Demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Baru

Mulai dari pertengahan abad 5 SM istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama di Athena. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" dan "Kratos". Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara Kratos bermakna pemerintahaan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat untuk setiap pembuatan hukum dalam suatu negara. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung yaitu dengan melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 SM, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum masehi.

Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Lalu demokrsi pada masa orde baru  adalah sebuah sambutan pada masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia, untuk menggantikan orde lama yang merujuk kepada era Presiden Soekarno, Orde baru ini ingin menjalankan rakyat, bangsa dan negara yang diletakan Kembali pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 murni dan konsekuen.

Keluarnya surat pemerinah 11 Maret 1966 merupakan awal lahirnya Orde baru. Pada masa ini, demokrasi terpimpin ditinggalkan, dan Demokrasi Konstitusional disebut sebagai Ralisasi demokrasi Pancasila.

Kelebihan demokrasi pada masa orde baru:

1. Pekembangan GDP per kapita Indonesia naik dari rentang tahun 1968 sampai dengan 1996.
2. Sukses transmigrasi dan KB
3. Sukses swasembada pangan
4. Sukses memerangi buta huruf dan Gerakan wajib belajar
5. Sukses REPALITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
6. Minimnya penganguran dan penurunan angka kemiskinan
7. Investor asing mau menanmkan modal di Indonesia
8. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
9. Dipertengan tahun 1980-an Soeharto dijuluki sebagai bapak pembangunan

Kelemahan demokrasi pada masa orde baru:

1. Maraknya Korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Pembanguan Indonesia tidak merata
3. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
4. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
5. Kebebasan perseorangan sangat terbatas
6. Warga Tionghoa dibatasi aktivitasnya sehingga kegiatan ekonomi tidak maksimal
7. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
8. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur
9. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

Sistem Pemerintahan demokrasi pancasila pada masa orde baru, kekuasan dipegang penuh oleh presiden. Pada awal masa ini demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Selanjutnya unruk mejalankan demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika tetapi diabaikan. Pada perkembangannya demokrasi ini tidak berbeda dengan demokrasi terpimpin.

Ciri-ciri Demokrasi Pancasila pada masa orde baru

1. Proses pembangunan ditandai dengan memperbaiki kondisi rakyat Indonesia
2. Pemerintah orde baru selalu mengedepankan ekonomi sebagai alat komunikasi
3. Kekuasaan dan kewenangan presiden lebih dominan
4. Banyak terjadinya tindak KKN

Contoh Peristiwa pada demokrasi Pancasila orde baru

1. Tritura (Tri tuntutan rakyat) aksi ini dilakukan oleh Gerakan 30 september yang segera diketahui oleh rakyat bahwa PKI terlibat didalamnya, sehingga banyak elemen  masyarakat yeng melakukan demonstrasi untuk menuntut pemerintah agar membubarkan PKI dan ormasnya.
2. Sidang MPR Tahun 1973
3. Surat perintah sebelas maret aksi untuk menentang G30S/PKI, dimasa ini semakin membuat pemerintah merasa tertekan.
4. Sidang umum IV MPRS yang diselenggarakan pada 17 juni 1966
5. Politik luar negeri Inonesia.

Pasca Demokrasi Pancasila pada masa orde baru

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".