Moh. Ashari Mardjoeki
Moh. Ashari Mardjoeki

Memelajari tentang berketuhanan yang nyata. Berfikir pada ruang hakiki dan realitas kehidupan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Fenomena "Salam 212", Kartu Kuning dan Kartu Merah

4 Februari 2018   18:27 Diperbarui: 4 Februari 2018   19:00 358 3 2

REVOLUSI SPIRITUAL

Viral karena berani "menantang" pemerintah

Sekarang ini dinyatakan adalah tahun politik. 

Mungkin akan atau sudah menjadi tradisi pada setiap pergantian kepemimpinan nasional di negeri ini maka iklim bernegara selalu dalam suasana kebatinan yang penuh dengan nafsu berkuasa dan pengkhianatan dari kelompok-kelompok yang tampak mengaku paling tahu tentang kebenaran arah bernegara yang harus dituju.

Mereka senantiasa secara terang-terangan atau terselubung menunjukkan sikap berbeda kepada pemerintah yang sedang mengemban amanah rakyat untuk mewujudkan kegiatan bernegara.

Dan agaknya sudah menjadi keyakinan berbagai pihak bahwa jika ingin segera dikenal di negeri ini maka harus berani secara demontratatif dan atraktif menunjukkan sikap yang berbeda atau berlawanan dalam segala kebijakan pemerintah.

Hal demikian bukan hanya terjadi pada saat ini pasca reformasi '98 saja. Melainkan juga pada saat kelengseran Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega maupun Pak EsBeYe.

Maka tak heran jika menjelang Pilpres 2019 ini berbagai sikap seperti berlomba merendahkan Presiden Jokowi diperlihatkan oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang punya nawacita. Supaya mendapat "perhatian" dari pihak mana pun yang berkepentingan.


"Salam 212"

Khalayak ramai mendengar ada "Salam 212."  Lalu bermunculan pertanyaan-pertanyaan yang agak "cerdas" yang sederhana di antara mereka yang mendengar.

"Salam 212 itu salam apaan sih?"

Ada yang menjawab: "Pasti salam yang minta dibalas Presiden".

"Kalau Presiden nggak mau jawab?"

"Berarti salamnya pasti lenyap tidak berbekas dihembus nafas bersama angin yang bertiup lepas bebas."

Lalu ada yang bertanya lagi: "Bagaimana sih cara membalas salam gituan?"

Ada yang menjawab: "Bisa macam-macam, tergantung keberpihakannya.

Kalau dari pihak kelompok yang satu paham perjuangan mungkin salam itu akan dibalas  dengan kata k-o-m-p-a-k, m-a-n-t-a-p atau d-a-h-s-y-a-t atau mungkin disambut dengan takbir.

Kalau dari pihak yang netral mungkin akan dijawab juga cukup dengan kata s-a-l-a-m. 

Kalau dari pihak yang tidak sepihak mungkin akan dijawab dengan kata-kata semoga kalian mendapat PetunjukNYA yang pasti benar."

Ada yang bertanya pula: "Apa ada petunjuk yang tidak benar?"

"Ya pasti adalaah? Soalnya menjelang Pilkada dan Pilpres adalah musim "pasaran politik" jual-beli kekuasaan yang berbentuk suara rakyat, jual diri untuk laku dipilih, menjual ramalan-ramalan yang memenangkan dan juga musim tuyul-tuyul gentayangan menjual jasa dengan membeli suara rakyat sambil membacakan mantera-mantera berbau kemenyan bermerek SARA. Seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu.

"Kalau presiden dapat "salam 212." Kira-kira bagaimana balasan salam dari Presiden?"

"Presiden tampaknya tidak mendengar salam itu maka tidak membalas. Dan yang begitu membuat "salam 212" bisa berarti tidak ada manfaatnya bagi negara."

 "Salam 212 itu salam dari ormas apaan sih?"

 "Salam dari ormas-ormas pelaku demo Bela Islam 2016 yang mungkin katanya sudah menyadari dan mengakui bahwa Presiden Jokowi adalah sosok pemimpin yang baik."

"Tetapi Presiden Jokowi kok tetap nggak kedengaran mau jawab ya?"

"Karena Presiden Jokowi hanya menerima salam dari ormas-ormas yang dengan tulus mau menerima dan mengamalkan Pancasila."


Kartu kuning diperlihatkan

Waktu sedang pidato di kampus UI dalam rangka dies natalis 48 universitas dan hari wisuda para doktor, magister, spesialis dan pakar, diperlihatkan ada mahasiswa yang menunjukkan atau disimbolkan memberi kartu kuning kepada presiden.

Sepintas  kejadian tersebut terkesan bahwa Presiden diberi tahu bahwa menerima kartu peringatan dari BEM UI atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan saat ini. Tetapi Presiden Jokowi cuma tersenyum.

Tentu saja ulah tersebut segera menjadi viral di medsos dan memberi kesan ada mahasiswa yang latah ikut gaya ormas atau gaya sebagian anggota depe'er yang terus-menerus menuduh Presiden Jokowi hanya berbuat penciteraan belaka. Yah, mereka tidak salah sih. Karena citra Indonesia mulai saat ini dirasakan menerangi seluruh dunia.

Penulis menangkap makna peristiwa kartu kuning tersebut berisi pesan dari seluruh Bangsa Indonesia yang cerdas dalam bernegara yang terwakili masyarakat kampus. Bahwa mahasiswa sudah mempunyai kartu kuning karena sudah berperan menjatuhkan Bung Karno dan juga terpaksa menjatuhkan Pak Harto.

Hal demikian harus tetap diingat oleh masyarakat kampus. Kekuatan yang demikian tidak pantas dijual kepada pihak mana pun yang cuma berkepentingan memperoleh kekuasaan untuk menguasai seluruh kekuasaan yang ada dalam negara.

Kekuatan yang demikian tidak pantas dijual kepada pihak yang hanya berkepentingan sekadar untuk menghilangkan dosa-dosa nyata yang pernah dilakukan terhadap bangsa dan negara yang tidak bisa dihapus dengan cara apa pun sampai kiamat.

Zaman "Now" kekuasaan di NKRI hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar ikhlas mengorbankan kepentingan pribadi untuk kemuliaan bangsa dan negara.


Kartu merah Fahri Hamzah diperlihatkan

Terdengar pula pernyataan Fahri Hamzah bahwa dirinya sudah punya kartu merah untuk diberikan kepada Presiden Jokowi.

Artinya Fahri Hamzah sudah memperlihatkan kepada Presiden Jokowi bahwa dirinya  sebenarnya sudah tidak layak bermain di lapangan politik karena sudah dipecat dari PKS. Dan kalau Presiden Jokowi berkenan memanfaatkan maka dirinya siap menerima perintahnya.

Bagi Fahri memang lebih baik ganti profesi tidak lagi sebagai politikus. Banyak bidang yang bisa ditekuni dengan baik. Sebagai penjual jasa konsultan politik. Sebagai konsultan yang ahli menjatuhkan pemerintah. Dan juga sebagai konsultan demokrasi jalanan.

Kalau tidak salah mungkin Fahri juga ingin mengajak bangsa Indonesia menuju ke arah baru. Arah baru yang bagaimana yang dimaksud sungguh tidak jelas.

Tetapi pasti ke arah yang bisa membubarkan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Karena arah tujuan bernegara yang diamanahkan para pendiri negara hanyalah bernegara yang berdasar Pancasila.  NKRI harga pasti!


NKRI adalah negara yang bertuhan

Bangsa Indonesia harus bernegara yang bertuhan. Bukan bernegara yang harus memeluk suatu agama.

Bangsa Indonesia sudah berpengalaman dengan memiliki negara yang memeluk semua agama. Bangsa Indonesia pernah memiliki kerajaan Hindu. Pernah memiliki kerajaan Budda. Pernah juga memiliki kerajaan Islam.

Tetapi semua sudah ilang kertaning bumi---hilang kejayaannya. Yang masih ada adalah turunan rakyatnya yang menjadi Bangsa Indonesia yang memeluk berbagai agama yang diwariskan para leluhurnya.

Para pendiri negara ini mengamanahkan agar Bangsa Indonesia memiliki negara yang bertuhan bukan negara yang beragama. Sebab Tuhan Yang Maha Esa tidak beragama. Dan Tuhan juga bukan pula agama.


Ulama mau turun gunung

Untuk Pilpres 2019. Kabarnya pihak para ulama banyak yang bingung mencari sosok pemimpin yang layak memimpin negara ini.

Para ulama Indonesia tampaknya tidak sepemahaman dalam hal kepemimpinan nasional. Sehingga ada diantara para ulama yang mengajak turun gunung untuk ikut meramaikan "sayembara" menjadi pemimpin negara ini pada Pilpres 2019.

Padahal merujuk surat Al Maidah 51 maka untuk memilih Presiden 2019-2024 hendaknya para ulama Bangsa Indonesia bersama-sama menyerukan agar seluruh umat beragama Bangsa Indonesia tidak memilih orang-orang Indonesia yang apa pun agamanya namun tidak Pancasilais. Sebab NKRI bertuhan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditegaskan sebagai sila pertama Pancasila.


Demikian. Terimakasih dan salam sejahtera kepada yang telah membaca tulisan ini.