Kesetaraan Kemanusiaan Dikritisi

Memasuki bulan Ramadhan diucapkan Selamat Menunaikan Ibadat Puasa kepada semua yang mau melaksanakannya. Marilah kita bersafari dimedan kebiasaan dan social budaya sambil merenungkan kehidupan kita sehari harisaja.

Baru-baru ini saya menulis di Facebook, yang adalah sebuah pasar celoteh opini dan rasa, kepahitan, kekonyolan dan belakangan ini kemarahan makian serta bentuk kebencian.. Apa yang saya tulis ini : "Kesederajatan manusia yang paling dilupakan adalah ketika ada perbedaan yang signifikan antara kaya dan miskin." Orang kaya mau makan mudah saja, tinggal perintah, atau pesan semua bisa dibayar.

Orang miskin mau makan perlu dengan mikir-mikir, punya bahan untuk disiapkan, dimasak, atau dibeli, dengan uang siapa, berapa. Bagi orang kaya mudah karena juga dihormati oleh pelayan-rumahnya, pelayan rumah makan, atau penjual makanan. Bagi orang miskin mau beli makanan saja berfikir dimana, beli kepada siapa, sebab barangkali dia dipandang oleh penjual dengan mata sebelah. Dalam hidup sehari hari itu barang biasa. Itu berarti sah-sah saja, lazim dalam hidup bermasyarakat.

Ada perbedaan social antara orang kaya dari orangmiskin. Tidak ada kesamaan derajat, atau kesederajatan manusia dilupakan,diabaikan,dianggap memang disitu tidak ada. Orang kaya itu orang super, orangmiskin itu orang inferior. Perbedaan itu memang ada menurut ukuran yangdisepakati oleh social budaya, atau buah pikiran kebanyakan orang. Susahnyamasih ada yang memanipulasi  nama orangkecil, orang miskin itu "Rakyat". Padahal sebagai manusia itu sama, tampak padaproses jadinya, bentuk dan kondisi awalnya sama. Dan dinegeri ini semua sama sebagairakyat didepan hukum.

Baru baru ini kita bersama mengalami dunia socialpolitik yang sungguh "heboh". Telah beredar VCD atas nama Redaksi Indonesia, denganjudul "Sejarah Penghinaan". VCD itu mendaftar mencatat kata dan nama hinadan nista yg dilontarkan oleh pendukung 02. serta bagaimana sebagai 01 jugaPresiden  yang  masih resmi itu tidak membalas. VCD itu beredar di udara dengan bebas. Saya mendapat kiriman melalui grup WA, berarti sudah viral. 

Maka layak dan sepantasnya Menteri Koordinator bidang PolitikHukum dan HAM Wiranto, di Jakarta, Senin,6 Mei 2019.Wiranto mengatakan bahwatidak bisa lagi rong-rongan terhadap negara yang bersifat memecah belahdibiarkan. Apalagi cercaan, cacian kepada Presiden yang masih sah. Maka kataMenteri itu akan dibentuk untuk nasional sebuah tim yang akan mengkaji tindakanucapan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu yang nyata melanggar dan melawanhukum. Dikatakan pula para pakar hokum tata Negara sependapat dengan pemikiran Menteri Wiranto itu. (Sumber) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah akan lebih tegas kepada pelanggar hukum, termasuk kepada para penyebar isu sesat di media sosial. Wiranto menegaskan, pemerintah tak takut dengan tuduhan miring demi menjamin keamanan nasional negara.

Dan hal itu tidak tanpa reaksi. Pihak Dewan Pers berseru dengantegas bahwa berbagai perkara berkaitan media pers, juga tidak bisa diintervensipemerintah. Musababnya, ada mekanisme yang telah diatur undang-undang melaluiDewan Pers. "Aturannya jelas, dewan pers dan komunitas pers mengaturdirinya sendiri, meregulasi dirinya sendiri, membuat peraturan yang dibutuhkanterkait kebebasan berpendapat" (Sumber). Dan tentu saja dari pihak partai oposan seperti P.Demokrat tentu harus bersuara beda. Seperti Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai, Ferdinan mengatakan bahwa apa yang disampaikan Wiranto tersebut diatas meng indikasikan Indonesia memasuki era yang lebih kejam dari Orde Baru. Sebab demokrasi dan apa itu arti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, yang sudah diatur oleh konstitusi kita itu supaya bangsa ini kemudian tidak menjadi bangsa yang menyimpang dari konstitusi. Demikian bisa kita baca di sini. Namun Wiranto pun sudah  meluruskan bahwa yang akan ditutup bukan media massamelainkan akun-akun media sosial yang melakukan ujaran kebencian, menghasut,radikalisme, dan sebagainya. Pemerintah bahkan sudah menutup sekitar 700 ribu karena mengandung ujaran kebencian, radikalisme, pornografi, hasutan dsb. Sayangnya tindakan itu belum menimbulkan efek jera. Keterangan tertulis tertanggal 7 Mei 2019. (Lihat tautan)

Peristiwa yang menurut saya merupakan tandatanda positip untuk kelangsungan NKRI yang penuh masalah ini adalah adanyaBadan Pembinaan Ideologi Pancasila. Presiden Jokowi menerima kunjungan dari sejumlah pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/5) dalam rangka laporan kerja yang sedianya diadakan setiap tiga bulanan.  Mereka menggelar pertemuan secara tertutupdari awak media. Para pengurus BPIP yanghadir dalam pertemuan ini yaitu Ketua Dewan Pengarah BPIP MegawatiSoekarnoputri, para anggota dewan pengarah seperti Try SuTrisno, Mahfud MD,hingga Said Aqil Siroj. Pertemuan dimulai sejak pukul 11.47 WIB itu. Jokowi ditemani Seskab Pramono Anung, Menkopolhukam Wiranto, dan Mensesneg Pratikno.(lihat)

Refleksi dan permenungan kembali terhadap apa yang terpapar dimuka, saya rinci sebagai berikut:

Peristiwa yangtersaji : 

a.    Saya Menulis respon terhadap kebiasaan orang memberi "penghargaan" kepada orang kaya lebih nyata daripada kepada orang miskin.