Jakarta-Masyarakat Muslim Profesional lulusan Universitas Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Muslim Alumni Universitas Indonesia (SOLUSI UI) mengutuk keras aparat militer dan tokoh-tokoh agama di Myanmar yang telah melakukan pembantaian terhadap rbuan etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam. Tindakan aparat militer dan tokoh agama Myanmar tersebut masuk dalam kategori tindakan yang sangat  biadab dan genocida atau pembasmian etnis. Tindakan tersebut harus dihentikan untuk selama-lamanya.
"Kami,  masyarakat Muslim Alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam SOLUSI UI selain mengutuk keras tindakan biadab militer  dan tokoh-tokoh agama di Myanmar yang telah melakukan pembantaian etnis Rohingnya, juga meminta tindakan biadab itu segera diakhiri untuk selama-lamanya. Tindakan militer dan tokoh agama Myanmar tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama apapun," tegas Ketua Umum Solidaritas Muslim Alumni Universitas Indonesia (Solusi UI) Sabrun Jamil kepada pers, di Jakarta Sabtu (2/9). Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen)  SOLUSI UI Eman Sulaeman Nasim, wakil ketua SOLUSI UI Ahmad Gufron dan Ketua Dewan Pendiri SOLUSI UI yang juga pimpinan Pondok Pesantren Mahasiswa  Yayasan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonom Universitas Indonesia (YKM FEUI) Andy Azisi Amin.
Dijelaskan Sabrun Jamil, aksi pembantaian yang dilakukan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya di daerah Rakhine Myanmar terus berulang. Padahal pemimpin-pemimpin negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN Â dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sudah meminta hal tersebut dihentikan. Kenyataannya, masyarakat muslim Rohingnya kembali dibantai. Ribuan masyarakat muslim Rohingnya telah kehilangan nyawa. Sementara ribuan nyawa lagi terus diburu.
"Yang menyedihkan bagi kami adalah, tokoh-tokoh agama mayoritas seperti Ashin Wirathu dan tokoh politik di Myanmar seperti Aung Saan Suu Kyi  bukannya menyadarkan pemimpin militer, untuk menghentikan aksi keji mereka. Karena aksi kekerasan dan pembantaian terhadap umat manusia apapun dan dimanapun bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Tapi justru mereka malah  menjadi motor penggerak atau ikut-ikutan membantai.. Karena itu Kami juga menuntut agar hadiah Nobel Perdamaian yang pernah diberikan kepada Aung Saan Suu Kyi dicabut. Ternyata Aung Saan Suu Kyi bukan pecinta perdamaian, tapi pendukung pembantaian umat manusia," tambah Sabrun Jamil alumnus  Fakultas Teknik UI tahun 1983 ini.
Sementara Wakil Ketua Umum SOLUSI UI Ahmad Gufron berpendapat, tidak selayaknya sesama umat manusia,  militer yang bersenjata lengkap dan terlatih beserta tokoh-tokoh agama di Myanmar  melakukan tindakan kekerasan bahkan pembantaian terhadapa masyarakat Rohyngnya yang tak berdaya dan tak bersenjata. Bukan hanya orang dewasa anak-anak usia Balita Rohingnya juga dibantai.
"Myanmar harusnya belajar dari Pemerintah Indonesia saat menangani manusia perahu dari Vietnam beberapa tahun lalu. Masyarakat pengungsi Vietnam diperlakukan secara baik. Diberikan tempat yang aman dan nyaman serta pekerjaan bercocok tanam, sampai negara Vietnam aman kembali dan akhirnya masyarakat manusia perahu itu kembali ke negaranya. Padahal masyarakat pengungsi Vietnam bukan beragama Islam. Tapi umat Islam di Indonesia menjaga dan memperlakukan mereka secara baik" Papar Ahmad Gufron alumnus Fakultas Teknik UI angkatan 1993.
Pasukan Penjaga Perdamaian.
Di tempat yang sama, Sekjen SOLUSI UI yang juga Dosen Universitas Indonesia, Eman Sulaeman Nasim, mengatakan,  Kasus pembantaian masyarakat Rohingnya terus terjadi, maka penyelesaiannya tidak bisa diserahkan pada anggota masyarakat biasa di seluruh Asia Tenggara atau dunia. Apalagi bila hanya diserahkan pada pemerintah dan militer Myanmar. Melainkan para kepala negara  atau kepala pemerintahan yang harus bicara dan menekan pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kegiatan pembantaian masyarakat Rohingnya yang dilakukan militer dan tokoh-tokoh agama di Myanmar.
"Karena itu kami meminta dengan sangat kepada Bapak Joko Widodo sebagai kepala negara terbesar di wilayah Asia Tenggara dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, untuk segera menggunakan hak dan wewenangnya meminta dan menekan kepala pemerintahan negara Myanmar untuk segera menghentikan aksi pembantaian dan penyiksaan terhadap masyarakat Rohingnya untuk selama-lamanya. Apa yang dilakukan militer dan tokoh-tokoh agama Myanmar melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingnya bukan lagi urusan dalam negeri mereka. Tapi urusan kemanusiaan tingkat dunia," tegas Eman Sulaeman Nasim.
Mengingat aksi kekerasan dan pembantaian sudah sering terjadi, menurut mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SMUI) yang sekarang bernama BEM UI ini, pencegahan dan penghentian tidak cukup hanya permintaan lisan dan tulisan dari para kepala negara ASEAN agar pemerintah dan militer Myanmar menghentikan pembantaian. Melainkan perlu dibentuk dan dikirim  pasukan perdamaian dan kemanusiaan Asia Tenggara bahkan bila perlu Pasukan perdamaian tingkat dunia yang dibentuk oleh PBB harus masuk ke Myanmar.
"Pemerintah Indonesia bisa mengusulkan dibentuknya pasukan penjaga perdamaian dan kemanusiaan dunia untuk menjaga keselamatan masyarakat Rohingnya di Rakhine Myanmar. Saat itu juga harus segera dibangun sarana kesehatan, pendidikan dan rumah peribadatan. Masyarakat Rohyngnya juga masyarakat dunia. Mereka perlu mendapatkan kehidupan yang layak untuk saat ini dan yang akan datang. Jika Myanmar menolak, maka kami menuntut agar Myanmar dikeluarkan dari keanggotaan ASEAN. ," papar Eman Sulaeman Nasim.