Faktor yang ketiga adalah, banyaknya potensi jamaah yang dirugikan bisa memberikan dampak ekonomi politk yang besar sehingga aparat penegak hukum masih berkonsentrasi mencari solusi bagaimana jamaah tersebut bisa diberangkatkan. Karena kalaupun kasus ini diproses di peradilan maka pasal yang dikenakan kemungkinan adalah pasal penipuan dan penggelapan dengan masa hukuman maksimal4.5 tahun. Sehingga terkesan setelah menjalani sepertiga masa tahanan dari 4.5 tahun tidak sepadan dengan uang yang dinikmati oleh pelaku.
Faktor ke empat adalah, kurangnya liputan media tentang kasus ini. Hal ini bisa disebabkan karena media-media besar kebanyakan berada di Jakarta sehingga jauh dari jangkauan. Dan mungkin saja kasus ini tidak memiiki nilai jual berita yang cukup meraih simpati dari penonton dan pembaca.
Sedangkan seluruh aset dari Abu Tour baru bisa disita untuk digunakan mengembalikan dana jamaah baru bisa diproses setelah ada keputusan inkrah dari pengadilan. Sedangkan berdasarkan informasi dari keluarga jamaah yang sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian, jumlah aset Abu Tour hanya mencapai 155 Milliar. Sedangkang menurut seorang informan yang tidak ingin disebut namanya, dana yang raib mencapai 1,2 Trillun, itu berarti total dana yang raib sebesar 1.05 Trilliun,
Dengan jumlah dana yang raib itu sebenarnya tidak susah untuk melacaknya karena untuk nominal sebesar itu tidak mungkin disembunyikan ditempat tertentu saja. Akan tetapi dana itu bisa diliat dari aliran dana keorang-orang disekeliling pemilik usaha, apalagi apabila ada penambahan cash flow secara mendadak dan konsisten ke rekening-rekening tertentu. Aliaran dana ini juga bisa diliat kesejumlah usaha yang dikembangkan dari unit usaha Abu Tour. Dan juga jumlah penambahan aset dari pemilik dan orang-orang disekitar pemilih sendiri. Misalnya pembelian mobil mewah jenisLamborghini dan motor mewah lainnya dengan mengunakan dana Jamaah.
Bagaimana Menyikapi Kasus ini?
Sebenarnya persoalan ini dengan mudah bisa ditilik dari teori ekonomi sederhana dalam melihat sifat dari pelaku ekonomi tersebut. Dimana dalam teori ekonomi klasik, setiap pelaku ekonomi dianggap sebagai homo-economomicus atau manusia sebagai manusia yang rasional dan selalu mengejar keuntungan sebenar-besarnya. Oleh karena itu, meskipun usaha tersebut berlabel agama tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan etika pelaksanaan usaha.
Oleh karena itu sangat penting peran pemerintah untuk mengawasi aktivitas pasar, karena kepercayaan kepada pelaku usaha tidak boleh semata-mata didasarkan oleh faktor agama saja, akan tetapi harus ada regulasi yang ketat apalagi dampak kerugian dari praktek usaha tersebut sangat besar.
Disamping itu pelaku usaha harus benar-benar menerapkan etika bisnis yang professional berlandaskan pada pemenuhan kewajiban dan kepuasan layanan kepada konsumen. Contoh misalnya dari kasus Abu Tour, dari pemilik usaha menawarkan solusi untuk memberangkatkan jamaah dengan meminta jamaah untuk menambah setoran sebesar15 juta untuk bisa diberangkatkan. Hal ini sudah menyalahi etika bisnis dimana pada awal konsumen melakukan pembayaran tidak ada perjanjian awal dimana menyatakan bahwa harga sewaktu-waktu bisa berubah. Disamping itu seolah-olah pembayarang ini dilakukan untuk menutupi biaya jamaah yang sudah hangus sebelumnya.
Disamping itu pada prakteknya jamaah yang sudah melakukan penambahan dan membayar hampir30 juta Rupiah untuk bisa diberangkatkan mendapatkan pelayanan jasa yang sangat tidak memuaskan dari Abu Tour. Bahkan ada100 jamaah yang terkatung-katung di bandara Kuala Lumpur menunggu pemberangkatan dari KL ke tanah air.
Untungnya ijin usaha Abu Tour sudah dicabut, akan tetapi ini belum menyelesaikan masalah utamanya yaitu dana nasabah yang harus dikembalikan, dan benar-benar menelusuri kemana aliran dana tersebut dialirkan.
Dari keseluruhan dari kasus ini hal yang paling penting adalah Konsumen harus cerdas menilik jenis penyedia jasa yang betul-betul kredibel dari segi pelaksaan usaha. Masyarakat tidak boleh takut memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen dan jangan mudah percaya meskipun jenis usaha tersebut ber-label agama.
