Politik

Wajarkah Politik Identitas di Indonesia?

21 Desember 2018   01:38 Diperbarui: 21 Desember 2018   02:15 206 0 0


Politik identitas lebih sering diartikan sebagai politik yang mengedepankan suatu kepentingan dari kelompoknya tanpa melihat pertimbangan kepetingan manfaat umum. Dimana hanya mementingkan identitas kesamaan keyakinan agama, ras, etnis, dan tempat tinggal atau asal. 

Seperti yang kita ketahui politik identitas saat ini sudah terjadi dan jauh dari pemilu tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya pada tahun ini. Politik identitas ini bukanlah suatu praktek kecurangan yang terjadi didunia politik. Karena ketika seorang calon pemimpin berasal dari suatu kelompok suku, ras, agama, atau etnis masyarakat akan cendrung memilih pemimpin yang akan memimpinnya kelak seorang yang berasal dari kalangannya.

Sebagai contoh saat pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017 lalu. Basuki Tjahaja Purnama seorang yang berketurunan Tiongkok naik menjadi calon gubernur. Tidak heran hampir semua mayoritas penduduk kristen khususnya keturunan Tiongkok memilih Ahok. Ahok yang saat itu menggantikan Jokowi sebagai gubernur diketahui memiliki kinerja yang baik. Akan tetapi, Ahok tertimpa kasus SARA yang saat itu adalah kasus penistaan agama. 

Saat kasus itu terjadi ribuan umat muslim turun ke jalan yang dikenal dengan " Gerakan 212" untuk menuntut keadilan. Kemudian mayoritas penduduk muslim Jakarta memilih Anies Baswedan untuk menjadi gubernur selanjutnya. Saat kasus terjadinya kasus tersebut munculnya pertentangan antara kelompok kristen dan muslim. Ini membuktikan bahwa ketika suatu masalah terjadi masyarakat akan cendrung memihak dan membela kelompoknya sendiri.

Isu SARA memang saat ini sedang hangat diperbincangkan masyarakat Indonesia. Calon pemimpin saat ini pun seringkali mencari aman saat akan berkampanye di depan umum. Materi yang sering disampaikan adalah tentang isu agama. Jika dilihat, masyarakat cendrung bersemangat ketika permasalahan tersebut diangkat. 

Dengan cara itulah para calon pemimpin menarik antusias masyarakat untuk memilihnya. Terkadang para calon pemimpin ini mengesampingkan program-program apa yang rasional dan terstruktur yang akan ia lakuka. Kemudian para calon pemimpin ini memperkenalkan dirinya bukan sebagai orang yang akan mensejahterakan masyarakat dengan programnya. Tetapi seseorang yang persuasif dalam agama dan sering kali menyuruh masyarakat untuk memilih pemimpin yang berasal dari kalangannya.

Sesungguhnya sangat berbahaya seorang calon pemimpin memanfaatkan isu-isu yang seperti itu untuk kepentingan pemilu. Jika melakukan kampanye menggunakan isu SARA memang mudah mendapatkan simpati dari pemilih. 

Akan tetapi, dampaknya akan seperti diskriminasi terhadap suatu kelompok. Sepert yang telah ditetapkan undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam undang-undang itu telah diatur ancaman pidana bagi pelaku diskriminasi baik seriu ataupu bercanda dengan hukuman 1 tahun penjara.

Jika dilihat dari pertimbangan agama maka, bagi semua pemeluk agama harus dijadikan kepentingan nasional dan jadikan agama sebagai pertimbangan penting dalam bernegara dan berbangsa. Ketika memilih seorang pemimpin perlu dilihat juga bagaimana dia berinteraksi, dan kerja nyatanya. Seseorang dipilih karena kemampuannya dan itu semua tidak perlu mengesampingkan aspek-aspek ras, etnis, suku, dan agama. 

Bila seorang pemimpin hanya dilihat dari latar belakangnya saja maka sebagian masyarakat yang minoritas akan merasa tersingkirkan dan merasa di diskriminasi karena terjadinya tekanan dari pihak mayoritas. Sesungguhnya dengan Hubungan dengan antar golongan dapat membangun kepentingan bersama bagi seluruh bangsa.

Wajarkah politik identitas? Maka jawabannya adalah wajar. Terkadang masyarakat berharap calon pemimpin yang berasal sama dari golongannya yang diharap dapat menyelesaikan masalah yang sering terjadi dalam masyarakat. Harapan ini yang sebenarnya diingikan masyarakat. Akan tetapi, banyak dari oknum pemimpin yang hanya memberikan janji semata, dan janjinya itu tidak dapat direalisasikan.

Politik identitas juga dapat menaikkan derajat suatu golongan atau kelompok dengan majunya seseorang dari minoritas tersebut menjadi calon seorang pemimpin. Dalam berbangsa diperlukan toleransi dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya adalah Indonesia memiliki banyak suku, ras, agama, budaya yang berbeda akan tetapi dalam berbangsa kita satu ideologi dan cita-cita yang sama dalam naungan negara Indonesia.

Jika seorang calon pemimpin memang ingin menggunakan latar belakangnya dalam berpolitik sebenarnya boleh saja. Dengan cara yang benar dan sesuai aturang yang telah ditentukan. Tidak menyinggung suatu kelompok dalam berkampanye dan tidak ada unsur kebencian. Bersikap adil itu sangat penting dan itu dapat menjadi tolak ukur seseorang untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan dapat menjadi contoh.