Mohon tunggu...
Astro Liecharlie 李和星
Astro Liecharlie 李和星 Mohon Tunggu... 이화성

Upcoming novel: Exelixia - Instagram: astroalfa

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara Pilihan

Jika Pilkada Jadi Asimetris, Seharusnya Pileg Juga

11 November 2019   12:08 Diperbarui: 13 November 2019   11:36 119 0 0 Mohon Tunggu...
Jika Pilkada Jadi Asimetris, Seharusnya Pileg Juga
Kotak suara di KBRI Helsinki pada Pemilu 2019 (detik.com)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dilaksanakan secara asimetris. Hal itu untuk menekan dampak negatif dari sistem pemilihan langsung yang memakan biaya besar (kemendagri.go.id).

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Pilkada serentak bisa menggunakan sistem yang berbeda sesuai dengan keinginan masyarakat masing-masing seperti melalui pemillihan langsung, pemilihan oleh DPRD, atau pengesahan langsung oleh DPRD.

Dengan begitu waktunya tetap sama atau serentak namun prosesnya berbeda-beda. Musababnya, setiap daerah memiliki kualitas demokrasi yang berbeda-beda sehingga tidak bisa melalui mekanisme yang sama. Di sisi lain penggunaan sistem pemilihan langsung menyedot biaya yang cukup besar dan terjadi di semua wilayah.

Oleh sebab itu, Kemendagri sedang mencari format baru pelaksanaan pilkada serentak. Salah satunya dengan mengelompokkan daerah yang cocok dengan sistem pemilihan langsung, lewat DPRD, dan langsung pengesahan oleh DPRD seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Lewat pilkada asimetris ini dimungkinkan menekan biaya yang tinggi di sejumlah daerah yang rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah.

Namun demikian hal itu masih sebatas wacana dan kemungkinannya jika bisa diterapkan untuk pilkada serentak 2024.

Selain itu juga Kemendagri menyarankan untuk penggunaan sistem pemungutan suara dan rekapitulasi berbasis elektronik. Kemudian jika menggunakan pilkada asimetris tetap waktunya serentak bedanya caranya saja.

Jika alasan biaya besar memunculkan usulan pilkada asimetris, bagaimana dengan pemilihan legislatif (pileg)? Bukankah pileg (terutama untuk tingkatan DPR RI & DPD RI) juga memakan biaya besar? Bahkan DPR bersama partai politik (parpol) sering menduduki peringkat atas lembaga negara terkorup atau lembaga negara paling tidak dipercaya (cnnindonesia.com).

Penyebab korupsi tersebut biasanya karena anggota legislatif berusaha menutupi biaya kampanye dan juga memberi 'setoran' kepada parpol.

Kelihatannya tanggung kalau hanya pilkada yang asimetris sementara pileg tetap pemilihan langsung. Seperti apa sistem pileg asimetris yang demokratis sesuai amanat sila ke-4 Pancasila dan UUD 1945?

Pada dasarnya, kedaulatan harus tetap di tangan rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Tetapi pada daerah pemilihan tertentu yang kualitas demokrasinya masuk kategori kurang, hanya anggota legislatif tingkat terendah saja yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam hal ini DPRD Kabupaten/Kota.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x