Kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi dengan memanfaatkan aplikasi MyPertamina muncul dipengaruhi buntut panjang persoaalan kenaikan harga minyak dunia yang melambung hingga 120 dollar AS per barrel. Kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada kenaikan harga BBM di Indonesia tentu saja akan memberatkan penggunaa BBM apabila tidak ada subsidi dari pemerintah. Namun subsidi pemerintah tentu saja mempunyai batasan kuota dan segmentasi nya demi menjaga ketahanan energi nasional. Kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui penggunaan aplikasi MyPertamina merupakan bentuk usaha pelaksanaan amanah Perpres Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Tak lupa juga SK BPH Migas No 4/2020 tentang penugasan Pertalite dan Solar.
Kebijakan ini dirumuskan dalam sebuah peraturan dari Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, bahwa pembelian BBM bersubsidi di Pertamina hanya dapat dinikmati oleh mereka yang terdaftar dan memiliki QR Code di aplikasi MyPertamina per 1 Juli 2022. Namun sebelum kebijakan ini benar benar diterapkan banyak masyarakat yang mempertayakan baik dari segi efektifitas maupun dari segi keberlanjutan program. Tak sedikit juga masyarakat yang mengeluhkan adanya kebijakan ini. Beberapa pengguna BBM mengeluhkan kebijakan ini akan memperlama proses pembelian bahan bakar. Tak sedikit juga masyarakat yang berpendapat kebijakan ini tak memikirkan masyarakat yang tidak memiliki smartphone atau tidak fasih menggunakannya. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, dimana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi juga menjadi subyek. Terkait kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi dengan memanfaatkan aplikasi MyPertamina nampaknya pemerintah juga perlu memberikan sistem pelayanan yang terbaik dimulai dari pencegahan terjadinya sistem error bahkan server down saat penggunaan aplikasi.
