Perjalanan Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara demokrasi.

Meskipun dalam berjalannya waktu, demokrasi yang dijalankan di Indonesia mengalami beberapa perubahan, dimana dalam setiap  periode, demokrasi itu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda, yaitu :

• Tahun 1945 -- 1959 dikenal dengan periode  demokrasi parlementer, dimana dalam periode ini peran partai politik sangat dominan. Dalam kehidupan nyata, terjadi adanya fragmentasi politik yang berdasarkan pada suku dan agama, sehingga pada suatu saat terjadi kebuntuan dalam pengambilan keputusan politik nasional. Akhirnya, pada 5 Juli 1959 keluarlah Dekrit Presiden yang memutuskan untuk kembali kepada UUD 1945
• Tahun 1959 -- 1965 , dikenal dengan periode demokrasi terpimpin, dimana dalam periode ini politik didominasi oleh peran Presiden. Dengan kuatnya peran presiden, maka timbul kecenderungan terjadinya penyimpangan, salah satunya adalah pengangkatan jabatan presiden seumur hidup.
• Tahun 1965 -- 1988, dikenal dengan periode orde baru.  Pada periode ini ditandai dengan :
  • Peran dominan dari ABRI
  • Sentralisasi dalam pengambilan keputusan
  • Menurunnya fungsi partai politik, kecuali Golkar (hampir dikata terjadi absolut tunggal dalam kekuasaan)
  • Meningkatnya campur tangan pemerintah dalam setiap kehidupan sehari-hari.

            Sehingga pada periode ini, terjadi pengekangan terhadap kebebasan dalam berpendapat.

• Tahun 1988 sampai sekarang dikenal dengan era reformasi.
  • Setelah periode Orba tumbang pada tahun 1988 oleh gerakan reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa dan rakyat,  terjadi konsolidasi dalam perpolitikan di Indonesia, dimana pada saat itu demokrasi mencari bentuk baru yang ideal untuk dijalankan di Indonesia.
  • Pada era ini, untuk pertama kalinya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, yaitu pada tahun 2004, yang berjalan sampai sekarang. Tidak hanya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja, bahkan pimpinan daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat dari semua tingkatan juga dipilih langsung oleh rakyat.
  • Dengan jumlah rakyat Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa, maka pesta demokrasi yang terjadi di Indonesia dapat dinyatakan sebagai pesta demokrasi yang terbesar di dunia. Tentu saja hal ini diikuti dengan biaya yang sangat besar, dan butuh proses penyelenggaraan yang cukup rumit.
  • Meskipun proses demokrasi yang sudah dijalankan saat ini dengan  biaya yang besar, proses penyelenggaraan yang rumit, dan dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, ternyata tidak menjamin bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pimpinan atau wakil rakyat yang mempunyai kapasitas dan integritas yang diharapkan. Masih banyak oknum pimpinan dan wakil rakyat yang keciduk oleh aparat penegak hukum karena kasus korupsi.
  • Jika dilihat saat ini, menjelang proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kita lihat hampir semua media sosial banyak sekali hoax dan hujatan yang berkaitan dengan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kadang mengandung unsur SARA. Semua ini hampir dapat kita lihat setiap harinya tanpa pernah libur, tentu saja hal ini memberikan efek negatif bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak juga dijumpai kampanye terselubung di tempat ibadah dan lembaga pendidikan yang seharusnya merupakan tempat yang bebas dari acara kampanye. Kondisi ini merupakan hal-hal yang setiap hari  dihadapi oleh semua rakyat, yang sekali lagi tidak memberikan dampak yang positif dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dalam hal ini bukannya Demokrasi yang salah, tetapi di sini perlu adanya penyesuaian sistem demokrasi yang berjalan saat ini dan juga yang terpenting adalah penegakan hukum yang tegas dan adil.

Sebagai penutup, perjalanan Demokrasi di Indonesia telah melalui jalan panjang dan berliku sejak tahun 1945, dan tentu saja sebagai rakyat Indonesia, kita semua menghendaki agar sistem Demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan efisien, sederhana, tidak banyak memberikan dampak yang negatif, dan yang terpenting adalah efektif dalam menghasilkan wakil rakyat dan pimpinan bangsa yang berintegritas dan mempunyai kapasitas demi kesejahteraan kita semua.  

Hoax No, SARA No, Demokrasi Yes!