Perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia adalah hal yang menarik untuk dibahas. Berikut adalah jalannya perkembangan dan perubahan konstitusi di indonesia:

Periode pertama pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, masa berlaku UUD 1945 dimana UUD pertama kali disahkan sebagai konstitusi Negara.

Periode kedua pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, periode di mana Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) diadopsi. Sebagai ungkapan ketidaksetujuan terhadap kepuasan bangsa , kontak bersenjata (agresi) Belanda pada tahun 1947 dan 1948, dengan keinginan kolonial untuk membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara-negara bagian atau negara serikat.

Periode Ketiga pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUD 1950). konstitusi RIS tidak bertahan lama, karena isi konstitusi tidak berakar pada kehendak rakyat, tetapi lebih berpihak dengan Belanda dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu tuntutan kembalinya negara kesatuan Republik dari Indonesia. Satu persatu negara-negara bersatu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kemudian pada tahun 1950 bersepakat untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melaksanakan konstitusi.

Periode keempat pada 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, berlakunya UUD 1945. Pada masa itu UUD 1945 diberlakukan kembali pada 5 Juli 1959. Presiden pada masa ini hanya akan bertindak sebagai kepala negara, berikutnya didukung oleh menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan parlementer yang sebelumnya menjadi sistem presidensial.

Periode kelima pada 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku Pelaksanaan amandemen UUD 1945. Dasar UU Perubahan UUD 1945 adalah Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945, yang dilaksanakan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai dan prinsip demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia tampak diterapkan dengan baik.

Periode Terakhir pada 10 Agustus 2002 sampai dengan masa berlaku UUD 1945 saat ini, setelah amandemen. 

Situasi yang mempengaruhi perubahan UUD juga datang dari luar, yaitu: negara asing, khususnya Belanda, yang mempropagandakan bahwa Indonesia tidak akan berbentuk negara kesatuan, melainkan negara kesatuan. 

Perubahan konstitusi juga berarti perubahan pada sistem ketatanegaraan, karena sejak awal Pancasila dan UUD 1945 perjalanannya tidak jauh karena penguasa kolonial Belanda selalu ingin mengembalikan kekuasaannya. 

Desakan Belanda yang begitu kuat memaksa bangsa Indonesia untuk berpikir politik guna mengakali Belanda, meskipun mereka menyetujui seruan Belanda untuk menjadi negara bersatu namun tidak berlangsung lama.

Amandemen konstitusi di Indonesia juga diakibatkan oleh berbagai kendala internal (dalam negeri) berkenaan dengan berfungsinya sistem ketatanegaraan. Situasi kritis dapat mempengaruhi amandemen konstitusi karena sistem ketatanegaraan tidak berjalan dengan baik, pemerintah telah campur aduk dan telah terjadi ketidakpercayaan pada pemerintah saat ini, hanya untuk kembali ke UUD 1945 melalui keputusan presiden. Presiden mengambil kepemimpinan nasional dan konstitusi.

Dari beberapa uraian dan keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan. Yang pertama mulai berlaku adalah UUD 1945, disusul dengan UUD RIS 1949 yang merupakan konstitusi kedua yang digunakan untuk membentuk. memimpin negara kesatuan diubah menjadi Amerika Serikat. 

Sedangkan UUD 1950 adalah konstitusi ketiga, meskipun kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia, tetapi sistem pemerintahan pada saat itu adalah parlementer sampai dengan keputusan presiden tanggal 5 Juli 1959 disahkan kembali ke UUD 1945, yang berlaku sampai reformasi. UUD 1945 yang dibuat menyebabkan perubahan untuk keempat kalinya dan berlaku sampai sekarang. Kemudian Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyusunan rancangan undang-undang dasar yang dilakukan oleh BPUPKI sedemikian terburu-buru sehingga belum bisa dikatakan sempurna.

 Desakan dari Belanda juga menjadi faktor terjadinya perubahan konstitusi hingga munculnya perubahan kebijakan hukum di Indonesia yang menyerukan perubahan UUD 1945 dan pengaruhnya terhadap sistem konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)