Ketua Umum PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) DKI Jakarta Koesmedi Priharto menyatakan bahwa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan telat membayar tagihan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Menurut Koesmedi, terakhir kali BPJS Kesehatan membayar tagihan kepada RSUD pada medio Agustus 2018. Jika tidak segera diurus, menurutnya, akan berakibat pada kualitas pelayanan, khususnya dalam pemberian obat pasien.
"Jika obatnya tidak ada, pelayanan jadi dibawah standar. Dan yang paling berbahaya, lalu muncul obat palsu" tutur Koesmedi.
Koesmedi menerangkan ada delapan RSUD di DKI Jakarta yang menjadi korban tertundanya pembayaran tagihan BPJS Kesehatan. Ke delapan RSUD itu antara lain Tugu Koja, Duren Sawit, Pasar Minggu, Pasar Rebo, Budi Asih, Cengkareng, Koja, dan Tarakan.
Menurutnya lagi, lebih dari 90 persen pasien di RSUD adalah peserta BPJS Kesehatan. Tertunggaknya pembayaran tagihan bakal mempengaruhi cash flow Rumah Sakit.
Lebih khusus, Koesmedi mengatakan krisis finansial yang melanda RSUD berdampak pada stock obat jenis fast moving. Obat fast moving diperlukan oleh pasien di RSUD untuk diminum setiap hari, seperti pada penderita diabetes dan hipertensi.
Senada dengan Koesmedi, Plt Kepdinkes DKI Jakarta, Khofifah Any juga sama-sama mengatakan kalau BPJS Kesehatan terakhir kali membayar tagihan ke RSUD di pertengahan Agustus 2018. "Pembayaran itu bahkan untuk jatuh tempo yang sebelum-sebelumnya," kata Any.
Kini, RSUD itu sedang diusahakan untuk memperoleh pinjaman dari Bank DKI guna memenuhi aktivitas operasional terutamanya untuk pembelian obat dan juga untuk pembayaran gaji karyawan. Pinjaman ini menunggu ijin dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Besaran pinjaman tersebut tergantung dari kebutuhan masing-masing RSUD. Agunannya dibuat berdasarkan berita acara yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan. "Jika uang dari BPJS cair, uangnya untuk bayar ke Bank," ujar Any.
Obat dan jamu ilegal
Sementara itu di Jakarta, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menangkap pemilik dari 1,6 juta obat dan jamu ilegal yang disimpan di satu toko obat dan tiga gudang di Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
