(Catatan ringan untuk Tuan Hidayat Nur Wahid)
Dalam satu kesempatan di Bengkulu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar masyarakat mempergunakan hak pilihnya dalam pemilu dan tidak mengambil sikap Golput. Menggunakan hak suara dengan baik merupakan salah satu tanda mencintai Indonesia.
Apa yang disampaikan oleh HNW ini, sesungguhnya rakyat sudah mahfum, bahwa menggunakan hak suara itu merupakan wujud peran aktif rakyat dalam menentukan masa depan bangsanya. Rakyat sadar sesadarnya bahwa Pemilu dilaksanakan sebagai pemenuhan amanah konstitusi yang menyebutkan kedaulatan berada ditangan rakyat, justeru itulah rakyat diundang untuk memberikan suaranya, menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya dilegislatif dan siapa yang dipercaya untuk menjadi pemimpin.
Wakil rakyat dan pemimpin terpilih akan bekerja dengan sepenuh hati untuk dan atas nama kepentingan rakyat, berpikir sekuat tenaga bagaimana nasib rakyat hari ini lebih baik dari kemarin dan bisa menatap hari esok dengan harapan hidup yang lebih sejahtera, justeru itu pulalah kiranya rakyat ikhlas merogoh koceknya untuk membayar gaji wakil dan pemimpinnya.
Menggunakan hak pilih dengan cara datang ketempat pemungutan suara sesungguhnya bukanlah hal yang berat, tapi masalahnya bukan sesederhana itu. Pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab oleh HNW adalah "Apakah Wakil rakyat dan pemimpin yang sudah memenuhi kehendak rakyat, bekerja dan berbuat untuk dan atas nama kepentingan rakyat.
Pertanyaan ini perlu dijawab dengan secermat mungkin sebelum himbauan itu dilontarkan secara berulang-ulang. Dimata rakyat hari ini terdedah sikap prilaku sebagian wakil rakyat dan pemimpin yang korup. Mereka bekerja asal-asalan tetapi hak dan pendapatan mereka tidak boleh berkurang.
Daya beli masyarakat menurun ditengah gencarnya usaha pemerintah menguber-ubar rakyat sebagai wajib pajak. Artinya, pemerintah hanya mengejar pendapatan Negara tanpa melihat kondisi hidup masyarakat.
Hampir tiap hari media cetak dan elektronik memberitakan sikap dan prilaku buruk wakil rakyat. Sejumlah anggota DPR menjadi pesakitan dikursi terdakwa karena mencuri uang rakyat. Bahkan Ketua DPR saat ini sedang menjalankan persidangan karena terjerat kasus korupsi e -- KTP. Kasus ini baru diumulai dan berkemungkinan juga akan menyeret nama lain dari Senayan.
Partai politik sebagai pilar demokrasi, yang seharusnya menyiapkan kader partai untuk menjadi pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang baik juga banyak yang dalam keadaan bermasalah. PKS belum selesai urusannya dengan Fachri Hamzah. Partai Golkar dalam lima tahun terakhir ini sempat dua kali melakukan Munaslub, itu artinya masih ada masalah ditubuh Partai tersebut. Begitu pula dengan PPP, sampai hari ini juga belum selesai urusannya dengan Jan Farid dan masih terlalu panjang bila diurai satu persatu.
Memang tidak semua anggota DPR itu berprilaku buruk dan korup, masih ada yang baik dan berpikiran jernih, tapi sederet nama politisi Senayan yang tertangkap karena korupsi itu tidak bisa disangkal telahmelukai perasaan rakyat yang memilihnya, sehingga rakyat sampai pada kesimpulan bahwa yang terlihat bersih itu hanya karena bernasib baik, belum tertangkap saja.
Kinerja wakil rakyat sekarang ini juga sangat buruk,untuk tahun 2017, target Prolegnas sebanyak 52 RUU, realisasinya hanya enam yang mampu diselesaikan.
