Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dalam Model P3B

Dalam hal ini, perlakuan prinsip non diskriminasi dapat diterapkan apabila kegiatan usaha BUT tersebut sama dengan kegiatan usaha perusahaan dalam negeri Indonesia.

Dari penjabaran ayat – ayat pada pasal 24 OECD Model dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda memperlakukan prinsip non-diskriminasi yang merupakan suatu bentuk penegakan hak asasi yang paling mendasar dan merupakan fundamental hukum yang terpenting. Prinsip non-diskriminasi ini dapat diberlakukan dalam kondisi yang spesifik.