Kita sebagai manusia yang hidup di era modern telah terbiasa dengan segala kecanggihan teknologi yang ada. Segala kebutuhan kita dapat tercukupi dengan baik, Kita tidak lagi harus berburu dan meramu seperti orang purbakala, melakukan perpindahan setiap beberapa waktu (nomaden) juga bukan menjadi keharusan kita untuk tetap bertahan hidup. Sehingga, baik itu hidup di tengah ramainya perkotaan, di tenangnya suasana pedesaan, di tengah dinginnya hawa pegunungan atau ditengah suara deburan ombak, kebutuhan kita dapat tercukupi dengan baik. Tentunya tempat dimana kita tinggal memiliki nilai kelebihan dan kerugiannya masing -- masing. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, membuat banyak penduduk di Indonesia bekerja sebagai nelayan dan tinggal di daerah pesisir. Hal ini sesuai dengan data survei yang dilakukan oleh statistik Kementrian Kelautan dan Perikanan, dimana terhitung per tahun 2020 terdapat lebih dari 5 juta penduduk di Indonesia merupakan nelayan. Sementara sekitar 87 ribu orang diantaranya terdapat di Provinsi Banten.
Mungkin banyak orang mengira bahwa hidup di daerah pesisir adalah hal yang menyenangkan. Mendengar suara deburan ombak, dan desiran angin yang menenangkan menjadi alasannya. Padahal, semua itu juga diimbangi dengan resiko yang cukup besar. Pasang surut air laut yang terkadang tak pasti dan diluar kendali kita sebagai manusia menjadi hal yang harus masyarakat pesisir alami. Gelombang tinggi yang berpotensi tsunami juga tak terlupakan. Selain itu, dampak jangka panjang yang terjadi secara perlahan namun pasti, yaitu terjadinya abrasi. Abrasi merupakan bentuk dari degradasi atau penurunan luas suatu kawasan yang diakibatkan oleh air laut yang umum terjadi di daerah pesisir. Di Provinsi Banten sendiri, khususnya di Kabupaten Tangerang, Â Â Â abrasi telah melanda Desa Muara, Kecamatan Teluknaga. Masalah ini tidak terjadi baru- baru ini, namun abrasi ini telah terjadi sejak 1980an.
Degradasi kawasan hutan bakau dan kegiatan masyarakat pun menjadi korbannya. Hal ini dikarenakan       luasnya wilayah hutan bakau yang telah terendam oleh air laut. Seorang pegiat lingkungan Bernama Yatno pun memperkirakan luas wilayah yang telah terkena dampak abrasi sekitar 50 hektare. Namun berdasarkan himpunan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, total lahan yang terdampak bahkan sejak 1970an sebanyak 100 hetare lahan jika dihitung dari Kecamatan Kronjo hingga Kosambi. Selain itu, aktivitas penduduk setempat juga tentunya terganggu karena hingga kini kerap kali terkena dampak banjir rob.
Beberapa kegiatan manusia dapat menjadi penyebab yang mengakibatkan terjadinya abrasi. Dari sisi perikanan, penangkapan ikan secara berlebihan dan penggunaan kapal yang mungkin memicu tumpukan minyak dapat menjadi penyumbang abrasi dari limbah yang dihasilkan. Adanya lahan terbuka hijau dalam bentuk hutan bakau tentunya juga dapat menyumbang limbah yang berasal dari para pengunjung kawasan wisata ini. Serta pembangunan yang ada, seperti dibentuknya perumahan di kawasan pesisir memperparah limbah yang dihasilkan yang akan semakin mendorong terjadinya abrasi. Â Â Â Â Â Â Â Â
Setiap wilayah pada dasarnya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mengingat kondisi topografi dari masing -- masing wilayah yang berbeda, tentunya pengembangan wilayah ditujukan untuk dapat meningkatkan potensi alam yang ada. Yang mana hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, pembangunan yang tidak terarah dan hanya mengedepankan keuntungan secara ekonomi, sering kali dampak lingkungan yang terjadi tidak terlalu dianggap serius.
Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan wilayah pesisir harus dikelola melalui tahapan yang tepat, yang mana menurut Dahuri (2008) menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dari segi perencanaan wilayah, Pemerintah setempat sebelumnya berharap akan dibangunnya pemecah ombak untuk meminimalisir dampak abrasi. Namun pada pelaksanaannya, pemecah ombak yang ada tidak mampu untuk memecah ombak dengan baik. Rencana lain yang telah dilaksanakan yaitu upaya penanaman bakau. Upaya ini bertujuan meningkatkan adanya ruang terbuka hijau dengan vegetasi yang mampu  untuk bertahan hidup dengan lingkungan yang mengandung kadar garam yang tinggi. Selain itu, dari segi pembangunan, menurut beberpa masyarakat setempat, adanya pembangunan perumahan elite dan didorong abrasi, seringkali menyebabkan banjir rob, kini banyak warga yang sudah pindah ke tempat lain. Sementara keadaan perumahan tersebut, kini sudah terendam air laut. Tahapan perencanaan tersebut jika salah satunya tidak berjalan dengan baik, juga pada akhirnya akan percuma. Karena, eksplorasi dan penanaman bakau memang terjadi dan terlaksana, namun setelah kegiatan tersebut usai, dan mungkin diimbangi dengan tidak adanya pengawasan yang optimal, kawasan bakau tersebut kini tetap terendam air dan seolah tidak memberikan solusi apapun. Hal ini tentunya harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam tahapan evaluasi.
Pembangunan yang berlokasi di daerah yang sangat dekat dengan alam, seperti pegunungan ataupun pesisir sebaiknya memang melalui proses perencanaan yang lebih matang. Tahap perencanaan ini ditujukan untuk memikirkan segala resiko yang mungkin terjadi kedepannya dan juga sebagai upaya untuk tidak menimbulkan kerusakan bagi alam. Karena, jika sudah terjadi, hal ini akan merusak lingkungan dan juga merugikan penduduk dari segal aspek, salah satunya ekonomi. Dengan rusaknya tempat tinggal mereka (para penduduk) tentunya harus memperbaiki kerusakan ataupun mencari lokasi yang baru untuk melakukan perpindahan ke lokasi yang lebih aman. Sedangkan di daerah pesisir sendiri, biasanya dihuni oleh dua tipe kawasan. Kawasan elite dengan pemandangan yang indah ataupun kawasan kumuh yang dihuni oleh orang-orang golongan bawah.
Pada suatu wilayah yang mulanya merupakan ruang terbuka hijau, jika kita ingin mendirikan bangunan diatasnya harus memikirkan kepengurusannya. Tidak serta merta hanya atas dasar kepemilikan lahan yang sah secara hukum, namun kita juga harus memikirkan perizinan dalam mendirikan bangunan. Pada dasarnya Izin Mendirikan Bangunan atau IMB memiliki beberapa jenis perizinan dari segala sektor, seperti sektor perdaganan, kesehatan, dan lain-lain. Dari perizinan tersebut ada yang diizinkan, diizinkan dengan syarat tertentu, diizinkan secara terbatas ataupun bahkan tidak diizinkan. Hal ini diatur oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat sebagai upaya guna menangani hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian diatas. Walaupun sudah banyak terjadinya kejadian serupa, tidak membuat pihak atau daerah lain berkaca. Tetapi yang ada justru berlomba-lomba menciptakan kawasan elite dengan pemandangan yang dijanjikan,tanpa berpikir pada dampak yang ditimbulkan.
Bencana seperti ini tentunya tidak akan berhenti jika hanya ditanggulangi oleh satu pihak saja. Peristiwa seperti ini tentunya harus melibatkan semua pihak. Baik itu Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat ataupun masyarakat luas. Dari Pemerintah sendiri, ada baiknya jika melakukan perencanaan sematang mungkin untuk menghindari terjadinya hal serupa dan juga untuk mencegah bertambah parahnya kerusakan yang ada. Selain itu, bagi pihak-pihak terkait juga diharapkan mengawasi serta menjalankan perannya sesuai rencana yang ada demi tercapainya tujuan bagi semua pihak. Namun sayangnya, dari sisi penduduk sendiri juga masih banyak yang mengabaikan dan tidak peduli dengan permasalahan ini. Mereka tidak berupaya untuk turut mengatasi masalah dengan cara menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran, namun yang ada hanyalah mencari kesalahan pemerintah dan menyalahkan alam. Padahal, alam sudah memberikan semua yang kita butuhkan dan semua yang kita inginkan, namun apakah kita mampu memberikan kepedulian kita kepada alam?
