KPKmenunjukkan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi. Tak terkecuali yang dilakukan kepala daerah. Tak sedikit yang tersangkut. Fenomena ini dijadikan alasan beberapa orang yang pro mekanisme pilkada via DPRD sebagai argumentasi korektif bahwa pilkada langsung hanya menghasilkan kada yang korup. Di lain sisi, pilkada tak langsung dituding sebagai produsen korupsi, KKN, dsb. Mana yang benar? Harus diakui, banyak kepala daerah yang melakkan korupsi meski dipilih secara langsung. Demikian pula yang dipilih via DPRD. Fakta semacam ini perlu diinternalisasi. Apa yang salah dengan mekanisme perekrutan kepala daerah. Rakyatkah yang salah? Bisa jadi. Namun kesalahan rakyat bukan pada tataran perekrutan melainkan pada tataran eksekusi. Sebab rakyat memilih kandidat yang disodorkan oleh kendaraan politik. Artinya, masalah sesungguhnya terletak pada recruitment calon kepala daerah. Partai-partai masih terpaku pada pola perekrutan yang lama. Itu sebabnya meskipun kadidat yang melamar mempunyai banyak masalah atau berpotensi menimbulkan masalah di masa yang akan datang namun apabila bisa membawa keuntungan bagi partai, diterima. Jadi, bukan langsung atau tak langsung, melainkan pribadi orang yang dipilih. Bila kepribadiannya menunjukkan tak akan korupsi, maka tak akan korupsi, entah via DPRD atau langsung.
